Dasar Berlakunya Hukum Perikatan Islam di Indonesia


Bab 1
Dasar Berlakunya Hukum Perikatan Islam di Indonesia

A. PENDAHULUAN
Dalam literatur Ilmu Hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan di samping istilah "Hukum Perikatan" untuk menggambarkan ketentuan hukum yang meng-atur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah "Hukum Perutangan", "Hukum Perjanjian" ataupun "Hukum Kontrak". Masing-masing istilah tersebut memiliki titik tekan yang berbeda satu dengan lainnya.

Istilah Hukum Perutangan biasanya diambil karena suatu transaksi mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa tuntut-menuntut.1 Hukum Perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi. Perjanjian menurut Prof. Subekti, SH., adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.2 Apabila pengaturan hukum tersebut mengenai perjanjian dalam bentuk tertulis, orang juga sering menyebutnya sebagai Hukum Kontrak.3 Sedangkan digunakan Hukum Perikatan untuk menggambarkan bentuk abstrak dari terjadinya keterikatan para pihak yang mengadakan transaksi tersebut, yang tidak hanya timbul dari adanya perjanjian antara para pihak, namun juga dari ketentuan yang berlaku di luar perjanjian tersebut yang menyebabkan terikatnya para pihak untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu. Di sini tampak, bahwa Hukum Perikatan memiliki pengertian yang lebih luas dari sekadar Hukum Perjanjian.
Istilah Hukum Perikatan Islam dipakai dalam buku ini, dimaksudkan sebagai padanan pengertian dari Hukum Perikatan dalam Hukum Perdata Barat yang dikaji berdasarkan ketentuan Hukum Islam. Tidak berbeda dengan Hukum Perdata Barat tersebut, dalam pengertian Hukum Perikatan Islam di sini juga dimaksudkan sebagai cakupan yang lebih luas dari sekadar "Hukum Perjanjian" .5 Walaupun dalam bentuk tradisional, materi bahasan tentang Hukum Perikatan Islam ini merupakan bagian dari bidang Hukum muamalah dalam Kitab-kitab Fiqih yang biasanya bahkan meliputi cakupan yang lebih luas, termasuk bidang perkawinan (akad nikah), wakaf, kontrak kerja dan sebagainya, namun pada materi Hukum Perikatan Islam di buku ini hanya mencakup perikatan yang berhubungan dengan bidang perniagaan atau kegiatan usaha (bisnis).6
1. Pengertian Hukum Perikatan Islam
Hukum Perikatan Islam yang dimaksud di sini, adalah bagian dariHukurr^ Islam bidang muamalah yarig mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Penger¬tian Hukum Perikatan Islam menurut Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary, SH. adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah (Al-Hadits), danAr-Ra'yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih menge-nai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.7
Lebih lanjut beliau menerangkan, bahwa kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep Hukum Perikatan Islam ini adalah yang bersumber darj Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW (As-Sunnah). Sedangkan kaidah-kaidah fiqih berfungsi sebagai pemahaman dari syariah yang dilakukan oleh manusia (para ulama mazhab) yang merupakan suatu benruk dari ijtihad.8 Pada masa sekarang ini, bentuk ijtihad di lapangan Hukum Perikatan ini dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompeten di bidangnya.9 Dari ketiga sumber tersebut, umat Islam di mana pun berada dapat mempraktikkan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari-hari.
Dari pengertian tersebut di atas, tampak adanya kaitan yang erat antara Hukum Perikatan (yang bersifat hubungan perdata) dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam yang ketentuannya terdapat dalam sumber-sumber Hukum Islam tersebut. Hal ini menunjukkan adanya sifat "religius transendental"
yang terkandung pada aturan-aturan yang melingkupi Hukum Perikatan Islam itu sendiri yang merupakan pencerminan otoritas Allah SWT. Tuhan Yang Maha Mengetahui segala tindak tanduk manusia dalam hubungan antarsesamanya.10
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa substansi dari Hukum Perikatan Islam lebih luas dari materi yang terdapat pada Hukum Perikatan Perdata Barat. Hal ini dapat dilihat dari keter-kaitan antara Hukum Perikatan itu sendiri dengan Hukum Islam yang melingkupinya yang tidak semata-mata mengatur hubungan antara manusia dengan manusia saja, tapi juga hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta (Allah SWT) dan dengan alam lingkungannya. Sehingga hubungan tersebut merupakan Hubu¬ngan Vertikal dart Horizontal.11 Secara skematis dapat digambarkan seperti pada gambar 1 di halaman berikut ini.
Sebagai cerminan dari ketentuan yang bersumber dari Tuhan YME., ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perikatan dalam Hukum Perikatan Islam ini mengandung pjroteksi, yaitu dimaksudkan untuk memberi perlindungan-perlindungan kepada manusia, terhadap kelemahan sifat-sifat manusia yang berpotensi untuk saling menguasai atau melampaui batas-batas hak orang lain. Hukum Perikatan Islam sebagai bagian dari Hukum Islam di bidang muamalah/juga memiliki sif at yang sama dengan induknya, yaitu bersifat "terbuka" yang berarti segala sesuatu di bidang muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan
2. Alasan Hukum Perikatan Islam Diajarkan di Fafcultas Hukum
Ada beberapa alasan mengapa Hukum Perikatan Islam perlu diajarkan di Fakultas Hukum. Alasan-alasan tersebut, antara lain sebagai berikut:
a. Alasan Sosiologis
. Mayoritas penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dalam menjalankan muamalah mereka di bidang perikatan, khu-susnya dalam perniagaan dan kegiatan usaha. Untuk itu, diperlukan wawasan yang luas bagi para calon ahli hukum yang kelak akan bertugas dalam penyusunan kontrak, penyele-saian perkara yang berhubungan dengan kebendaan, maupun pelaksanaan pendirian kegiatan usaha agar tidak menyimpang dari ketentuan ajaran Islam yang mereka yakini.
b. Alasan Yuridis
Hukum Perikatan Islam merupakan salah satu sumber dari hukum nasional di bidang perikatan, di samping Hukum Perikatan Adat dan Hukum Perikatan menurut KUH Perdata. Walaupun secara formal yuridis hingga saat ini belum ada pengaturan tersendiri tentang Hukum Perikatan Islam di Indonesia, namun berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUD 1945, umat Islam dapat menjalankan ketentuan perikatan atas dasar keyakinan agama mereka. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional sudah tampak pasal-pasal undang-undang yang mengatur tentang berlakunya Hukum Perikatan Islam, seperti Pasal 1 butir 13 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sehingga dalam produk legislasi nasional pun Hukum Perikatan Islam sudah diakui dan dapat dipraktikan. Di samping itu, karena perikatan Islam juga muncul di masya-rakat dalam praktik kehidupan sehari-hari, maka secara normatif Hukum Perikatan Islam juga telah berlaku di tanah air . kita. Untuk pemenuhan pembentukan tatanan Hukum Nasional kita, maka Hukum Perikatan Islam pun perlu dipelajari dan dikembangkan secara ilmiah pada Fakultas Hukum.
c. Alasan Praktis
Dengan telah banyak berdirinya bank-bank atau lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang menggunakan sistem Islam dalam bentuk-bentuk transaksi mereka dengan para nasabahnya serta majunya perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah yang menggunakan sistem Islam dalam bertransaksi, maka telah pula menjadi kebutuhan praktis bagi
para mahasiswa di Fakultas Hukum untuk mempelajari salah satu sistem transaksi yang kini berkembang dalam praktik perniagaan di tanah air dan dunia internasional.
B. DASAR FILOSOFIS BERLAKUNYA HUKUM PERIKATAN ISLAM DI INDONESIA
Menurut Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH., ada_dua hal besar yang mendasari berlakunya Hukum Perikatan Islam.13 Dasar pertama adalah Akidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelak-sanaannya dalam bertransaksi, dan dasar kedua adalah Syariah, sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mem-punyai dua dimensi, yaitu dimensi "transendental" atau vertikal. Dimensi transendental ini dikenal dengan sebutan "hablum-mina-llah" yang merupakan pertanggungjawaban individu maupun kolektif kepada Allah. Sedangkan dimensi lainnya adalah dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan "hablum-minan-naas" yang mengatur interaksi sosial di antara manusia. Kedua dimensi inilah yang memengaruhi perilaku umat Islam dalam aktivitas transaksi-nya sehari-hari.
Sebagai contoh atas berlakunya kedua dimensi tersebut dalam penerapannya di masyarakat muslim Indonesia, misalnya dalam jual beli, para pihak harus jujur, jika berbohong, maka akan ber-tanggung jawab kepada Allah. Sebagai konsekuensi dari terlaksana-nya kedua dimensi tersebut, maka pada saat interaksi terjadi, norma ikut mengatur dan merekayasa agar masyarakat mengikuti norma tersebut.
Dalam praktik di masyarakat, secara normatif Hukum Perikatan Islam telah dilaksanakan. Contohnya dapat kita lihat pada transaksi jual beli yang terjadi di desa-desa yang menggunakan cara ijab kabul dan bersalaman yang menandakan adanya saling ridha antara kedua belah pihak. Hal ini merupakan pelaksanaan Hukum Perikatan Islam mengenai asas "suka sama suka" (antaradhin)
yang bcrsumber dari ketentuan al-Qur'an surat an-Nisaa (4) ayat 29 (QS. 4: 29). Contoh, cara perjanjian dengan bersalaman atau peletakan tangan satu di atas yang lain ini juga merupakan pe-nerapan sunnah Nabi SAW sebagaimana dilakukan beliau dalam "bai'atur-ridwan" sebelum peristiwa perjanjian Shulhul Hudaibiyah yang digambarkan dalam QS. 48: 10.14 Pada ayat ini juga tampak adanya kesertaan Tuhan dalam tiap transaksi yang dilakukan hamba-Nya.
Keberlakuan Hukum Perikatan dalam kehidupan umat Islam seperti yang digambarkan di atas, diakui dan dihargai oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita, yang pada Pasal 29 memberikan kebebasan pelaksanaan ajaran agama bagi tiap penduduk negara. Hal ini terutama dilandasi oleh Sila Pertama Panrasila sebagai dasar falsafah negara kita, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Penerapan Hukum Perikatan Islam ini merupakan pelaksanaan ibadah dalam arti luas bagi pemeluk agama Islam sebagaimana ditetapkan dalam ajaran Islam (addin-al-Islam) sesuai dengan bunyi Pasal 29 UUD 1945 dan Sila Pertama dari Pancasila dasar negara kita tersebut.
Membicarakan mengenai Hukum Perikatan Islam, berarti kita hams mengkaji kerangka dasar dinul-Islam yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Pada bagian syariah terbagi menjadi dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Salah satu sistem dalam bidang muamalah adalah hukum. Di lingkungan masyarakat Islam berlaku tiga kategori hukum, yaitu 1) Syariat; 2) Ficjih; dan 3) Siyasah Syariyah.15
Syariat atau hukum syarak adalah ketentuan Allah yang ber-kaitan dengan perbuatan subjek hukum, yaitu berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang. fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Sedangkan Siyasah Syar'iyah merupakan kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatannya, melalui aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil ter-tentu.
Definisi-definisi di atas dapat diberikan penegasan berikut. Syariat adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya yang secara jelas terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Fiqih adalah hukum-hukum hasil pemahaman ulama mujtahid dan dalil-dalilnya yang rinci (terutama ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits). Siyasah Syar'iyah adalah al qawanin (peraturan perundang-undang-an yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat (agama).
Syariat mempunyai sifat tetap, tidak berubah, dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat. Shalat, Zakat, Puasa Ra-madhan, dan Haji adalah syariat. Demikian pula musyawarah dan bersikap adil sebagai prinsip adalah syariat, karena secara jelas di-perintahkan Allah dalam firman-Nya. Ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum (terutama ayat Al-Qur'an dan Hadits) melahirkan fiqih, yang mempunyai sifat berkembang dan menerima perbedaan pendapat. Siyasah Syar'iyah lebih terbuka dari fiqih dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh ter¬hadap Siyasah Syar'iyah.
Musyawarah yang dilihat dari prinsip-prinsipnya adalah syariat, dilihat dari pemahaman (fiqih) berbeda-beda. Dilihat dari kebijakan umara, untuk mengatur rincian dan pelaksanaan musyawarah pasti lebih berbeda-beda lagi, baik karena pengaruh kondisi tempat dan zaman, maupun karena kecenderungan, dan kemampuan yang menyusun dan melaksanakannya.16
Dilihat dari keabsahannya, siyasah (peraturan buatan manu-sia) oleh Prof. A.W. Khallaf dibagi atas dua macam, yakni siyasah yang adil dan siyasah yang zalim.17 Tolok ukur keabsahan ini adalah wahyu (agama). Siyasah yang adil adalah siyasah yang haq (benar). Yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan agama, apakah peraturan itu bersumber dari syariat atau bersumber dari manusia sendiri dan lingkungannya. Siyasah yang zalim adalah siyasah yang batil, yaitu peraturan perundang-undangan buatan manusia yang bertentangan dengan agama.18 Jadi, setiap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perikatan yang berlaku di Indonesia dapat dikategorikan sebagai siyasah syar'iyah bila perundang-undangan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang berarti siyasah yang bersifat adil. Misalnya, Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak, bila dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka merupakan Siyasah Syar'iyah.
c. KEDUDUKAN HUKUM PERIKATAN ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA
Sebelum kita membicarakan mengenai kedudukan Hukum Perikatan Islam di Indonesia, ada baiknya kita melihat kedudukan Hukum Islam di Indonesia berdasarkan periode sejarah, yaitu sebagai berikut.19
1. Sebelum Kedatangan Belanda
Awal proses islamisasi kepulauan Indonesia dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan. Setelah agama Islam berakar dalam masyarakat, peranan saudagar di-gantikan oleh para ulama sebagai guru dan pengawal Hukum Islam. Hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan nusantara ini.
2. Setelah Kedatangan Belanda
a. Masa VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) (1602-1800), berfungsi sebagai pedagang dan badan pemerintahan, karena dalam praktiknya susunan badan peradilan yang disandarkan pada Hukum Belanda tidak dapat berjalan. VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya. D. W. Freijer menyusun kompendium yang memuat Hukum Perkawinan dan Kewaris-an Islam yang digunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam (Compendium Freijer). Selain itu, ada kitab Hukum Mogharaer yang digunakan pada Pengadil¬an Negeri Semarang, dan Pepakem Cirebon.
b. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, sikap terhadap hukum Islam mulai berubah secara perlahan dan sistematis, yaitu sebagai berikut:

1) Pada masa Pemerintahan Belanda/Deandels (1808-1811) terdapat pemahaman umum bahwa "Hukum Islam adalah hukum asli orang pribumi".
2) Pada masa Pemerintahan Inggris/Thomas S. Raffles (1811-1816) juga terdapat anggapan bahwa "Hukum yang berlaku di kalangan rakyat adalah Hukum Islam".
3) Setelah Indonesia kembali pada Belanda, ada usaha Belanda untuk menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia.
4) Untuk mengekalkan kekuasaannya, Belanda melaksanakan politik hukum yang dengan sadar hendak menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. M. R. Scholten Van Oud Haarlem menyesuaikan Undang-Undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda. la berpendapat bahwa "untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan bahkan mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap orang Bumiputra & agama Islam, maka harus diikhtiarkan agar mereka dapat tetap dalam lingkungan Hukum Agama serta adat istiadat mereka". Pendapat ini menyebabkan: Pasal 75 KR/Regering Reglement menjadi dasar bagi Pemerintahan Belanda menjalankan kekuasaannya di Indonesia, dengan menginstruksikan pengadilan untuk menggunakan Undang-Undang Agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan mereka bila golongan Bumiputra yang bersengketa selama Undang-Undang Agama, lembaga-lembaga, dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan umum. Pasal 78 (2) RR mendorong Pemerintah Hindia Belanda men-dirikan Pengadilan Agama (Pries terrad/Pengadilan Pendeta) di Jawa dan Madura yang direalisasikan pada tahun 1882 dengan dikeluarkannya S. 1882 No. 152.
5) Pada masa abad ke-19 berkembang pendapat, bahwa di Indonesia berlaku Hukum Islam, yaitu antara lain dikemuka-kan oleh Salomon Keyzer. Kemudian diperkuat oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg berpendapat, bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku bagi-nya. Pendapatnya dikenal dengan teori Receptio in Complexu yaitu orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan.
Cristian Snouck Hourgronje menentang teori Receptio in Complexu, dan berpendapat, bahwa yang berlaku bagi orang Islam bukanlah Hukum Islam tetapi Hukum Adat. Dalam Hukum Adat telah masuk pengaruh Hukum Islam tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum bila telah benar-benar diterima oleh Hukum Adat (berdasarkan penelitiannya di Aceh dan Gayo). Pendapat ini dikenal dengan Theorie Receptie yang diikuti oleh Cornells Van Vollenhoven dan Bertrand Ter Haar.
Melalui Theorie Receptie ini Belanda mulai membiasakan penggunaan Hukum Belanda di Indonesia terutama di bidang hukum perikatan, dengan jalan mengeluarkan Hukum Islam bidang perikatan dari aktivitas perdagangan karena dianggap tidak lagi berlaku di Indonesia.
3. Setelah Indonesia Merdeka
Kedudukan Hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia terbagi dalam dua periode yaitu: a) Periode penerimaan Hukum Islam sebagai sumber persuasif; b) Periode penerimaan Hukum Islam sebagai sumber otoritatif. Sumber persuasif ialah sumber yang terhadapnya orang hams yakin dan menerimanya, sedang sumber otoritatif ialah sumber yang mempunyai kekuatan (autority).20
ad. a) Periode penerimaan Hukum Islam sebagai sumber persuasif
Dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berlakunya UUD 1945—walaupun di dalamnya tidak dimuat tujuh kata Piagam Jakarta—maka teori resepsi kehilangan dasar hukum-nya. Sebab, dasar hukum teori resepsi adalah Pasal 134 (2) Indische Slants Regeling (IS), sedangkan dengan berlakunya UUD 1945, IS tidak berlaku lagi. Teori ini mendapat kritikan dari para ahli Hukum Islam di Indonesia, antara lain oleh Hazairin dan Sajuti Thalib21 yang berpendapat, bahwa Hukum Adat baru berlaku biL:
tidak bertentangan dengan Hukum Islam (Receptio a Contrario). Menurut Hazairin, teori resepsi bertujuan politik yaitu: untuk menghapuskan Hukum Islam di Indonesia dan mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang dijiwai oleh Hukum Islam.
UUD 1945, Aturan Peralihan Pasal II memang menyatakan, "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Namun demikian, dasar hukum yang di-tetapkan oleh suatu Undang-Undang Dasar yang sudah tidak berlaku, tidak dapat dijadikan dasar hukum suatu Undang-Undang Dasar baru.
Setelah berlakunya UUD 1945, Hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan Hukum Islam itu sendiri, bukan karena ia telah diterima oleh Hukum Adat. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 29 UUD 1945.
Sejak ditandatanganinya kesepakatan antara para pemimpin nasionalis sekuler dan nasionalis Islami pada tanggal 22 Juni 1945 sampai dengan saat diundangkannya Dekrit Presiden RI pada tanggal 5 Juli 1959, ketentuan "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" adalah sumber persuasif. Sebagai-mana halnya semua hasil sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sumber persuasif bagi UUD 1945, maka Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI juga merupakan sumber persuasif UUD 1945.
ad. b) Periode penerimaan Hukum Islam sebagai sumber otoritatif
Barulah dengan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959, maka Piagam Jakarta yang mengandung penerimaan terhadap Hukum Islam menjadi sumber otoritah/dalam hukum tata negara Indonesia, bukan sekadar sumber
persuasif.
Untuk mengetahui dasar hukum Piagam Jakarta dalam konsiderans Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, perlu dipelajari dasar hukum pendahuluan dalam suatu konstitusi dan konside-
rans (pertimbangan) dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui, semula Piagam Jakarta adalah pembuka-an rancangan UUD 1945 yang dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam konsiderans Dekrit Presiden ditetapkan, "Bahwa kami berkeyakinan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut".
Politik hukum negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan Hukum Agama dalam kehidupan Hukum Nasional. Dengan berpangkal pada teori Friederich Julius Stahl dan Hazairin, Tahir Azhary, mengemukakan teori "lingkaran Konsentris" yang menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama, Hukum, dan Negara,22 seperti pada gambar di bawah ini.

Teori ini dapat dipakai sebagai teropong untuk melihat negara Republik Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum yang bercita hukum Pancasila pada masa mendatang. Negara ber¬dasarkan atas hukum yang berfalsafah negara Pancasila, me-lindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasuk- kan ajaran dan Hukum Agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mohammad Hatta, salah seorang the founding fathers RI, menyatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia.23
Pancasila adalah sumber hukum dari Hukum Nasional Indonesia24. Dalam Hukum Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila, berlaku Hukum Agama dan toleransi antar-umat beragama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara me-nyangkut keyakinan agama, ibadah agama, dan Hukum Agama. Sila Pertama Pancasila, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 Ayat (1), menunjuk-kan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia meletakkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai hukum dasar yang dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam bernegara. Pancasila sebagai Falsafah Negara, Dasar Negara, dan Hukum Dasar mendudukkan agama dan Hukum Agama pada kedudukan fundamental. Karenanya, Unifikasi hukum dalam Hukum Nasional hanya dapat diwujudkan dalam bidang-bidang tertentu, dan agama tidak memberikan ajaran, atau ketentuan sendiri.25
Menurut Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, sistem Hukum Nasional yang berlaku sekarang ini berasal dari beberapa sistem hukum, yaitu:

1) Hukum Islam;
2) Hukum produk kolonial;
3) Hukum adat; dan
4) Hukum produk legislasi nasional.
Menurut Prof. Dr. H. A. Gani Abdullah, SH., sistem pem-bentukan hukum nasional yang dipilih adalah sistem unifikasi daripada sistem diferensiasi. Hal ini disebabkan karena adanya ke-ragaman etnik dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya keragaman hukum, keragaman keyakinan (penundukan hukum sesuai agama), dan keragaman golongan masyarakat Indonesia, maka diberlakukan norma hukum yang dapat berlaku bagi seluruh masyarakat karena adanya ketiga hal tersebut.26
Namun, sistem diferensiasi masih digunakan untuk Hukum Nasional karena adanya pluralitas agama yang dianut. Ketentuan perundang-undangan yang membenarkan sistem diferensiasi adalah:
a) Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974: Perkawinan berlaku sah jika dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing.
b) Pasal 49 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960: Badan-badan agama diakui haknya, hal-hal mengenai wakaf dalam Hukum Islam diakui, dan diatur oleh Peraturan Pemerintah.
c) PP No. 28 Tahun 1977, merupakan PP yang mengatur menge¬nai wakaf.
d) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibuat untuk golongan masyarakat tertentu, yaitu Islam. Dilihat dari UU ini, golongan warga negara Indonesia terdiri dari:
(1) golongan Islam
(2) golongan Non-Islam
e) Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 butir 13 UU No. 10 Tahun 1998, menjelaskan tentang pengertian Prinsip Syariah dalam
No

Hukum Adat
Hukum Islam
Hukum Barat

1
Keadaan
Telah lama ada di
Setelah Islam
Bersamaan



Indonesia, tidak dapat ditentukan dengan pasti.
datang ke Indonesia, Hukum Islam diikuti dan dilaksanakan oleh
dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk




para pemeluknya. Kedatangan Islam ke Indonesia ada
berdagang di Nusantara ini.




dua pendapat, yaitu Abad ke -1 Hijriah atau ke -7 Hijriah.


2 '
Bentuk
Hukum yang tidak tertulis.
Tidak tertulis dalam bentuk
Tertulis dalam bahasa Belanda.




perundang-undangan. Dipatuhi masyarakat Islam karena kesadaran
Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia tidak mempunyai kekuatan




dan keyakinan mereka.
mengikat seperti undang-undang. Dalam praktik di Indonesia,





Hukum Perdata





Barat telah





menjadi hukum tidak tertulis





secara tidak





dinyatakan dengan sadar.

3
Tujuan
Untuk menyelenggara-kan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera.
Untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya. Menurut Abu
Kepastian dan Keadilan Hukum.




Ishaq as Shatibi; lima tujuan Hukum Islam, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan





harta benda.







No

Hukum Adat
Hukum Islam
Hukum Barat

4
umber
a) Sumber
a)Sumber
a) Sumber



Pengenal:
Pengenal:
Pengenal:


-
1) Menurut
Al-Qur'an dan
Segala



Ter Haar:
kitab Hadits,
peraturan



Keputusan
Kitab-kitab Fiqih.
perundang-



Penguasa
b)Sumber isi:
undangan sejak



Adat.
Kemauan Allah
zaman kolonial



2) Menurut
(AI Qur'an),
(Staatsblad).



Koesno:
Sunnah Rasul
:>) Somber Isi:



Apa yang
(Kitab Hadits),
Kemauan



benar-benar
dan akal pikiran
pembentuk



terlaksana
orang yang
undang undang



di dalam
memenuhi
di negeri



pergaulan.
syarat untuk
Belanda di masa



Hukum
berijtihad.
lalu.



dalam
c)Sumbei Peiigikat
c) Sumber



masyarkat
iman dan tingkat
Pengikat:



yang
ketakwaan
Kekuasaan



bersang-
Seorang muslim.
negara yang



kutan

membentuk



(konsep

undang-undang



Hukum

yang melalui



Adat itu

aturan peralihan



sendiri).

UUD 1945



b)Sumber isi:

masih



Kesadaran-

dilanjutkan



hukum yang

hingga kini.



hidup dalam





masyarakat





adat.





c) Sumber





Perigikat:





Kesadaran





hukum





anggota





masyarakat





adat tersebut.



5
Struktur
Contoh: di
Terdiii dari Al-
Kilab Undang-



Minangkabau,
Qur'an, Sunnah
undang yang



Adat nan sabana
Rasul, Hasil Ijtihad,
dibuat olch



adat, Adat
dan
lembaga legislatif,



pusaka, Adat
pelaksanaannya.
Keputusan Hakim



Istiadat, Adat nan

dan, Amalan



teradat, dan Adat

Keputusan.



rtari diadatkan.




No

Hukum Adat
Hukum Islam
Hukum Barat

6
Lingkup Masalah
Hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat.
Tidak hanya mengatur hubungan antara ' manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat, namun juga mengatur hubungan antar -manusia dengan Allah.
Hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat.

7
Pembidangan
Tidak mengenal pembidangan hukum perdata dan hukum publik
Terdapat Pembidangan antara Ibadah dan muamalah
Dikenal pembidangan perdata dan hukum publik

8
Hak dan Kewajiban

Kewajiban lebih diutamakan dari-pada Hak
Hak didahulukan dari Kewajiban

9
Norma atau Kaidah Hukum

Fard (kewajiban), Sunnat (anjuran), Jaiz, Mubah (kebolehan), Makruh (celaan), dan Haram (larangan)
Impere (Perintah), Prohibere (Larangan), Permittere (yang dibolehkan)


Bila kita telah mempelajari dan memahami perbedaan pokok antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perdata Barat tersebut di atas, maka kita lebih mudah memahami perbedaannya di bidang Hukum Perikatan yang merupakan bagian dari masing-masing sistem hukum tersebut.
Perbedaan pokok antara Hukum Perikatan Islam (HPI), Hukum Perikatan Perdata Barat (HPPB), dan Hukum Perikatan Adat dalam beberapa aspek dapat digambarkan pada tabel di halaman berikut ini.29
Perbedaan
Perikatan Islam
Perikatan Barat
Perikatan Adat

Landasan Filosofis
:leligius Transedental (ada nilai agama, berasal dari ketentuan Allah)
Sekuler (tidak ada nilai agama)
Religo-magis (ada nilai kepercayaan yang dituangkan dalam simbol-simbol)

Sifat
V^a^V^ ^ S. ^ '***-
Individual Proporsional
Individual/liberal
Komunal

Ruang lingkup (Substansi)
Hubungan bidimensional manusia dengan Allah (vertikal), manusia dengan manusia, benda, dan lingkungan (horizontal)
Hanya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda (horizontal)
Hubungan horizontal saja

Proses Terbentuknya
Adanya pengertian al-Ahdu (perjanjian)-persetujuan-fl/-afcdw (perikatan) (QS. 3: 76: QS 5:1)
Adanya pengertian perjanjian (overeenkomst) dan perikatan (verbintebsis) (1313 dan 1233 BW)
Perjanjian, Persetujuan, Perbuatan simbolis, Perikatan

Sahnya Perikatan
l.Halal 2.Sepakat 3. Cakap 4.TanpaPaksaan 5. Ijab & Kabul
l.Sepakat 2. Cakap S.Haltertentu 4. Halal (1320 BW)
1. Terang 2.Tunai

Sumber
1 . Sikap tindak yang didasarkan Syariat 2. Persetujuan yang tidak melanggar Syariat
1 . Persetujuan 2. Undang-undang (1233 BW)
1 . Perjanjian 2. Sikap tindak tertentu (tolong-menolong, gotong royong) 3. Penyelewengan . Perdata


Bab 2
Karafcteristik Hukum Perikatan Islam
Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah hukum. Karakteristik hukum dalam Islam berbeda dengan hukum-hukum lain yang berlaku di masyarakat. Menurut Yusuf Qardhawi, karak-teristik hukum dalam Islam adalah komprehensivitas dan realisme}
Komprehensivitas dapat terlihat dari keberlakuan hukum dalam Islam di masyarakat, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi berikut ini:
la [hukum, pen.] tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama ahlulkitab maupun kaum penyembah berhala (paganis).2
Dari segi materi, Hukum Islam mencakup Hukum Ibadat dan Hukum Muamalat. Hukum Ibadat mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Hukum ini tidak terdapat pada hukum positif yang lain. Sedangkan Hukum Muamalat yang mengatur hubung¬an manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta men-
cakup bidang keluarga, sipil dan perdata, pidana, kepemerintahan, dan internasional. Komprehensivitas Hukum Islam pun dapat terlihat dalam implikasi hukumnya yang menyentuh sampai pada inti terdalam berbagai permasalahan, faktor yang memengaruhi hukum, dan yang terpengaruh oleh hukum.3
Karakteristik hukum lainnya adalah realisms dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, seperti berikut ini:
la [hukum, pen.] tidak mengabaikan kenyataan (realita) dalam setiap apa yang dihalalkan dan yang diharamkannya dan juga tidak mengabaikan realita ini dalam setiap apa yang ditetapkan-nya dari peraturan dan hukum bagi individu, keluarga, masya-rakat, negara, dan seluruh umat manusia.4
Penghalalan dan pengharaman (pembolehan dan pelarang-an) ini merupakan hal yang sangat memerhatikan untuk ke-pentingan manusia itu sendiri. Selain itu, Hukum Islam pun cen-derung kepada kemudahan dan keringanan yang dapat sesuai dengan setiap situasi dan kondisinya di setiap zaman dan tempat. Hal itu dapat dilihat dalam sejarahnya, bahwa pemberlakuan suatu ketentuan dilaksanakan secara bertahap.5
A. ASPEK-ASPEK HUKUM ISLAM
Konsep hukum antara hukum dalam Islam berbeda dengan hukum lainnya. Hukum dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat (Hukum Muamalat), seperti yang diatur dalam Hukum Barat. Namun, hukum dalam Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT (Hukum Ibadat) yang tidak diatur dalam hukum lainnya.
Mushthafa Ahmad Az-Zarqa, membagi aspek-aspek hukum Islam dalam tujuh kelompok, yaitu:6
1. Hukum Ibadat. Hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah, seperti: shalat, puasa, haji, bersuci dari hadas, dan sebagainya.
2. Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah). Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti: perkawinan, perceraian, hubungan keturunan, nafkah ke¬luarga, kewajiban anak terhadap orang tua, dan sebagainya.
3. Hukum Muamalat (dalam arti sempit, pen.). Hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masya-rakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti: perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya.
4. Hukum Tata Negara dan Tata Pemerintahan (Al-Ahkam As-Sulthaniyah atau As-Siyasah Asy-Syar'iyah). Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, seperti: hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat timbal balik, dan sebagainya.
5. Hukum Pidana (Al-Jinayat). Hukum-hukum yang berhubung¬an dengan kepidanaan, seperti: macam-macam perbuatan pidana dan ancaman pidana.
6. Hukum Antarnegara (As-Siyar). Hukurn-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain, yang terdiri dari aturan-aturan hubungan pada waktu damai dan pada waktu perang.
7. Hukum Sopan Santun (Al-Adab). Hukum-hukum yang ber¬hubungan dengan budi pekerti, kepatutan, nilai baik, dan buruk, seperti: mengeratkan hubungan persaudaraan, makan minum dengan tangan kanan, mendamaikan orang yang berselisih, dan sebagainya.
Pendapat lain dari Abdul Wahab Khalaf, bahwa ahkam 'amaliyah (hukum-hukum amal) yang berkaitan dengan seluruh tindakan atau perbuatan mukallaf, baik ucapan, perbuatan, perjanjian (akad), dan masalah belanja terbagi atas dua bagian, yaitu ahkamu 'l-'ibadat (hukum-hukum ibadah) dan ahkamu'l-mu'amalat (hukum-hukum muamalat).7 Ahkamu'l-mu'amalat terbagi ke dalam tujuh macam hukum, yaitu:8
1. Hukum keluarga (ahkamu'lahwali asy-syakhshiyyah), rneng-atur hubungan suami istri dan famili scrta antara satu dengan lainnya.
2. Hukum perdata (ahkamu'l-madaniyah), mcngatur hubungan individu dan masyarakat dalarn kaitannya dengan urusan kekayaan dan memelihara hak-hak masing-masing.
3. Hukum pidana (ahkamu'l-Jinaiyah), mengatur pemeliharaan ketenteraman hidup manusia dan harta kekayaan, kehormat-an, dan hak kewajiban. Hal ini berkaitan dengan kejahatan dan sanksinya.
4. Hukum acara (ahkamu'l-murafa'at), berkaitan dengan tata aturan tentang kesanggupan melaksanakan prinsip keadilan antarumat manusia.
5. Hukum perundang-undangan (ahkamu'd-dus turiyah), berkai¬tan dengan aturan undang-undang dan dasar-dasarnya yang memberikan ketentuan kctentuan bagi hakim dan terdakwa, serta penetapan hak-hak pribadi, dan hak masyarakat.
6. Hukum ketatanegaraan (ahkamu'd-dauliyah), berkaitan dengan hubungan antara negara Islam dan negara Non Islam, serta aturan pergaulan antara umat Islam dengan Non Islam di dalam negara Islam.
7. Hukum ekonomi dan harta benda (ahkamu'l-Iqtihadiyah wa'l-maliyah), mengatur hubungan keuangan antara pihak kaya dan pihak miskin, atau antara negara dan individu.
Masih banyak lagi para ahli fiqih melakukan pengelompok-kan hukum dalam Islam dengan cara yang berbeda. Seperti halnya yang dilakukan oleh H. M. Rasjidi dan juga Mohammad Daud Ali.9 Narnun, perbedaan ini tidak menjadi suatu masalah yang perlu diperdebatkan.
Hukum dalam Islam didasarkan pada kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Penetapan Hukum Muamalat dalam Islam tidak bersifat lahiriah atau duniawi saja. Meskipun Hukum Muamalat mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda dalam masyarakat dan alam semesta, hukum ini juga bersifat spiritual atau akhirat.10 Sebagai contoh adalah jual beli. Jual beli adalah hal yang tidak dilarang dalam Islam. Secara lahiriah, jual beli merupakan pertukaran hak milik atas suatu benda dengan harga atas benda tersebut. Secara batiniah, jual beli dapat menjadi wajib hukumnya apabila dalam keadaan terpaksa, misalnya wali yang terpaksa menjual harta anak yatim, atau kadi yang menjual harta muflis (orang yang lebih banyak utangnya daripada harta-nya). Jual beli dapat menjadi haram hukumnya apabila objeknya adalah barang najis, seperti minuman keras, bangkai, dan babi.11 Apabila jual beli itu dilakukan kepada orang yang membutuhkan barang itu, maka hukumnya adalah sunnah.12
Bagian yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai Hu¬kum Muamalat (dalam arti sempit) atau ahkamu'l-madaniyah (istilah yang digunakan oleh Abdul Wahab Khalaf), yaitu hal-hal yang
mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat yang berkaitan dengan kebendaan dan hak dan kewajibannya.
B. ASAS-ASAS HUKUM PfiRIKATAN ISLAM
Asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.13 Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, ber-tindak, dan sebagainya.14 Mohammad Daud Ali, mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.15
Dalam kaitannya dengan Hukum Perikatan Islam, Fathur-rahman Djamil mengemukakan enam asas, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis.16 Namun, ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk per-buatan muamalat, yaitu asas ilahiah atau asas tauhid.
1. Asas Ilahiah
Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. al-Hadid (57): 4, bahwa "Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."17
Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manu-sia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, ka-rena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.18
2. Asas Kebebasan (Al-Hurriyah)
Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk
melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut
ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan
isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakati-
nya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun,
kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan
dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.
Menurut Faturrahman Djamil, bahwa "Syariah Islam memberikan
kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan
yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah
ajaran agama."19 Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS.
al-Maidah (5): 1 "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-
akad itu."20 Dan QS. al-Hijr (15): 29 "Maka apabila Aku telah
menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya
roh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan ber-
sujud."21
Dalam bidang muamalat ini terdapat kaidah fiqih yang ber-isikan bahwa "asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."22 Kaidah fiqih ini bersumber pada dua Hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini:
a. HR. al-Bazar dan at-Thabrani
Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa yang didiamkan dimaafkan. Maka, terimalah dari Allah pemaafan-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatu pun.23
b. HR. Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi
Sesungguhnya Allah telah mcwajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia; dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia; dan Allah telah meng-haramkan sesuatu, maka janganlah kamu pertengkarkan dia; dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada-mu, Dia tidak lupa, maka janganlah kamu perbincangkandia.24
Isi kaidah fiqih tersebut menunjukkan, bahwa segala sesuatu-nya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Kaidah ini berlaku untuk bidang muamalat, tetapi tidak berlaku untuk bidang ibadat. Kebolehan di bidang muamalat ini dapat terlihat dari Hadits Rasulullah bahwa "Kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan keduniaanmu."25 Sedangkan di bidang ibadat dapat dilihat dalam QS. asy-Syura (42): 21, yang terjemahannya adalah "Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?".26
3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (AI-Musawati)
Suatu perbuatan muamalah merupakan salah saru jalan untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang ter-cantum dalam QS. an-Nahl (16): 71, bahwa "Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki."27 Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas ke¬kurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk me-lakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Dalam QS. al-Hujuraat (49): 13, "Hai manusia, sesungguhnya Kami men-ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal."28
4. Asas Keadilan (Al-'Adalah)
Dalam QS. al-Hadid (57): 25 disebutkan, bahwa Allah berfirman "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan."29 Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. Dalam QS. al-A'raaf (7): 29, disebutkan bahwa "Katakanlah: "Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil"."30 Dan dalam QS. al-Maidah (5): 8, disebutkan berikut ini.
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Danjanganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.31
Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah ke-seimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.32 Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 177 berikut ini.
... dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.33 Dan juga dalam QS. al-Mu'minuun (23): 8-11 berikut ini.
Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.34 Dalam QS. an-Nahl (16): 90, Allah SWT berfirman "Sesung¬guhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat ke-bajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan."35 Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan
kezaliman.36
Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan zalim lainnya. Riba adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti yang tercantum dalam QS. al-Baqarah (2): 275, bahwa "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."37 Yusuf Qardhawi, berpendapat sebagai berikut:
Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapatkan risiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengor-bankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek perikemanusiaan demi penghasilan materi.38
Mereka yang menakar atau menimbang dengan tidak adil mendapat ancaman dari Allah SWT seperti yang tercantum dalam QS. al-Muthaffifiin (83): 1-6 berikut ini.
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguh-nya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam ?39
Penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang mampu adalah suatu perbuatan zalim pula, karena ia telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Dalam dua Hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini terlihat bahwa Allah tidak menyukai atas perbuatan ini. a. HR. Jamaah dari Abu Hurairah
Penangguhan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu
kezaliman.40 b. HR. Nasa'i Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad
Mengundur-undur pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah
menghalalkan harga dirinya (untuk dihinakan) dan hukuman
kepadanya.41
5. Asas Kerelaan (AI-Ridha)
Dalam QS. an-Nisa (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (al-akl bil bathil).42 Berikut isi dari QS. an-Nisa (4): 29.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.43 Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdaga¬ngan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan.
Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.
6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq)
Kejujurari rnerupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kchidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak ditcrapkan dalam perikatari, maka akan merusak legalitas perikalan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan mcnimbulkan perselisihan di antara para pihak. Dalam QS. al-Ahzab (33): 70, disebutkan bahwa "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar."4-
Perbuatan muamalat dapat dikdtakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalat yang mendatangkan madharat adalah dilarang.
Dalam QS. al-Isra (17): 27, Allah SWT berfirman "Sesungguh-nya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."45 Pernborosan adalah suatu hal yang menyia-nyiakan harta yang membuat harta tersebut menjadi tidak bermanfaat. Akibatnya, pemborosan ini dapat memberikan madharat kepada yang mclakukannya.
1. Asas Tertulis (Al-Kitabzh)
Dalam QS. al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manucia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan dibcrikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara runai, maka dapat dipegang
suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.
C. SUMBER-SUMBER HUKUM PERIKATAN ISLAM
Sumber Hukum Islam berasal dari tiga sumber hukum, yaitu Al-Qur'an dan Hadits (sebagai dua sumber utama), serta ar-ra'yu atau akal pikiran manusia yang terhimpun dalam ijtihad. Hal ini berdasarkan pada Hadits Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Hadits Mu'az.46 Terdapat pula pendapat lain mengenai sumber Hukum Islam ini yang didasarkan pada QS. an-Nisaa (4): 59, bahwa sumber Hukum Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijtihad, dan Qiyas.
Dalam tulisan ini, diuraikan sumber Hukum Perikatan Islam berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad.
1. Al-Qur'an
Sebagai salah satu sumber Hukum Islam utama yang pertama, dalam Hukum Perikatan Islam ini, sebagian besar Al-Qur'an hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah umum. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini:
a. QS. al-Baqarah (2): 188
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di
antara kamu denganjalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.47
QS. al-Baqarah (2): 275
Padahal Allah telah menghalalkan jual belidan mengharamkan riba.48
QS. al-Baqarah (2): 282
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksi-kanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecualijika muamalah itu perdagangan tunai yang kamujalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling'sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.49
d. QS. al-Baqarah (2): 283
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penults, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; danjanganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang tnenyembunyi-kannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.50
e. QS. an-Nisa (4): 29
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan per-niagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.51
f. QS. al-Maidah (5): 1
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.52 g. QS. al-Maidah (5): 2
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, dan pelang-garan.53
h. QS. al-Jumu'ah (62): 9
Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari ]umat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.54
i. QS. al-Muthaffifiin (83): 1-6
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orangyang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, dan apabila mereka menakaratau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguh-nya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?55
Masih banyak lagi ayat-ayat lainnya dalam Al-Qur'an yang mengatur mengenai perbuatan muamalat secara umum.
2. Hadits
Dalam hadits, ketentuan-ketentuan mengenai muamalat lebih terperinci daripada Al-Qur'an. Namun, perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail, tetap dalam jalur kaidah-kaidah umum. Hadits-hadits tersebut antara lain dapat terlihat di bawah ini.
a. HR. Abu Dawud dan Hakim
Allah SWT telah berfirman (dalam Hadits Qudsi-Nya), 'Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan keduamja. "56
b. Hadits Nabi Muhammad SAW
Dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi, dan berhala." Pendengar bertanya, "Bagaimana dengan lemak bangkai, ya Rasulullah? Karena lemak itu berguna buat cat perahu, buat minyak kulit, dan minyak lampu." Jawab beliau, "Tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka hancurkan lemak itu sampai
menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya."57
c. Hadits Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah
Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain. "58
d. HR. Muslim dari Abu Hurairah
Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melalui suatu onggokan makanan yang bakal dijual, lantas beliau memasukkan tangan beliau ke dalam onggokan itu, tiba-tiba di dalamnya jarinya beliau meraba yang basah. Beliau keluarkan jari beliau yang basah itu seraya berkata, "Apakah ini?" Jawab yang puny a makanan, "Basah karena hujan, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa tidak engkau taruh di bagian atas supaya dapat dilihat orang? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan umatku."59
e. HR. Ahmad dan Baihaqi
Orang yang mampu membayar utang, haram atasnya melalaikan utangnya. Maka, apabila salah seorang di antara kamu memindahkan utangnya kepada orang lain, pemindahan itu hendaklah diterima, asal yang lain itu mampu membayar.60
f. HR. Bukhari dan Muslim
Siapa saja yang melakukan jual beli Salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu.61
g. HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, Thabrani, dan Tarmidzi
Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya.62
3. Ijtihad
Sumber Hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad yang dilaku-kan dengan menggunakan akal atau ar-ra'yu. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Allah SWT menciptakan akal untuk manusia agar dipergunakan untuk mema-hami, mengembangkan dan menyempurnakan sesuatu, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan dalam Islam. Namun demikian, akal tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada petunjuk. Petun-juk itu telah diatur oleh Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits.
Penggunaan akal untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang terdapat pada Hadits Mu'az bin Jabal, bahkan juga terdapat dalam ketentuan QS. an-Nisa (4): 59, Mohammad Daud Ali memberikan definisi ijtihad adalah sebagai berikut:
Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan meng¬gunakan segenap kernampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belumjelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.63 Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan muamalat selalu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ayat dan hadits hukum yang rnenjadi objek ijtihad hanyalah yangzhanni64 sifamya. Ijtihad dapat pula dilakukan terhadap hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits dan juga mengenai masalah hukum baru yang timbul dan berkembang di masyarakat.65
Hazairin berpendapat, bahwa ketentuan yang berasal dari ijtihad ulil amri terbagi dua, yaitu sebagai berikut:66
a. Berwujud pemilihan atau penunjukan garis hukum yang setepat-tepatnya untuk diterapkan pada suatu perkara atau kasus tertentu yang mungkin langsung diambil dari ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, mungkin pula ditimbulkan dari perkataan (penjelasan) atau teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, dan
b. Ketentuan yang berwujud penciptaan atau pembentukan garis hukum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat dan waktu, dcngan berpedoman kepada kaidah hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
Di Indonesia, pada bulan April 2000 tclah terbcntuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dcwan Syariah Nasional ini adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Tugas DSN di antaranya adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, produk, dan jasa keuangan syariah.67 Hingga tulisan ini dibuat, fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN sudah lebih dari 35 buah. Tentunya, hal ini menjadi salah satu langkah dalam melaksanakan dan mengembangkan syariat Islam di Indonesia.
Selain itu pula, ijtihad mengenai Hukum Perikatan Islam dila-kukan oleh para Imam Mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Ketentuan-ketentuan dari masing-masing pendapat di-uraikan dalam bab-bab berikutnya.

Bab 3
Konsep Perikatan (Akad) dalam Hukum Islam
A. PENGERTIAN PERIKATAN (AKAD)
Setidaknya ada 2 (dua) istilah dalam Al-Qur'an yang ber-
hubungan dengan perjanjian, yaitu al-'aqdu (akad) dan al-'ahdu
(janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat.
Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau
mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya
pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi
seperti seutas tali yang satu.1 Kata al-'aqdu terdapat dalam QS. al-
Maidah (5): 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya.
Menurut Fathurrahman Djamil, istilah al-'aqdu ini dapat disamakan
dengan istilah verbintenis dalam KUH Perdata.2 Sedangkan istilah
al-'ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overeen-
komst, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan
atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang
lain.3 Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran (3): 76, yaitu "sebenar-
nya siapa yang menepati janji [huruf tebal dari penulis] (yang
dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertakwa."4
Para ahli Hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: "pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan
oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya."5 Abdoerraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (al-'acjdu) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:6
1. Al 'Ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3): 76.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan 'akdu' oleh Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. al-Maidah (5): 1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau 'ahdu itu, tetapi 'akdu.
Sebagai contoh, jika A menyatakan janji untuk membeli sebuah mobil kemudian B menyatakan janji untuk menjual sebuah mobil, maka A dan B berada pada tahap 'ahdu. Apabila merek mobil dan harga mobil disepakati oleh kedua pihak, maka terjadi persetujuan. Jika dua janji tersebut dilaksanakan, misalnya dengan membayar uang tanda jadi terlebih dahulu oleh A, maka terjadi perikatan atau 'akdu di antara keduanya.
Proses perikatan ini tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan yang dikemukakan oleh Sybekti yang didasarkan pada KUH Perdata. Subekti memberi pengertian perikatan adalah "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasar-
kan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu."7 Sedangkan, pengertian perjanjian menurut Subekti adalah "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksana-kan sesuatu hal."8 Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubung-an di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.
Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara Hukum Islam dan KUH Perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada Hukum Perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka. Menurut A. Gani Abdullah, dalam Hukum Perikatan Islam titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), maka terjadilah 'aqdu (perikatan).9
B. UNSUR-UNSUR AKAD
Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:10
1. Pertalian ijab dan kabul
Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujiV) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qaabil). Ijab dan kabul ini hams ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Bentuk dari ijab dan kabul ini beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad.
2. Dibenarkan oleh syara'
Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, suatu perikatan yang mengan-dung riba atau objek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras), mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam. 3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya
Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tasharruf). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga mem-berikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.
• Akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan tasharruf. Musthafa Az-Zarqa, mendefinisikan tasharruf adalah "segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).11 Menurut Mustafa az-Zarqa, tasharruf me-miliki dua bentuk, yaitu sebagai berikut:12
a. Tasharruf fi'li (perbuatan). Tasharruf fi'li adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti menge-
lola tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.
b. Tasharruf qauli (perkataan). Tasharruf qauli adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. Tasharruf qauli terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:
1) Tasharruf qauli aqdi adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini, ijab dan kabul yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan di antara mereka.
2) Tasharruf qauli ghairu aqdi merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.
(a) Perkataan yang berupa pernyataan, yaitu pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak (ijab saja), seperti ikrar wakaf, ikrar talak, pemberian hibah. Namun, ada juga yang tidak sependapat mengenai hal ini, bahwa ikrar wakaf dan pemberian hibah bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan hibah hanya ada pernyataan ijab saja tanpa ada pernyataan kabul, kedua tasharrufini tetap termasuk dalam tasharrufyang bersifat akad.
(b) Perkataan yang berupa perwujudan, yaitu dengan melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya akibat hukum. Sebagai contoh, gugatan, pengakuan di depan hakim, sumpah. Tindakan tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga tidak dapat dikatakan akad, tetapi termasuk perbuatan hukum.
C. RUKUN DAN SYARAT PERIKATAN ISLAM
Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"13 sedangkan
syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus di-indahkan dan dilakukan."14 Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu."15 Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada."16 Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.17 Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia meru¬pakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.
Pendapat mengenai rukun perikatan atau sering disebut juga dengan rukun akad dalam Hukum Islam beraneka ragam di kalangan para ahli fiqih. Di kalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad hanya sighat al-'aqd, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah al-'aqidain (subjek akad) dan mahallul 'aqd (objek akad). Alasannya adalah al-'aqidain dan mahallul 'aqd bukan merupakan bagian dari tasharruf aqad (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada di luar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa al-'aqidain dan mahallul 'aqd termasuk rukun akad
karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.18
Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah al-'aqidain, mahallul 'aqd, dan sighat al-'aqd. Selain ketiga rukun ter¬sebut, Musthafa az-Zarqa menambah maudhu'ul 'aqd (tujuan akad). la tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan muqawimat 'aqd (unsur-unsur penegak akad).19 Sedangkan menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut meru¬pakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terben-tuknya suatu akad.20
l. Subjefc Perifcatan (Al-'Aqidain)
Al-'aqidam adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah se-bagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Berikut penjelasan mengenai manusia dan badan hukum dalam kaitannya dengan ketentuan dalam hukum Islam.
a. Manusia
Manusia sebagai subjek Hukum Perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. Kata "Mukallaf" berasal dari bahasa Arab yang berarti "yang dibebani hukum", yang dalam hal ini adalah orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT baik yang terkait dengan perintah maupun larangan-larangan-Nya.21
Pada kehidupan seseorang, ada tahapan untuk dapat melihat apakah seseorang telah dapat dibebani hukum. Dalam Hukum Islam, kapasitas hukum seseorang dapat dilihat dari tahapan-tahapan dalam kehidupannya (the stages of legal capacity). Menurut Abdurrahman Raden Aji Haqqi, para ahli Ushul Fiqh telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 4 (empat) tahap Subjek Hukum (Stages of Legal Capacity):22
1. Marhalah al-Janin (Embryonic Stage)
Tahap ini dimulai sejak masa janin sudah berada dalam kandungan hingga lahir dalam keadaan hidup. Sebagai subjek hukum, janin disebut "Ahliyyah Al-Wujub Al-Naqisah". Dalam tahap ini, janin dapat memperoleh hak, namun tidak meng-emban kewajiban hukum. Misalnya janin dapat hak waris pada saat orang tuanya meninggal dunia, dapat menerima hibah, dan sebagainya.
2. Marhalah al-Saba (Childhood Stage)
Tahap ini dimulai sejak manusia lahir dalam keadaan hidup hingga ia berusia 7 (tujuh) tahun. Pada tahap ini seseorang disebut "Al-Sabiy Ghayr Al-Mumayyiz". Hak dan kewajiban yang menyangkut harta miliknya dilaksanakan melalui wali-nya (guardian). Misalnya mengenai pengelolaan harta tersebut dan pembayaran zakatnya.
3. Marhalah al-Tamyiz (Discernment Stage)
Tahapan ini dimulai sejak seorang berusia 7 (tujuh) tahun hingga masa pubertas (Acjil-Baligh). Pada tahap ini seseorang disebut "Al-Sabiy Al-Mumayyiz" (telah bisa membedakan yang baik dan buruk). Seseorang yang mencapai tahap ini dapat memperoleh separuh kapasitasnya sebagai subjek hukum (tanpa izin dari walinya). Oleh karena itu, segala aktivitas/ transaksi penerimaan hak yang dilakukan oleh anak yang mumayyiz ini adalah sah (valid), misalnya menerima hibah atau sedekah. Sedangkan transaksi yang mungkin merugikan/ mengurangi haknya, misalnya menghibahkan atau berwasiat,

adalah "non-valid" kecuali mendapat izin atau pengesahan dari walinya. Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah,23 seorang mumayyiz sudah memiliki kecakapan bertindak hukum meski-pun masih kurang atau lemah sehingga dapat disebut ahliyyah al-ada' an-naqisah. Sehingga tindakan hukum atau transaksi yang dilakukan oleh seorang anak yang mumayyiz ini dapat dianggap sah selama tidak dibatalkan oleh walinya.
4. Marhalah al-Bulugh (Stage of Puberty)
Pada tahap ini seseorang telah mencapai Aqil Baligh dan dalam keadaan normal ia dianggap telah menjadi Mukallaf. Kapari seseorang dianggap telah baligh ini tcrdapat perbcdaan pendapat dari para ulama. Mayoritas ulama menyebutkan usia 15 tahun, sedangkan sebagian kecil ulama mazhab Maliki menyebutkan 18 tahun. Namun, ada yang memudahkan perkiraan baligh ini dengan melihat tanda-tanda fisik, yaitu ketika seorang. perempuan telah datang bulan (haid) dan laki-laki telah inenga-lami perubahan-perubahan suara dan fisiknya. Seseorang yang sudah pada tahap ini disebut "Ahliyyah Al-Ada Al Kamilah". Orang tersebut telah memperoleh kapasitas penuh sebagai subjek hukum. Intelektualitasnya telah matang dan dianggap cakap, kecuali terbukti sebaliknya.
Mengenai tahap cakapnya seseorang dalam bertransaksi, se¬bagian ulama kontemporer, menambahkan persyaratan satu tahapan atau kondisi seseorang lagi sebagai tahapan ke-5 (lima) yaitu:
5. Daur al-Rushd (Stage of Prudence)
Pada tahap ini kapasitas seseorang telah sempurna sebagai subjek hukum, dikarenakan telah mampu bersikap tindak demi keamanan dalam mengelola dan mengontrol harta dan usaha/ bisnisnya dengan bijaksana. Pada dasarnya kebijaksanaan (rushd/pnidence) seseorang dapat dicapai secara bersamaan, sebelum atau sesudah baligh, bila telah memiliki sifat-sifat kecakapan berdasarkan pendidikan atau persiapan tertentu untuk kepentingan bisnis, usaha atau transaksi yang akan
dilakukannya tersebut. Orang yang telah mencapai tahapan Daur ar-Rushd ini disebut orang yang Rasyid. Diperkirakan tahapan ini dapat diperoleh setelah seseorang mencapai usia 19, 20, atau 21 tahun.24
Jadi, dari segi kecakapan untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk:25 a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apa pun, seperti
manusia yang cacat jiwa, cacat mental, anak kecil yang belum . niumayyiz. b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak
yang sudah mumayyiz, tetapi belum mencapai baligh. c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk
yang telah memenuhi syarat-syarat mukallaf.
Pada prinsipnya tindakan hukum seseorang akan dianggap sah, kecuali ada halangan-halangan yang dapat dibuktikan. Tindakan hukum seseorang yang telah baligh dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya halangan-halangan (impediments) sebagai berikut:
1. Minors (masih di bawah umur) atau safih;
2. Insanity/Junun (kehilangan kesadaran atau gila);
3. Idiocy/'Atah (idiot);
4. Prodigality/Safah (royal, boros);
5. Unconsciousness/Ighma (kehilangan kesadaran);
6. Sleep/Naum (tertidur dalam keadaan tidur gelap);
7. Error/Khata dan Forgetfulness/Nisyan (kesalahan dan terlupa); dan
8. Acquired Defects/'Awarid Muktasabah (memiliki kekurangan, kerusakan (akal) atau kehilangan). Kerusakan atau terganggu-nya akal seseorang dapat dikarenakan oleh intoxication/sukr
Islam
(mabuk, keracunan obat, dan sebagainya) atau karena igno¬rance! jahl (ketidaktahuan atau kelalaian).
Oleh karena itu, selain dilihat dari tahapan kedewasaan sese-orang, dalam suatu akad, kondisi psikologis seseorang perlu juga diperhatikan untuk mencapai sahnya suatu akad. Hamzah Ya'cub, mengemukakan syarat-syarat subjek akad adalah sebagai berikut:26
a) Aqil (berakal)
Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, sehingga dapat mempertanggung-jawabkan transaksi yang dibuatnya.
b) Tamyiz (dapat membedakan)
Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat mem¬bedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda ke-sadarannya sewaktu bertransaksi.
c) Mukhtar (bebas dari paksaan)
Syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. an-Nisaa (4): 29 dan Hadits Nabi SAW yang mengemukakan prinsip an-taradhin (rela-sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai mukallaf adalah sebagai berikut: 1) Baligh. Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi (ihtilam) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Baligh juga dapat diukur dari usia seseorang, seperti yang tercantum dalam Hadits dari Ibnu Umar yaitu 15 tahun. Dalam Hadits tersebut diceritakan, bahwa Ibnu Umar tidak diizinkan Nabi Muham¬mad SAW, untuk ikut berperang (Perang Uhud) ketika usianya 14 tahun. Ketika usianya mencapai 15 tahun, ia diizin-kan untuk turut berperang (Perang Khandaq).27 -Terhadap orang
yang sudah baligh sudah dapat dibebani hukum to/ch/ atau sudah dapat bertindak hukum karena, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah,28 ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna (ahliyyah al-ada' al-kamilah).
2) Berakal sehat. Seseorang yang melakukan perikatan harus me¬miliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain. Seseorang yang gila, sedang marah, sedang sakit, atau sedang tidur, tidak dapat menjadi subjek hukum yang sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda; "Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh" (HR. al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmi/i, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan ad-Daruqutni dari Aisyah binti Abu Bakar dan Ali bin Abi Talib).29
Selain hal tersebut di atas, dalam kaitannya dengan al-'aqidain terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu ahliyah (kecakap¬an), wilayah (kewenangan), dan ivakalah (perwakilan).30 1) Ahliyah (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk me¬miliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan me¬lakukan tasharruf. Ahliyah terbagi atas dua macam:
a) Ahliyah wujub adalah kecakapan untuk memiliki suatu hak kebendaan. Manusia dapat memiliki hak sejak dalam kan-dungan untuk hak tertentu, yaitu hak waris. Hak ini akan selalu ada selama manusia hidup.
b) Ahliyah ada' adalah kecakapan memiliki tasharruf dan dikenai tanggung jawab atau kewajiban, baik berupa hak Allah SWT atau hak manusia. Ahliyah ada' terbagi lagi atas dua macam berikut ini:
(1) Ahliyah ada' al naqishah, yaitu kecakapan bertindak yang tidak sempurna yang terdapat pada mumayyiz dan berakal
sehat. la dapat ber-tas/zarra/tetapi tidak cakap melakukan akarl
(2) Ahliyah ada' al kamilah, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada aqil baligh dan berakal sehat. la dapat ber-tasharrufdan cakap untuk melakukan akad.
2) Wilayah (kewenangan), yaitu kekuasaan hukum yang pemilik-nya dapat ber-tasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat seseorang untuk mendapatkan wilayah akad adalah orang yang cakap ber-tasharruf secara sempurna. Sedangkan orang yang kecakap¬an bertindaknya tidak sempurna tidak memiliki wilayah, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain untuk melakukan tasharruf.31
a) Niyabah ashliyah, yaitu seseorang yang mempunyai kecakapan sempurna dan melakukan tindakan hukum untuk kepenting-an dirinya sendiri.
b) Niyabah al-Syar'iyyah atau wilayah niyabiyah, yaitu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada pihak lain yang mempunyai kecakapan sempurna untuk melakukan tasharruf atas nama orang lain (biasanya disebut dengan wali). Biasanya hal ini terjadi karena maula 'alaih tidak memiliki kecakapan ber-tasharruf yang sempurna, seperti anak kecil, perempuan dalam melakukan pernikahan. Kewenangan ini dapat di-dasarkan pada ikhtiyariyah (memilih menentukan sendiri) atau pada ijbariyah (keputusan hakim). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali dalam mendapatkan wilayah ini adalah sebagai berikut:32
(1) Mempunyai kecakapan yang sempurna dalam melaku¬kan tasharruf.
(2) Memiliki agama yang sama (Islam) antara wali dan maula 'alaihi (yang diwakili).
(3) Mempunyai sifat adil, yaitu istiqamah dalam menjalan-kan ajaran agama dan berakhlak mulia.
(4) Mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya.
(5) Menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwalian-
nya.
3) Wakalah (perwakilan), yaitu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. Dalam wakalah ini, wakil, dan muwakil (yang diwakili) harus memiliki kecakapan ber-tasharruf yang sempurna dan dilaksanakan dalam bentuk akad berupa ijab dan kabul. Dengan demikian, harus jelas objek dan tujuan akad tersebut. Biasanya, wakil memiliki hak'untuk mendapatkan upah (ketentuan wakalah ini dapat dilihat lebih lanjut pada bab tentang bentuk-bentuk akad).
b. Badan Hukum
Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.33 Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan. Dengan demikian, meskipun pengurus badan hukum berganti-ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri. Yang dapat menjadi badan hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro34 adalah dapat berupa negara, daerah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan, atau yayasan.
Dalam Islam, badan hukum tidak diatur secara khusus. Namun, terlihat pada beberapa dalil menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah al-syirkah, seperti yang tercantum dalam QS. an-Nisaa (4): 12, QS. Shaad (38): 24, dan Hadits Qudsi. Pada QS. an-Nisaa (4): 12, disebutkan "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ,..."35 Pada QS. Shaad (38):
24, bahwa "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman ,..."36 Pada Hadits Qudsi riwayat Abu Dawud dan al-Hakim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda; 'Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka Aku keluar dari keduanya."37 (huruf tebal dari penulis).
Adanya kerja sama di antara beberapa orang menimbulkan kepentingan-kepentingan dari syirkah tersebut terhadap pihak ketiga. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga inilah timbul bentuk baru dari subjek hukum yang disebut dengan badan hukum. TM Hasbi Ash Shiddieqy,38 menyatakan bahwa badan hukum berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum dalam hal-hal sebagai berikut:
1) Hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki manusia, seperti hak berkeluarga, hak pusaka, dan lain-lain.
2) Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum. Badan hukum akan hilang apabila syarat-syaramya tidak terpenuhi lagi.
3) Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum.
4) Ruang gerak badan hukum dalam bertindak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi dalam bidang-bidang tertentu.
5) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum adalah tetap, tidak berkembang.
6) Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi hukuman perdata. Kedudukan negara, menurut TM Hasbi Ash Shiddieqy, dapat menjadi subjek hukum pula, disebut dengan istilah syakh-
shisyah daulah. Dalam hal negara sebagai badan hukum, kepala negara atau pegawai-pegawai pemerintah dapat melakukan tindakan hukum atas nama negara sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.
5. Objek Perifcatan (Mahallul 'Aqd)
Mahallul 'aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam mahallul 'aqd adalah sebagai berikut:39
a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti, menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bcrgantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian, terdapat pengc cualian terhadap bentuk akad akad tertentu, seperti salam, istishna, dan musyaqah (bentuk akad ini diuraikan pada bab tentang bentuk-bentuk akad) yang objek akadnya diperkira kan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini di-dasarkan pada istishsan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.
b. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah
Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak me¬miliki manfaat bagi manusia. Menurut kalangan Hanafiyah, dalam tasharruf akad tidak mensyaratkan adanya kesudan objek akad. Dengan demikian, jual beli kulit bangkai diboleh-kan sepanjang memiliki manfaat. Kecuali benda-benda yang secara jelas dinyatakan dalam nash, seperti, khamar, daging
babi, bangkai, dan darah. Selain itu, jika objek perikatan itu dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti pelacuran, pembunuhan,40 adalah tidak dapat dibenarkan pula, batal.
Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa, benda yang bukari milik seseorang pun tidak boleh dijadikan objek perikatan. Hal ini tidak dibenarkan dalam syari'ah.41
c. Objek akad harus jelas dan dikenali
Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh 'aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahu-kan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampil-an, dan kepandaiannya dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya. Dalam Hadits riwayat Imam Lima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan) dan jual beli hassah (jual beli dengan syarat tertentu, seperti penjual akan menjual bajunya apabila lempar-an batu dari penjual mengenai baju itu).42
d. Objek dapat diserahterimakan
Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkan-nya kepada pihak kedua. Burung di udara, ikan di laut, tidaklah dapat diserahkan karena tidak ada dalam kekuasaannya. Untuk
objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.
3. Tujuan Perikatan (Maudhu'ul 'Aqd)
Maudhu'ul 'aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariat-kan untuk tujuan tersebut. Dalam Hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.43 Sebagai contoh, A dan B melakukan perikatan kerja sama untuk melakukan pembunuhan atau perampokan, maka perikatan tersebut haram hukumnya. Apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda, namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan Hukum Islam dengan diketahui pihak lainnya, maka perikatan itu pun haram hukumnya. Sebagai contoh, A menjual anggur kepada B. A mengetahui, bahwa tujuan B membeli anggur tersebut untuk diolah menjadi minuman keras dan dijual untuk dikonsumsi. Jual beli tersebut tidak boleh di¬lakukan, karena minuman keras adalah haram untuk dikonsumsi manusia. Apabila A tetap menjual anggur tersebut kepada B berarti A turut andil dalam membuat barang haram tersebut. Dengan demikian, jual beli tersebut haram hukumnya. Sesuai dengan dasar hukum yang terdapat dalam QS. al-Maidah (5): 2, bahwa "dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."44 Namun, apabila Abenar-benar tidak mengetahui tujuan B membeli anggur tersebut, maka perikatan tersebut tidak haram, tetapi dapat dibatalkan.45
Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:46
1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelak-sanaan akad; dan
3) Tujuan akad harus dibenarkan syarak.
4. Ijab dan Kabul (Sighat al-'Aqd)
Sighat al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu per-nyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:47
a. Jala'ul ma'na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan
itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
b. Tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; dan
c. Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan ke-
hendak,,para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.
Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut
ini:48
a. Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.
b. Tulisan. Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila svafu badan hukum melakukan perikatan
tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut.
c. Isyarat. Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dintungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
d. Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyara-kat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara per-buatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta'athi atau mu'athah (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir, menunjukkan bahwa di antara mereka akan melakukan perikatan jual beli.
D. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam Hukum Islam. Dalam Hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syarak. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya.49 Namun demikian, secara umum pengertian hak adalah sesuatu
yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.
1. Hak
a. Pengertian hak
Dalam kamus, terdapat banyak sekali pengertian dari kata hak. Salah satu arti dari kata "hak" menurut bahasa adalah: kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Arti lain adalah: wewenang menurut hukum.50 Menurut ulama fiqih, pengertian hak antara lain;51
1) Menurut sebagian para ulama mutaakhirin: "hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara syara".
2)
2) Menurut Syekh Ali Al-Khafifi (Asal Mesir):" hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara".
4)
3) Menurut Ustadz Mustafa Az-Zarqa (Ahli Fiqih Yordania asal Suriah): "hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan atau taklif." Menurut Ibnu Nujaim (Ahli fiqih Mazhab Hanafi): Hak adalah sesuatu kekhususan yang terlindungi".
b. Macam-macam hak
Ulama fiqih mengemukakan bahwa macam-macam hak dapat dilihat dari berbagai segi:52
1) Dilihat dari segi pemilik hak
Terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:53 a) Hak Allah SWT
Hak Allah, yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan-Nya, seperti melalui
berbagai macam ibadah, jihad, dan amar ma'rufnahi munkar. Hak-hak Allah ini disebut juga dengan hak masyarakat, karena hak Allah ini bertujuan untuk kemanfaatan umat manusia pada umumnya dan tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu.54 Seluruh hak Allah tidak dapat digugurkan, baik melalui perdamaian (ash-shulh), maupun pemaafan dan tidak boleh diubah.
b) Hak Manusia
Hak ini pada hakikatnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Hak ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum seperti: menjaga (menyediakan) sarana kesehatan, menjaga ketenteraman, melenyapkan tindakan kekerasan (pidana), dan tindakan-tindakan lain yang dapat merusak tatanan masyarakat pada umumnya. Dan yang bersifat khusus, seperti menjamin hak milik seseorang, hak istri mendapat nafkah dari suaminya, hak ibu memelihara anaknya dan hak bapa menjadi wali dari anak-anaknya, dan hak berusaha (berikhtiar), dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan pribadi (individu). Mengenai hak manusia ini, seseorang boleh menggugurkan haknya, memaafkannya dan mengubahnya, dan boleh pula mewariskannya kepada ahli waris. Di sini, tampak adanya kebebasan berbuat dan ber-tindak atas dirinya sendiri.
c) Hak Gabungan antara hak Allah dan hak Manusia
Mengenai hak gabungan ini, adakalanya hak Allah yang lebih dominan (berperan) dan adakalanya hak manusia yang lebih dominan. Sebagai contoh, dari hak Allah yang lebih dominan adalah dalam masalah "Idah" dan dalam hal hukuman atas menuduh zina tanpa bukti yang cukup. Sedangkan hak manusia lebih menonjol dari hak Allah adalah seperti dalam pidana Qisas dalam pembunuhan atau penganiayaan dengan sengaja, dalam hal ini hak Allah terdapat pada ketentuan adanya pidana Qisas yang dimaksudkan untuk menjerakan si pelaku dan untuk memberi pelajaran bagi orang lain agar jangan melakukan pembunuhan atau penganiayaan, namun dalam waktu yang sama pada keluarga yang terbunuh atau pihak teraniaya diberi hak untuk menggugurkan pidana Qisas,
diganti dengan diyat yang berupa pembayaran sejumlah harta oleh pihak pelakunya sebagai pengganti kerugian bagi pihak si korban.
2) Dari segi objek hak
Menurut ulama fiqih, dari segi objeknya, hak terbagi atas:
a. Hak Maali (hak yang berhubungan dengan harta). Sebagai contoh dari hak ini adalah: hak penjual terhadap harga barang yang dijualnya dan hak pembeli terhadap barang yang di-belinya atau hak orang yang menyewakan terhadap uang sewa atas benda yang disewakannya dan hak penyewa ter-hadap manfaat atas benda yang disewanya.
b. Hak Ghairu Maali (hak yang tidak terkait dengan benda). Sebagai contoh adalah hak Qisas, seluruh hak asasi manusia, hak wanita dalam talak karena suaminya tidak memberi nafkah, dan lain sebagainya.
c. Hak asy-Sakhsyi adalah hak yang ditetapkan syara' bagi pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti penjual untuk menerima harga barang yang dijualnya, dan hak pembeli terhadap barang yang dibelinya. Demikian pula hak seseorang terhadap utang, hak untuk menerima ganti rugi karena harta-nya dirampas atau dirusak, dan lain sebagainya. d. Hak al-'Aini adalah hak seseorang yang ditetapkan syarak terhadap suatu zat sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu. Sebagai contoh yaitu: hak untuk memiliki suatu benda, hak irtifaq (pemanfaatan sesuatu, seperti jalan, saluran air) dan hak terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan utang.

Ada beberapa keistimewaan atas haqq al-'aini dan haqq asy-
syakhsyi, ulama fiqih mengemukakannya sebagai berikut:
1) Haqq al-'aini bersifat permanen dan mengikuti pemiliknya,
sekalipun benda itu berada di tangan orang lain. Umpama-
nya: apabila harta seseorang dicuri, kemudian dijual kepada
orang lain, maka hak pemilik barang yang dicuri itu tetap
ada dan dia berhak untuk menuntut agar hartanya itu
dikembalikan. Sedangkan hak seperti ini tidak berlaku dalam
haqq asy-Sakhsyi. Perbedaan antara perbedaan kedua hak
tersebut adalah, hak seseorang dalam haqq al-'aini, sedangkan
Haqq asy-Syakhsyi merupakan hak yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang yang telah mukallaf(dewasa/sudah '~~~ dapat bertanggung jawab). Materi (benda) dalam haqq al-'aini dapat berpindah tangan, sedangkan haqq asy-Syakhsyi tidak dapat berpindah tangan dari pemiliknya.
2) Haqq al-'aini menjadi gugur apabila materinya hancur (musnah), sedangkan haqq asy-Syakhsyi tidak dapat digugurkan, karena hak itu terdapat dalam diri seseorang, kecuali pemilik hak itu meninggal. Umpamanya: haqq-Syajhsyi yang berkait¬an dengan uangnya, yang dipinjam musnah (habis), haqq Syakhsyi pemberi utang tetap utuh, tidak gugur dengan musnah hak milik orang yang berutang. Hal ini disebabkan, utang itu berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk membayarnya, bukan berkaitan langsung. Hal ini berarti, bahwa tanggung jawab tidak boleh digugurkan.
Di samping itu, terdapat pula beberapa macam haqq al-'aini (hak yang berkaitan dengan harta benda), yaitu di halaman berikut:
1) Haqq al-Milkiyah (Hak Milik)
Hak milik adalah suatu hak yang memberikan kepada pihak yang memilikinya kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.
2) Haqq al-Intifa'
Yaitu hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'. Wahbah al-Zuhaily mencatat lima sebab yang menimbul¬kan hak intifa': (I) melalui I'arah (pinjam-meminjam); (2) ijarah (sewa menyewa); (3) wakaf; (4) wasiat bil manfaat; dan (5) melalui ibahah (persekutuan bersama).
3) Haqq al-Irt ifaq
Haqq al-Irti/aq ada\a\\ \\akyaT\gbeT\aku atas suatu benda tidak bergerak untuk kepentingan benda tidak bergerak milik pihak lain. Hak irtifaq ini melekat pada benda-benda tidak bergerak yang saling berdampingan dan sama sekali tidak bergantung pada perubahan pemilikan atasnya.
Dalam kaitan dengan hak irtifaq, terdapat beberapa kriteria air. Air yang ditampung secara khusus oleh
• pemiliknya, maka hak irtifaq atasnya harus seizin pemilik air. Air kolam atau sumur atau air sungai di tempat ter-buka baik di atas tanah pribadi maupun di atas tanah umum, hak irtifaq atasnya tidak diperlukan perizinan. Tetapi jika kolam, sumur atau sungai terscbut digali atau dibuat secara khusus oleh seseorang di atas tanahnya, maka ia menjadi pemi-liknya, dan penggunaan hak irtifaq, harus seizin pemiliknya.
Adapun jenis-jenis hak Irlifaq yang populer dalain kitab-kitab fiqih, antara lain:
a) Haqq al-Syurbi, yaitu hak untuk memanfaatkan air untuk kepentingan pengairan tanaman, hewan, atau untuk kepentingan minum manusia.
b) Haqq al-Majra, yaitu hak pemilik tanah yang jauh untuk menggunakan tanah tetangganya yang lebih dekat untuk mengalirkan air dari sumbernya. Pe¬milik tanah yang lebih dekat dengan sumber mata air tidak boleh menghalangi penggunaan tanahnya untuk pengairan tanah yang jauh dari sumber air.
c) Haqq al-Masil, yaitu hak memanfaatkan tanah orang lain untuk menyalurkan limbah keluarga ke tempat saluran pembuangan.
d) Haqq al-Murur, yaitu hak bagi pemilik tanah yang lebih jauh untuk melewati tanah orang lain yang lebih dekat.
e) Haqq al-Jiwar, yaitu hak tetangga yang dindingnya bersebelahan atau bersatu. Dalam kondisi seperti ini, masing-masing dapat memanfaatkan dinding tersebut sepanjang tidak menimbulkan kerugian pada pihak tetangga.
f) Haqq al-Ta'ali, yaitu hak tetangga pada rumah susun yang atap bangunan di bawah menjadi lantai bagi bangunan di atasnya. Sebagaimana pada hak jiwa, masing-masing dapat menggunakan fungsi atap atau lantai tersebut sepanjang tidak menimbulkan kerugian pihak lainnya.
Perbedaan antara hak irtifaq dengan hak intifa' antara lain adalah sebagai berikut:
(a) Hak Irtifaq dapat berlaku untuk kepentingan pribadi maupun
milik umum, sedang hak intifa' berlaku pada pemanfaatan benda pada pribadi tertentu.
(b) Hak Irtifaq selalu terkait dengan benda tidak bergerak, sedang hak Intifa' bisa berlaku pada benda bergerak dan tidak bergerak.
(c) Hak Irtifaq berlaku tidak terbatas dan dapat diwariskan, sedang hak intifa' terbatas waktu.
Sebab yang menimbulkan hak Irtifaq adalah:
(a) Al-Syirkah al-'Ammah, seperti hubungan ketetanggaan dengan fasilitas umum, seperti jalan, sungai, dan lain sebagainya.
(b) Persyaratan tertentu yang disepakati dalam akad mu-''awwadhah. Seperti seorang penjual tanah membuat per-syaratan kepada pembelinya atas hak lewat, mengalirkan air dan lain sebagainya.
(c) Kesepakatan antara tetangga untuk mengatur dan menertib-kan hak masing-masing.
Hak mujjarrad dan ghairu mujarrad
1) Haqq mujarrad adalah hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian atau pe¬manfaatan. Umpamanya: dalam persoalan utang. Jika pemberi utang menggugurkan utang tersebut, dalam pengertian tidak menuntut pengembalian utang itu, maka hal itu tidak mem-beri bekas sedikit pun bagi yang berutang.
2) Haqq ghairu mujarrad adalah suatu"haky ang ap&&a &gttgcfltes\ atau dimaafkan meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan. Umpamanya: dalam hak qisas. Apabila ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh, pembunuh yang tadinya berhak dibunuh menjadi tidak berhak lagi. Hal ini berarti, pembunuh yang tadinya halal dibunuh, menjadi haram, karena telah dimaafkan oleh ahli warisnya. Inilah yang di-maksudkan berbekas (berpengaruh) bagi yang dimaafkan. Haqq ghairu mujarrad ini boleh dilakukan perdamaian dengan pemberian ganti rugi (diyat). Sedangkan haqq mujarrad, tidak boleh dilakukan perdamaian dengan ganti rugi (Mazhab Hanafi). Namun, jumhur ulama membolehkannya.
3) Dari segi kewenangan pengadilan
Dari segi ini ulama fiqih membaginya kepada dua macam:
a. Haqq diyaani (keagamaan), yaitu hak-hak yang tidak boleh
dicampuri (intervensi) oleh kekuasaan kehakiman. Umpama-nya: dalam persoalan utang yang tidak dapat dibukukan oleh pemberi utang, karena tidak cukup alat-alat bukti di depan pengadilan. Sekalipun tidak dapat dibuktikan di depan peng-adilan, maka tanggung jawab yang berutang di hadapan Allah tetap ada dan dituntut pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Oleh sebab itu, bila lepas dari hak kekuasaan kehakiman, seseorang tetap dituntut di hadapan Allah dan dituntut hati nuraninya sendiri.
b. Haqq qadhaai, adalah seluruh hak di bavvah kekuasaan peng¬adilan (hakim) dan pemilik hak itu mampu membuktikan hak-nya di depan hakim.
Perbedaan antara haqq diyaani dan haqq qadhaai terletak pada persoalan zahir (lahir) dan batin. Hakim hanya dapat me-nangani hak-hak yang lahir (tampak nyata), atau yang dapat dibuktikan saja. Sedangkan haqq diyaani menyangkut per-soalan-persoalan yang tersembunyi dalam hati yang tidak ter-ungkap di depan pengadilan.
Dalam kaitan dengan kedua hak inilah ulama fiqih membuat kaidah yang menyatakan: "Hakim hanya menangani per-soalan-persoalan yang nyata saja, sedangkan Allah akan me¬nangani persoalan-persoalan yang tersembunyi (yang se-benarnya) dalam hati".
Untuk lebih jelas dikemukakan contoh: Seseorang yang menalakan istrinya dalam keadaan salah, yaitu dia tidak ber-maksud menjatuhkan talak. Seorang hakim dalam hal ini me-netapkan talak itu jatuh, karena melihat lahirnya dan tidak mengetahui hakikatnya (batin) orang itu. Sedangkan bila dilihat dari haqq diyaani, talak itu tidak jatuh, dan dalam hal ini sangat bergantung antara orang itu dengan Allah, karena memang pada hakikatnya dia tidak menalakkan istrinya. c. Sumber atau sebab hak
Ulama Fiqih telah sepakat menyatakan, bahwa sumber atau sebab hak adalah syara'. Namun, adakalanya syara' menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa sebab dan adakalanya melalui suatu sebab.
Syara' yang menetapkan hak-hak secara langsung tanpa sebab, seperti perintah melaksanakan berbagai ibadah, larangan me-lakukan tindak pidana, dan sebagainya. Sedangkan syara' yang menetapkan hak melalui sebab, salah satu contohnya yakni dalam sebuah perkawinan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban di antaranya.
Sebagai akibat dari jual beli, muncullah hak menerima harga bagi penjual dan hak menerima barang bagi pembeli. Sebagai akibat dari tindakan perampasan barang seseorang, perampas harus menjamin kerusakan itu, yaitu pemilik barang harus dijamin haknya.
Ulama Fiqih menetapkan, bahwa yang dimaksudkan dengan sebab dan penyebab di sini adalah sebab-sebab langsung yang berasal dari syara' atau diakui oleh syara'. Atas dasar itu, menurut ulama fiqih sumber hak itu ada 5 (lima) yaitu:
1) Syara', seperti berbagai ibadah yang diperintahkan.
2) Akad, seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf dalam pemindah-an hak milik.
3) Kehendak pribadi, seperti nazar atau janji.
4) perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang orang lain.
5) perbuatan yang menimbulkan mudarat bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaian menggunakan milik seseorang.
d. Akibat hukum suatu hak
1) Perlindungan Hak
Perlindungan hak dalam ajaran Islam merupakan penjabaran dari ajaran dan prinsip keadilan. Demi keadilan diperlukan kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak. Tanpa jaminan seperti ini, pelanggaran dan pelecehan hak orang lain berkembang pesat. Namun, atas dasar keadilan dan kemuliaan budi pekerti, Islam menganjurkan pemilik hak berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut haknya, khususnya terhadap orang-orang yang dalam kondisi kesulitan. Misalnya dalam pemenuhan hak piutang, firman Allah surat al-Baqarah ayat 280 menyerukan:
"... dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan sekiranya engkau menyedekah-kannya, hal itu lebih muliabagimujikaengkau mengetahui." 2) Penggunaan Hak
Pada prinsipnya Islam memberikan kebebasan bagi setiap pemilik untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak-nya (iradah) sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Atas dasar prinsip ini pemilik hak dilarang menggunakan haknya untuk bermaksiat, seperti menghamburkan untuk berjudi dan mabuk-mabukan. Dalam pandangan Islam per-buatan tersebut hukumnya haram dan pelakunya dipandang berdosa.
Ulama fiqih berpendapat, bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan oleh Islam. Atas dasar ini seseorang tidak diperbolehkan menggunakan haknya, apabila merugikan atau membawa mudarat kepada orang lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja mau-pun tidak sengaja. Selain itu pemilik hak pun tidak diperboleh¬kan menggunakan haknya secara mubazir.
e. Pelanggaran dalam penggunaan hak (Ta'assuf fi Isti'malil Haqq)
Ta'assuf filsti'malilHaqq ditegaskan oleh ajaran Islam sebagai perbuatan terlarang dan tercela (haram). Dalil yang menunjukkan larangan terhadap Ta'assuf filsti'malilHaqq antara lain didasarkan pada dua pertimbangan prinsip, yakni:
Pertama, pada prinsipnya kebebasan dalam Islam tidaklah bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Yaitu, kebebasan menggunakan hak yang disertai sikap tanggung jawab atas terpelihara hak dan kepentingan orang lain. Pelaksanaan kebebasan secara mutlak menimbulkan konsekuensi kebebasan melanggar hak dan kepentingan orang lain. Hal yang demikian ini tentunya hanya akan menimbulkan perselisihan dan per-musuhan antarsesama manusia. Tentunya kondisi seperti ini ber¬tentangan dengan tujuan risalah Islam sebagai rahmatan lil'alamin. Kedua, prinsip tauhid mengajarkan bahwasanya Allah SWT adalah pemilik hak yang sesungguhnya, sedang hak yang dimilikinya
§!>
manusia merupakan amanat Allah yang harus dipergunakan sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Dalam bahasa sosiologis, kehendak Allah dapat diterjemahkan sebagai "kepentingan atas terpeliharanya kemaslahatan publik (al-maslahat al-'ammah)". Oleh karena itu, penggunaan hak sama sekali tidak boleh melanggar hak atau kepentingan masyarakat umum.
Perbuatan yang tergolong Ta'assuf fi Isti'malil Haqq adalah sebagai berikut:
1) Apabila seseorang dalam menggunakan haknya meng-akibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau me-nimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain. Seperti, kesewenangan dalam menggunakan hak rujuk dan hak wasiat sebagaimana telah dicontohkan di muka.
2) Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak di syariatkan dan tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan hanya tersebut. Misalnya, seseorang melakukan akad nikah tahlil. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat orang yang melakukan nikah tahlil (muhallil) dan yang memanfaatkan nikah tahlil (mubal-lallah)" (HR. Imam empat kecuali Al-Tarmidzi).
3) Apabila seseorang menggunakan haknya untuk kemas¬lahatan pribadinya tetap mengakibatkan madharat yang besar terhadap pihak lain atau kemaslahatan yang ditimbulkannya sebanding dengan madharat yang ditimbulkannya, baik ter¬hadap kepentingan pribadi orang lain lebih-lebih terhadap ke¬pentingan masyarakat umum. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda: "Jangan (ada di antara kamu) melakukan aniaya dan jangan ada pula yang teraniaya". (HR. Ibn Majah dan Daro Quthni). Misalnya praktik ihtikar (menimbun barang), Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak ada orang yang melakukan ihtikar kecuali ia pendosa besar".
4) Apabila seseorang menggunakan haknya tidak sesuai tempat-nya atau bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku serta menimbulkan madharat terhadap pihak lain. Misalnya, membunyikan tape-radio dengan keras sekali sehingga dapat mengganggu ketenteraman para tetangga. Kecuali, jika hal ter¬sebut telah menjadi alat kebiasaan suatu masyarakat, seperti
orang yang punya kerja memasang pengeras suara. 5) Apabila seseorang menggunakan haknya secara ceroboh (tidak hati-hati) sehingga mengakibatkan madharat terhadap pihak lain.
Pelanggaran hak dan kepentingan orang lain atau masyarakat umum, sebagaimana diuraikan di atas, sedapat mungkin harus dihindarkan melalui upaya-upaya preventif, yakni mencegah segala kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap hak dan kepentingan orang lain maupun masyarakat umum. Namun, apabila Ta'assuf fi Isti'malil Haqq sebagaimana diuraikan di atas benar-benar telah terjadi, dapat diambil beberapa alternatif tindakan sebagai berikut:
a. Menghilangkan atau melenyapkan segala hal yang nyata-nyata telah menimbulkan madharat kepada pihak lain. Misalnya dengan menghentikan pembangunan atau mero-bohkan bangunan yang menghalangi pihak tetangga menggunakan hak irtifaq mereka.
b.
c. d.
Membayar ganti atau kompensasi (denda) sepadan dengan kerugian atau risiko yang diakibatkan oleh perbuatan Ta'assuf fi Isti'malil Haqq.
Membatalkan perbuatan tersebut, seperti membatalkan akad nikah tahlil, membatalkan wasiat yang menimbulkan madharat. Menghentikan perbuatan tersebut, seperti menghentikan perbuatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat. e. Memberikan sanksi hukuman (ta'zir).
f. Mengambil tindakan paksa terhadap pelaku untuk melakukan sesuatu agar kerugian atau risiko yang ditimbulkan cepat berakhir. Seperti, memaksa pelaku ihtikar menjual barang yang ditimbunnya.
2. Kewajiban
a. Pengertian kewajiban
Kata kewajiban berasal dari kata "wajib" yang diberi imbuhan ke-an. Dalam pengertian bahasa kata wajib berarti: (sesuatu) harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan.55 Wajib ini juga meru-
56 De
pakan salah satu kaidah dari hukum taklifi yang berarti hukum yang bersifat membebani perbuatan mukallaf. Dalam pengertian tersebut akan memberikan pengertian yang sangat luas. Oleh karena itu, penulis lebih memfokuskan pemahaman kewajiban dalam pengertian akibat hukum dari suatu akad yang biasa di-istilahkan sebagai "Iltizam".
Secara istilah iltizam adalah: "Akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau me-lakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.56 Substansi hak sebagai taklif(yang menjadi keharusan yang terbebankan pada orang lain) dari sisi penerima dinamakan hak, sedang dari sisi pelaku dinamakan iltizam yang artinya "keharusan atau kewajib¬an". Jadi antara hak dan iltizam keduanya terkait dalam satu konsep.
Hak yang berupa taklifatau kewajiban pada pihak lain disebut haqqul syahshi, sedang hak yang berupa al-syulthah (kewenangan) atas sesuatu barang disebut haqqul 'ami. Dengan demikian yang dikehendaki dengan hak dalam konteks iltizam adalah hak syahshi, bukan hak 'aini.
Adapun yang menjadi sumber utama iltizam, adalah:
a) Aqad, yaitu kehendak kedua belah pihak (iradah al' aqidain) untuk melakukan sebuah perikatan, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya.
b) Iradah al-munfaridah (kehendak sepihak, seperti kctika scscorang menyampaikan suatu janji atau nazar.
c) Al-fi'lun nafi (perbuatan yang bermanfaat), seperti ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan. Maka ia wajib ber¬buat sesuatu sebatas kemampuannya.
d) Al-fi'lu al-dharr (perbuatan yang merugikan), seperti ketika se orang merusak atau melanggar hak atau kepentingan orang lain, maka ia terbebani oleh iltizam atau kewajiban tertentu.
Iltizam adakalanya berlaku atas harta benda (al-mal), terhadap utang (al-dain), dan terhadap perbuatan (al-fi'il). Iltizam terhadap
harta benda harus dipenuhi dengan menyerahkan harta benda kepada multazam-lahu, seperti keharusan penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan keharusan pembeli menyerahkan uang kepada pihak penjual.
lltizam atas suatu perbuatan harus dipenuhi melalui suatu perbuatan yang menjadi mahallul iltizam, seperti kewajiban seorang buruh (mupta'jir) dalam akad ijarah harus dipenuhi dengan me-lakukan pekerjaan tertentu, atau kewajiban orang yang meminjam barang (musta'ir) dalam akad 'arriyah harus dipenuhi dengan per¬buatan mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya.
Iltizam terhadap utang pada prinsipnya harus dipenuhi oleh orang yang berutang secara langsung. Namun, dalam kondisi tertentu Hukum Islam memberikan beberapa alternatif pemenuhan iltizam ini. Misalnya melalui cara:
a) Hawalah, yakni pengalihan iltizam (dalam hal ini adalah "ke¬harusan membayar utang") kepada orang lain (pihak ketiga). Secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut: A memberi pinjaman (utang) kepada B, sedang B mempunyai piutang kepada C ketika B tidak mampu membayar utangnya kepada A maka ia bisa mengalihkan beban utang tersebut kepada C. Dengan demikian C harus membayar utangnya pada A, sedang C, secara hukum tidak lagi berutang kepada B. Prinsip hawalah ini banyak diterapkan dalam kehidupan modern. Misalnya, seorang nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada bank. Pihak bank lalu membayar piutang tersebut lalu bank menagih pada pihak ketiga. Pembayaran dengan kartu kredit sesungguhnya juga merupakan contoh-contoh penerapan sistem hawalah, di mana pihak pembeli mengalihkan pem-bayaran kepada pihak bank lalu pihak bank menagihnya atau dengan mengurangi tabungannya secara langsung. ) Kafalah ("mengumpulkan, menjamin, dan menanggung"), yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung (al-kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, yakni pihak yang ditanggung (al-makful). Dalam hawalah terjadi penagihan utang, sedangkan yang terjadi dalam kafalah adalah pengalihan Iltizam, bukan pengalihan utang. Melalui »
kafalah pihak ketiga (misalnya, perbankan) tidak berhak me-nagih kepada makful, sebaliknya penagihan utang tersebut harus ditujukan kepada al-kafil. Pihak kafil hanya bertanggung jawab dalam pelunasan utang dan tidak bertanggung jawab melunasinya.
c) Taqashi, suatu keadaan di mana orang berpiutang terhalang menagih piutangnya karena ia sendiri berutang kepada orang yang berpiutang kepada dirinya. Dalam kondisi seperti masing-masing hanya terhalang untuk menuntut hak tagihan, namun mereka tetap terbebani dengan Iltizam masing-masing.
3. Khiyar
a. Pengertian
Kata al-khiyar dalam bahasa Arab, berarti pilihan. Pembahasan al-khiyar dikemukakan para Ulama Fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadibeberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.
Secara terminologis para Ulama Fiqih mendefinisikan al-khiyar dengan:
Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang me¬lakukan transaksi.
Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang
melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi
yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam
suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiycn,
menurut Ulama Fiqih, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena j
masing-masing pihak yang melakukan transaksi. |
Berikut dikemukakan beberapa pengertian masing-masing |
khiyar: \
1) Khiyar d-Majlis I
Yang dimaksud dengan khiyar al-majlis, yaitu hak pilih kedua
belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru di-anggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah terpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.
Dasar hukum adanya khiyar al-majlis ini adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: "Apabila dua orang me¬lakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan ... "(HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn'Umar)
Para pakar hadits menyatakan, bahwa yang dimaksudkan Rasulullah SAW dengan kalimat "berpisah badan" adalah setelah melakukan akad jual beli barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam an-nawawi, muhadis dan pakar fiqih Syafi'i, mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat di mana jual beli itu berlangsung.
2) Khiyar at-Ta'yin
Yang dimaksud dengan khiyar at-ta'yin, yaitu hak pilih bagi
pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas
dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik,
misalnya, ada yang berkualitas super (KW 1) dan sedang (KW
2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana
keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas
sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantu-
an pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini, menurut Ulama
Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan, bahwa produk sejenis
yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak
diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan
bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar
produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar
at-ta'yin diperbolehkan.
3) Khiyar asy-Syarth
Yang dimaksud dengan khiyar asy-syarth, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentu-kan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama seminggu.
Para Ulama Fiqih sepakat menyatakan, bahwa khiyar asy-syarth ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Khiyar asy-syarth, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan ar-rahn (jaminan utang). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam-meminjain, perwakilan (al-wakalah), dan wasiat, khiyar seperti ini tidak berlaku. Demikian juga halnya dalam akad jual beli pesanan (bai'as-salam) dan ash-sharf (valuta asing), khiyar asy-syarth juga tidak berlaku sekalipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan, di-syaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam akad ash-sharf diisyaratkan nilai tukar uang yang dijualbelikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah per setujuan dicapai dalam akad. Sedangkan khiyar asy-syarth me-nentukan, bahwa baik barang maupun nilai/ harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu khiyar yang disepakati itu selesai.
Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqih Hanafi dan Imam asy-Syafi'i (150-204 H/767- 820 M), tenggang waktu dalam khiyar asy-syarth tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan hadits yang berbicara tentang khiyar asy-syarh, yaitu hadits tentang kasus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah SAW yang ketika itu bersabda sebagai berikut:
"Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): Jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari" (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Umar). Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap objek akad. Untuk buah-buahan, khiyar tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut mereka, tenggang waktu amat tergantung pada objek yang diperjualbelikan. .
Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut itu:
a) Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
b) Berakhir batas waktu khiyar.
c) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual, maka akadnya batal dan berakhirlah khiyar. Namun, apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli, maka berakhirlah khiyar namun tidak membatalkan akad.
d) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari segi jumlah seperti, beranak atau bertelur atau mengembang.
e) Wafatnya shahibul khiyar, ini menurut pendapat Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shahibul khiyar berakhir.
4) Khiyar al'Aib
Yang dimaksud dengan Khiyar al'Aib, yaitu hak untuk mem¬batalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir di antaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqih, ditetapkan hak khiyar bagi pembeli. Dasar hukum khiyar al'Ai

di antaranya; adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: "Sesama muslim itu bersaudara; tidak halal bagi seorang muslim menjadi barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat 'aib/cacat". (HR. Ibn Majah dari 'Uqbah ibn'Amir)
Khiyar al'Aib ini, menurut kesepakatan Ulama Fiqih, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilai-nya menurut tradisi para pedagang. Tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diingin-kan daripadanya.
Adapun syarat-syarat berlakunya khiyar al' Aib, menurut para pakar fiqih, cacat pada barang itu adalah:
a) cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
b) pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
c) ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh di-kembalikan.
d) cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.
5) Khiyar ar-Ru'yah
Yang dimaksud dengan Khiyar ar-Ru'yah, yaitu hak pilihbagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqih, yang terdiri atas Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah me¬nyatakan, bahwa khiyar ar-Ru'yah disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang mengatakan: "Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu". (HR. ad-Daruqutni dari Abu Hurairah)
Akad seperti ini, menurut mereka, boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat, seperti ikan kaleng (sardencis). Khiyar ar-Ru'yah, menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.
Akan tetapi, Ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru (Al-Mahzab al-Jadid), mengatakan bahwa jual beli yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, khiyar ar-Ru 'yah tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan, dan hadits Rasulullah SAW menyatakan: Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengan¬dung penipuan (HR. al-Jamaah) {mayoritas pakar hadits}, kecuali al-Bukhari.
Hadits yang dikemukakan jumhur di atas, menurut mereka, adalah hadits dha'if(lemah), tidak boleh dijadikan dasar hukum.
Jumhur Ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya Khiyar ar-Ru'yah, yaitu:
a) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad ber-langsung.
b) Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
c) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, menurut Jumhur Ulama, maka Khiyar ar-Ru'yah tidak berlaku. Apabila akad ini dibatalkan berdasarkan Khiyar ar-Ru'yah menurut Jumhur Ulama, pembatalan harus memenuhi syarat-syarat berikut:
1) hak khiyar masih berlaku bagi pembeli;
2) pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian objek yang dijualbelikan- dan
3) pembatalan itu diketahui pihak penjual.
6) Khiyar Naqad (pembayaran) adalah melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang, dalam batas
waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak > untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.
E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Penyelesaian Perselisihan dalam Akad Perdagangan
Dalam kitab-kitab fiqih ada beberapa patokan yang dapat diambil sebagai cara penyelesaian perselisihan dalam bertransaksi. Patokan-patokan tersebut terutama jelas diatur dalam lapangan perdagangan, atau khususnya dalam akad jual beli. Ada dua hal yang biasanya menjadi sumber perselisihan dalam akad jual beli, yang pertama mengenai a) harga; dan yang kedua mengenai b) pertanggungjawaban risiko apa bila terjadi kerusakan atau ke-musnahan barang.
a. Perselisihan harga
Adapun penyelesaian mengenai harga ini, misalnya, mengenai perbedaan pendapat dalam hal apabila di antara keduanya tidak ada kejelasan berapa harga yang disepakati, adalah dengan jalan penentuan keputusan melalui pembuktian dari masing-masing pihak. Apabila bukti (bayyinah), baik berupa dokumen (kitabah) ataupun saksi-saksi tidak dapat dimunculkan, maka dalam hal ini yang dipakai adalah ucapan penjual yang disertai sumpah. Pembeli boleh memilih, apakah ia akan mengambil barang dengan harga seperti yang dikatakan penjual atau ia bersumpah, bahwa ia tidak membeli barang dengan harga, seperti yang dikatakan penjual tersebut dan ia membelinya dengan harga yang lebih kecil dari yang dikatakan penjual itu. Jika pembeli telah bersumpah, maka ia bebas dari kewajiban membeli dengan harga tersebut, kemudian barang dikembalikan kepada penjual, baik dalam keadaan seperti sediakala (utuh) atau dalam keadaan rusak57.
Penyelesaian sebagaimana dicontohkan di atas tersebut, di-dasarkan pada Hadits Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai
dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan, bahwa Nabi SAW bersabda:
"Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti di antara keduanya, maka perkataan (yang diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah)".58
Mengenai pembuktian dengan jalan bersumpah ini, Imam Malik dalam bukunya "Al-Muwattha"' meriwayatkan sebagai berikut:
Abdullah bin Umar menjual hambanya seharga 800 dirham dengan syarat cud tangan (al bara'ah). Maka berkatalah orang yang mem belinya kepada Abdullah bin Umar: "pada hamba tersebut terdapat penyakit yang tidak kamu sebutkan". Maka keduanya mengajukan perkaranya kepada Khalifah Utsman. Berkatalah (pembeli): "dia (Abdullah bin Umar) menjual hamba kepada saya tanpa menyebutkan penyakitnya kepada saya". Jawab Abdullah "Saya menjual dengan cud tangan ". Maka Utsman memutuskan agar Abdullah bersumpah, bahwa ia menjual hamba sedang ia tidak mengetahui penyakit yang ada padanya. Maka Abdullah menolak untuk bersumpah, lalu ia mengambil kembali hamba sahaya itu.59
Dalam riwayat lain, digambarkan bahwa Abu Dawud me¬riwayatkan Hadits yang bunyinya sebagai berikut:
Dari Abdurrahman bin Qais bin Al-Asy'ats dari Bapaknya dari Kakeknya, berkata: Asy'ats membeli seorang budak dari Khumus rnilik Abdullah seharga 20.000 (dua puluh ribu). Abdullah kemudian mengutus seseorang kepada Asy'ats untuk mengambil bayaran. Asy'ats berkata: "Sungguh aku menerimanya dengan harga 10.000 (sepuluh ribu)." Abdullah berkata: "Pilihlah orang yang menjadi saksi kita berdua." Asy'ats menjawab:"Kau menjadi saksi kita". Abdullah ber- . kata lagi: Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ber-sabda:"]ika dua pihak yang melakukan jual beli berselisih dan antara keduanya tidak ada kejelasan/penyelesaian, maka ketentuan berada
di tangan pemilik barang (penjual.red) atau mereka membatalkan akad".60
b. Perselisihan pertarvggungjawaban atas risiko
Mengenai pertanggungjawaban atas risiko apabila terjadi ke-rusakan atau kemusnahan barang, para ahli fiqih berpendapat, bahwa hal ini dapat dilihat dari sudut kapan terjadinya kerusakan.
1) Apabila terjadi sebelum serah terima
Apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:
a) Jika barang rusak semua atau sebagiannya sebelum diserah-terimakan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh (batal), akad berlangsung seperti sediakala. Dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh).
b) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara kembali kepada si orang lain atau membatalkan akad.
c) Jual beli menjadi batal, sebab barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau karena bencana (overmacht).
d) Jika sebagian barang rusak karena perbuatan si penjual, pembeli tak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang lainnya (utuh) dia boleh menentukan pilihan pengambilalihannya dengan pemotong-an harga.
e) Jika kerusakan akibat ulah barang tersebut, dia (penjual) tetap berkewajiban membayar. Pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa (yang tidak rusak) dengan membayar kesemuanya.
f) Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Tuhan (overmacht) yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga ber-kurang sesuai dengan yang rusak, dalam hal ini pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan meng¬ambil sisa (yang utuh) dengan pembayaran.
2) Apabila terjadi sesudah serah terima
Apabila kerusakan barang terjadi sesudah serah terima, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli, dan ia wajib membayar semua jika tidak ada alternatif dari penjual (adanya hak khiyar). Dan jika ada alternatif pilihan tersebut, maka si pembeli mengganti harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.
Dalam hal terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai di tangan siapa terjadinya cacat barang, dan masing-masing berargumen, tetapi tidak ada penyelesaian antara kedua pihak, maka yang dipegang adalah ucapan penjual dengan sumpah (seperti yang dilakukan Utsman ra.)- Dalam hal ini ada pula yang mengatakan, bahwa yang dipegang adalah ucapan si pembeli dengan sumpahnya dan ia berhak mengem-balikannya kepada penjual.61 Jadi, penentuan pembuktiannya terserah putusan arbitrer/hakim.
Jika akad telah menjadifasakh (batal) sedangkan pada mulanya barang yang dijualbelikan masih berfaedah ketika berada di tangan pembeli, maka faedah ini menjadi hak si pembeli oleh karena ia yang menjamin tanggung jawab jika terjadi ke¬rusakan waktu berada di tangannya. Sedangkan apabila terjadi penipuan dari pihak penjual agar harga barang tersebut yang dijual meningkat, maka pembeli berhak memilih (meng-khiyar-kan) untuk mengembalikan barang dalam tempo tiga hari atau secepat mungkin, dan jika terjadi kecurangan dari pihak pen¬jual pun si pembeli boleh melakukan khiyar untuk melangsung-kan atau membatalkan.
2. Jalan Penyelesaian
Penyelesaian perselisihan dalam Hukum Perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian (shulhu); yang kedua dengan jalan arbitrase (tahkim); dan yang terakhir melalui proses peradilan («/-
Qadha).
a. Shulhu
Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (shulhu) antara kcdua pihak. Dalam fiqlh pengertian shulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.62
Pelaksanaan shulhu ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
1) Dengan cara ibra (membebaskan debitor dari sebagian ke-wajibannya).
2) Dengan cara Mufadhah (penggantian dengan yang lain) misal-nya, Shulhu hibah yaitu Penggugat menghibahkan sebagian barang yang dituntut kepada Tergugat, Shulhu Bay yaitu peng¬gugat menjual barang yang dituntut kepada tergugat dan Shulhu Ijarah yaitu penggugat mempersewakan barang yang dituntut kepada tergugat. Di pihak lain, sebagai pelaksana per¬damaian, tergugat melepaskan barang sengketa selain dari yang telah dihibahkan olch penggugat kepadanya, atau membayar sewa.
Di sini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi, dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga.63
Perdamaian (shulhu) ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an (QS. 49: 9), Sunnah, dan Ijma''. Umar r.a pernah berkata: "Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka".64
b. Tahkim
Istilah Tahkim secara literal berarti mengangkat sebagai wasi atau juru damai. Sedangkan secara terminologis tahkim berarl pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru dama oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikai perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam hal ini hakam ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihat pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang ber¬sengketa. Oleh sebab itu, hakam atau lembaga hakam bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktivitas penunjukan itu disebut tahkim, dan orang yang ditunjuk itu disebut hakam (jamaknya hukam). Penyelesaian yang dilakukan oleh hakam dikenal di abad modern dengan arbitrase.
Dari pengertian tahkim di atas dan dari apa yang dapat di-pahami dari literatur fiqih, dapaf dirumuskan pengertian arbitrase dalam kajian fiqih sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh hakam atau para hakam yang mereka tunjuk itu.
Dasar hukum dari tahkim ini yaitu:
1) QS. an-Nisaa' (4): 35
2) QS. asy-Syura (17): 38
3) QS. al-Imran (3): 159
4) Hadits Nabi riwayat Tarmizi dari Amru bin 'Auf yang ber-bunyi: "Kaum Muslimin sangat terikat dengan perjanjiannya, kecuali persyaratan (perjanjian) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
Maksud dari Hadits ini yairu, bahvva dalam perjanjian dapat dicantumkan klausul arbitrase.
c. Al-Qadha
Al-qadha secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menye-lesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam
\\>
ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang men-cakup perkara-perkara atau masalah keperdataan, termasuk ke dalamnya Hukum Keluarga, dan masalah tindak pidana. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan cjadhi (hakim). Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satu proses yang penting adalah pembuktian. Alat bukti menurut hukum Islam yaitu:
1) Ikrar (pengakuan para pihak mengenai ada tidaknya sesuatu);
2) Syahadat (persaksian);
3) Yamin (sumpah);
4) Riddah (murtad);
5) Maktubah (bukti-bukti tertulis), seperti akta dan surat ke-terangan;
6) Tabayyun (upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pe-meriksaan majelis pengadilan yang lain daripada majelis peng¬adilan yang memeriksa, misalnya perkara kewarisan: harta ada di Cilegon sedangkan perkara diadili di Jakarta Timur); dan
7) Alat bukti bidang pidana, seperti pembuktian secara krimi-nologi.
Sedangkan alat bukti menurut Hukum Perdata menurut Pasal 164 HIR, antara lain:
1) Alat bukti tertulis, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan;
2) Keterangan saksi;
3) Pengakuan; dan
4) Persangkaan hakim/pengetahuan hakim.
Secara umum, alat bukti menurut Hukum Islam sama dengan alat bukti menurut Hukum Perdata. Letak perbedaan yang jelas terletak pada fungsi alat bukti sumpah (yamin) dalam hukum Islam dengan pengakuan pada Hukum Perdata. Dalam Hukum Islam alat bukti sumpah adalah alat bukti yang berdiri sendiri (mutlak) dan mengikat sebagai bukti terkait (contoh: sumpah li'an) tanpa disertai petunjuk lainnya. Sedangkan menurut Hukum Perdata sumpah adalah salah satu bentuk pengakuan yang menegaskan
adanya pengaduan atau gugatan saja, sehingga sumpah tersebut harus disertai dengan petunjuk lainnya, seperti: adanya kartu nama seseorang, dan sebagainya. Dalam Hukum Islam syarat-syarat saksi serta jumlah mereka telah jelas untuk masing-masing perkara, sedangkan dalam Hukum Perdata Barat tidak ditentukan demikian. Sebagai ilustrasi, berikut dapat dilihat skema mengenai bagai-mana sengketa dalam akad dapat timbul dan jalan penyelesaiannya apabila perdamaian tidak dapat diperoleh, ke lembaga mana seng¬keta tersebut dapat diselesaikan.
Beda pendapat dalam memahami isi
Tidak terlaksana
Akan timbul sengketa
Bagaimana menyelesaikannya
Harus dilihat apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai cara penyelesaian sengketa

Gambar Bagaimana Bisa Timbul Sengketa65







E BERAKHIRNYAAKAD
Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuan-nya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (kafalah), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah di-bayar.
Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.
Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:
1. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak di-benarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelas-an.
2. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau majelis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut iqalah. Dalam hubungan ini Hadits Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang me¬nyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan meng-hilangkan kesukarannya pada hari Kiamat kelak.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (khiyar naqd) penjual mcngatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apa¬bila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentu kan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.


7. Karena kematian.66
Mengenai kematian ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para fukaha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak. Demikian pula adanya per¬bedaan pendapat tentang bagaimana terjadinya akad-akad tertentu serta sifat (watak) masing-masing.
Dalam akad sewa menyewa yang merupakan akad yang meng-ikat secara pasti dua belah pihak itu, kematian salah satu pihak, penyewa atau yang menyewakan, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi mengakibatkan berakhirnya akad. Namun, me¬nurut pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i, tidak. Ulama-ulama Hanafiah berpendapat, bahwa objek sewa menyewa adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sedikit-sedikit sejalan dengan waktu yang dilalui. Manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pe-milik bukan lagi menjadi haknya sehingga akad tidak berlaku lagi terhadapnya. Berbeda dengan ulama-ulama Hanafiah, ulama-ulama Syafi'iah memandang manfaat barang sewa semuanya telah ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit-sedikit, sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad.
Dalam akad gadai, kematian pihak pemegang gadai tidak mengakibatkan berakhirnya akad, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, guna menjamin hak atas piutang. Apabila yang me-ninggal adalah pihak yang berutang, dan ahli warisnya masih kecil-kecil (anak-anak), barang gadai dijual untuk melunasi utang. Akan tetapi, apabila ahli warisnya sudah besar-besar (dewasa), mereka mengganti kedudukan yang mewariskan, dan berkewajib-an untuk menyelesaikan akad gadai dengan melunasi utang.
Dalam akad persekutuan, karena akad itu tidak mengikat secara pasti kedua belah pihak, kematian salah satu anggotanya meng¬akibatkan berakhirnya akad. Demikian pula dalam akad perwa-kilan.


Jadi, apakah kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad atau tidak, pada umumnya dapat disimpulkan, bahwa apabila akad menyangkut hak-hak per-orangan, bukan hak-hak kebendaan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad, seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Apabila akad menyangkut hak-hak kebendaan, terdapat berbagai macam ketentuan, bergantung kepada bentuk dan sifat akad yang diadakan. Hal ini akan diketahui dalam pem-bahasan tentang akad-akad tertentu.



Bab 4
Bentuk-bentuk Perikatan Islam yang
Menjadi Dasar dalam Kegiatan Usaha dan
Penggolongannya
A. BENTUK-BENTUK PERIKATAN ISLAM DALAM KEGIATAN USAHA
Dilihat dari berbagai literatur, akad terdiri dari beraneka bentuk. Para ahli fiqih mengelompokkannya berbeda-beda sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Untuk memberi kemudahan dalam memahami bentuk-bentuk akad, penulis membagi bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha yang sering dilakukan saat ini dalam tiga bentuk, yaitu; 1. Pertukaran; 2. Kerja sama; dan 3. Pemberian kepercayaan.
1. Pertukaran
Akad pertukaran terbagi dua, yaitu: pertukaran terhadap barang yang sejenis dan yang tidak sejenis.1
a. Pertukaran barang yang sejenis terbagi dua pula, yaitu: 1) pertukaran uang dengan uang (sharf) dan 2) pertukaran barang dengan barang (barter).
b. Pertukaran barang yang tidak sejenis terbagi dua, yaitu 1) pertukaran uang dengan barang, misalnya jual beli (buyu') dan 2) pertukaran barang dengan uang, misalnya sewa (ijarah).


ad. a. 1) as-Sharf (pertukaran uang dengan uang)
a) Pengertian2
Arti harfiah dari sharf adalah penanVbahan, penukaran, penghindaran, pengalihan, atau transaksi jual beli. Sharf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat di-lakukan, baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misal-nya, rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (rupiah dengan dollar atau sebaliknya). Ularna fiqih mendefinisikan sharf adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam literatur fiqih klasik, pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham.
Pada masa kini, bentuk jual beli ini banyak dijumpai dilakukan oleh bank-bank devisa atau para money changer, misalnya jual beli rupiah dengan dollar Amerika Serikat atau dengan mata uang asing lainnya.
b) Dasar Hukum3
Dasar hukum dibolehkannya as-Sharf adalah dari Hadits Nabi, yang antara lain berbunyi:
HR. Muslim:
Diriwayatkan oleh Abu Ubadah bin ash Shamid berkata, bahwa telah bersabda Rasulullah SAW, "Emas (hendaklah dibayar) dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama dan sejenis haruslah dari tangan ke tangan (sah). Maka, apabila berbeda jenisnya juallah se-kehendak kalian dengan syarat kontan.
HR. Jamaah:
Dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan: "Jangan kamu memperjud belikan emas dengan emas dan perak dengan perak, kecuali sejenis,


dan jangan pula karnu memperjualbelikan perak dengan emas yang salah satunya gaib (tidak ada di tempat) dan yang lainnya ada." Hadits pertama menekankan, bahwa syarat pertukaran mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara tunai (pembayaran harus dilaku-kan seketika itu juga dan tidak boleh diutang). Hadits kedua demikian juga, bahkan di dalamnya terdapat keterangan tamba-han, yaitu bahwa pertukaran mata uang harus dilakukan secara tunai (objek yang dipertukarkan atau yang diperjual-belikan ada di tempat jual beli itu dilakukan). Dalam riwayat Abu Syaid Al-Khudri ditetapkan juga, bahwa nilai tukar yang diperjualbelikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal). c) Rukun dan Syarat
Menurut para ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:4
(1) Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (spot), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerah-kan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
(2) Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antarbangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
(3) Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju mem-beli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang.
(4) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang di¬pertukarkan.
(5) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau jual beli tanpa hak kepemilikan (bat al-alfudhuli).
ad. a. 2) Barter
Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (barter). Namun, dalam pelaksanaannya bila tidak memerhatikan ketentuan syariat dapat menjadi barter yang mengandung unsur riba. Para ahli fiqih Islam telah mem-bahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka.
Banyak sekali ayat di Al-Qur'an dan Hadits yang membahas mengenai riba. Antara lain terdapat pada QS. ar-Ruum (30): 39, an-Nisaa (4): 160-161, ali Imran (3): 130, dan al-Baqarah (2): 278-279.. Selain itu, terdapat hadits yang menjelaskan perbedaan antara barter dan riba. Seperti yang tertulis pada HR. Bukhari:
Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri, bahwa pada suatu ketika Bild membawa Barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah dan beliau bertanya kepadanya/'Dari mana engkau men-dapatkannya?" Bilal menjawab, "Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkannya dua sha' untuk satu sha' kurma jenis Barni untuk dimakan oleh Rasulullah. Selepas itu Rasulullah terus berkata, "Hati-hati! Hati-hati ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanM uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu."
Dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya, bahwa barang ribawi meliputi:5
a) Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam j bentuk lainnya.
b) Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagungj
serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan j
buah-buahan. v
Dalam kaitannya dengan implikasi ketentuan tukar-menukarl antarbarang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus di-serahkan saat transaksi jual beli. Misalnya, beras pulen seharga Rp 5.000,00 ditukar dengan beras jelek seharga Rp 5.000,00 dan diserahkan ketika tukar-menukar.
b) Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad jual beli. Misalnya, Rp 10.000,00 dengan 1 dollar Amerika.
c) Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak di-syaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserah¬kan pada saat akad. Misalnya, mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian.
d) Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperboleh¬kan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misal-nya pakaian dengan barang elektronik.
ad. b. 1) Jual Beli (al-Bay'/al-Buyu')
a. Jual beli pada umumnya
1) Pengertian
Jual beli dalam istilah f iqih disebut dengan al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar-menukar barang dengan cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli (al-Buyu') adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di-benarkan (berupa alat tukar sah).
2) Dasar Hukum a) Al-Qur'an
Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, antara lain adalah sebagai berikut:
QS. al-Baqarah (2): 275
Omng-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan, seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnyajual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orangyang telah sampaikepadanya larangan dari Tuhannya lain terns berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.6
QS. an-Nisaa (4): 29
Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamuJ
b) Hadits Rasul
Dasar hukum jual beli juga terdapat dalam Hadits Rasul, yaitu
antara lain:
HR. al-Bazzar dan al-Hakirn:
Rasulullah SAWditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjacm (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati."
(HR. Turmudzi):
"Pedagang yangjujur dan tepercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, para Siddiqin, dan para Syuhada."
3) Rukun dan Syarat Jual Beli8
a) Penjual dan pembeli
Syarat dari penjual dan pembeli adalah sama dengan syarat subjek akad pada umumnya.
b) Uang dan benda yang dibeli Syaratnya yaitu:
(1) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadi-kan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW dari Jabir bin Abdullah.
Rasulullah SAWberkata, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah menghammkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala". Pendengar bertanya, "bagaimana dengan lemak bangkai, ya Rasulullah ? Karena lemak itu berguna buatcat perahu, buatminyakkulit,danminyaklampu."Jawabbeliau, "Tidakboleh, semua itu haram, celakalah orang Yahudi tatkala Allah meng-haramkan lemak bangkai, mereka hancurkan lemak itu sarnpai menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mcrcka makan uangnya." (Sepakat ahli Hadits)
(2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya, karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang dilarang dalam kitab suci. Firman Allah SWT: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan..." (QS. al-Israa' (17); 27).9
(3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang mem beli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan orang yang merampasnya, barang yang sedang dijamin, sebab semua itu mengan-dung tipu daya. Dari Abu Hurairah, "Nabi SAW telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya." (HR. Muslim)
(4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, ke-punyaan yang diwakilinya, atau yang inengusahakan. Sabda Nabi Muhammad SAW: Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki. (HR. Abu Daud dan Tirmizi)
(5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifarnya jelas se-hingga antara keduanya tidak terjadi saling mengecoh. Yang wajib diketahui zatnya bila barang itu tertentu ialah kadarnya.
c) Lafal Ijab dan Kabul
Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, "Saya jual barang ini sekian." Kabul adalah ucapan si pembeli, "Saya terima (saya beli) dengan harga sekian." Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an yang mengatakan, bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah SAW berikut ini: "Sesungguh-nyajual beli itu hanya sahjika suka sama suka." (HR. Ibnu Hibban)
Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan ke-biasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.
Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:
(1) Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
(2) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal ke¬duanya berlainan.
(3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, "Kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian."
(4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti se-bulan atau setahun tidak sah.
4) Bentuk Jual Beli
Para ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk: yaitu a) Jual beli sahih; b) Jual beli batal; dan c) Jual beli fasid.
ad. a) Jual beli sahih
Jual beli dikatakan sahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun, dan syarat yang ditentukan. Namun, jual beli j yang sah dapat juga dilarang dalam syariat bila melanggar keten- \ ruan pokok berikut: (1) menyakiti si penjual, pembeli, atau orang j lain; (2) menyempitkan gerakan pasar; dan (3) merusak keten-1
teraman umum. Adapun beberapa contohnya, antara lain sebagai berikut:
(1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
(2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar. Dari Abu Hurairah, "Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain. (Sepakat ahli Hadits)
(3) Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu-waktu mereka belum mengetahui harga pasar. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar." (Sepakat ahli Hadits)
(4) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
(5) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian di-jadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
(6) Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.10
ad. b) Jual beli batal
Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak dipenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak,11 orang gila, atau barang yang dijual dilarang syariat. Bentuk jual beli batal, antara lain adalah sebagai berikut:
(1) Jual beli sesuatu yang tidak ada (bai'u al-ma'dum). Misalnya,
memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.12
(2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli
(bai'u ma'juzi at taslim). Hukurn ini disepakati oleh seluruh
ulama fiqih dan termasuk ke dalam kategori bai' al garar (jual
beli yang tidak jelas). Termasuk ke dalam kategori ini adalah
jual beli utang (bai'u al dain). Yang dimaksud utang adalah
harga suatu barang yang harus dibayar, pengganti pinjaman,
upah/sewa suatu manfaat, diyat (sanksi pidana), denda orang
yang merusak, khulu' (tebusan), dan objek salam. Jual beli
utang adakalanya berbentuk menjual utang kepada pihak yang
berutang sendiri (debitor, madin) atau kepada pihak yang lain
(bukan debitor, ghairu madin). Di samping itu, adakalanya jual
beli utang dilakukan secara langsung (cash, fi al-hal) atau
dengan cara ditangguhkan (muajjal). Jual beli utang dengan
cara ditangguhkan (muajjal) adalah jual beli yang dikenal
dengan istilah bai' al-kali' bi al-kali' (menjual piutang dengan
piutang).
(3) Mengenai jual beli piutang (bai' u al-dayn) secara langsung
(cash) para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama selain
Mazhab Dhahiriyah membolehkan jual beli piutang kepada
debitor atau membolehkan kepadanya atau menghibahkan
kepadanya, sedangkan jual beli piutang kepada selain debitor
dengan cara tunai mayoritas ulama melarangnya kecuali ulama
dari Mazhab Maliki membolehkannya dengan syarat ter-
bebaskan dari terjadinya spekulasi (gharar), riba, dan ancaman
bahaya lainnya. Keabsahan jual beli piutang secara langsung
kepada debitor menurut mayoritas ulama di atas, boleh jadi
karena jual beli jenis ini hanyalah bentuk lain dari pengalihan
utang kepada bentuk jual beli dengan mengubah akad (novasi).
Di samping itu, kekhawatiran tidak mampunya debitor me-
nyerahkan atau membayar utangnya tidak sebesar kalau
piutang itu dijual kepada selain debitor. Dalam praktik di dunia
perbankan konvensional bai al-dain dikenal dengan nama jual beli surat berharga di bursa efek, obligasi, dan lain-lain.13
(4) Jual beli benda yang dikategorikan najis (bai'u an najas). Semua benda yang termasuk najis dan tidak bernilai menurut syariat tidak boleh diperjualbelikan.
(5) Jual beli 'ar bun/'urbun adalah menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda yang dibeli diterima). Dengan ketentuan jika jual beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagian dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang panjar itu menjadi milik pihak penjual. Jumhur ulama ber-pendapat jual beli dengan panjar seperti ini adalah tidak sah, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW tentang pelarangannya. Dalam jual beli ini juga terdapat unsur gharar (ketidakpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa pengganti. Sementara Ulama Hambali dan sebagian •Ulama Hanafi membolehkan dengan syarat adanya batas waktu tunggu untuk melangsungkan atau tidak melanjutkan jual beli tersebut. Adapun dasar kebolehan 'bai arabun adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam bahwasanya "Rasulullah ditanya tentang panjar dalam jual beli dan beliau membolehkannya." Juga terdapat sebuah riwayat yang men-ceritakan bahwa Nan" Ibnu Abdul Harits membelikan untuk Umar sebuah rumah tahanan dari Sofyan Ibnu Umayyah dengan harga 4000 dirham. Jika Umar setuju, maka jual beli dilangsungkan, dan jika tidak setuju bagi Sofyan mendapatkan 400 dirham. Menurut Wahbah Zuhaili, kedua hadits yang dipakai para ulama, baik yang membolehkan maupun mela-rang sama-sama lemah (dhaif). Oleh karena itu menurutnya, hukum bai' arabun boleh atas dasar 'urf, hal ini mengingat bai' arabun ini sulit dihindari dalam transaksi modern terutama dijadikan sebagai sarana untuk menjamin ikatan antara pihak-pihak yang bertransaksi sebelum transaksi itu disepakati secara penuh, sehingga sebagai kompensasi bagi penjual yang
menunggu pada waktu tertentu, maka diberikan kepadanye uang panjar.
(6) Memperjualbelikan hak bersama umat manusia (kepemilikari kolektif) dan tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya, air sungai, air danau, air laut, dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.
ad. c) Jual beli fasid
Ulama Hanafi membedakan jual beli fasid dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalarn jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan/asfd. Namun, Jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jual beli tersebut.
Yang termasuk kategori jual beli fasid adalah:
(1) Jual beli al-majhul (barangnya secara global tidak diketahui) atau ketidakjelasannya bersifat total. Akan tetapi jika ketidak-jelasan itu sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan mem-bawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolok ukur untuk unsur majhul itu diserahkan sepenuhnya kepada 'urf (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli).
(2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
Misalnya ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kereta say; ini kepada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini batal menurut jumhur, dan fasid menurut Ulama Hanafi. Menurut Ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saai syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo."
(3) Menjual barang yang (tidak ada) di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Maliki membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan.
(4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak khiyar kemampuan meraba atau mengindra.
(5) Jual beli dengan barter harga yang diharamkan. Umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah, dan bangkai.15
(6) Jual beli 'ajal, yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh ke-mudian dibeli kembali dengan tunai. Misalnya, seseorang men-jual barangnya dengan harga Rp 100.000,- yang pembayaran-nya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah pembayaran barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kem¬bali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp 75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berutang sebanyak Rp 25.000,-. Jual beli ini dikatakan fasid, karena menyerupai dan mengarah kepada riba. Namun, Mazhab Hanafi mengata¬kan apabila unsur yang membuat jual beli ini rusak dapat di-hilangkan, maka hukumnya sah. Menurut sebagian Ulama Maliki, hal ini dinamakan bai' al 'ajal, karena selalu memuat penangguhan, sebagian lain menamakannya bai' al 'imah. Pada hakikatnya merupakan satu macam jual beli tangguh yang dimaksudkan untuk ber-hilah dari riba karena akad seperti ini tidak sah.
(7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pem-buatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.
(8) Menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Umar berikut ini:
Nabi SAWbersabda: "Tidak halal melakukan transaksi utang piutang dan penjualan dalam ivaktu bersamaan, tidak halal menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, tidak halal mengambil keuntungan terhadap barang yang tidak berada dalam tanggungannya dan tidak
halal menjual barang yang belum engkau miliki." (HR. Ahmad, Abu Daud, An Nasa'i, dan At Turmudzy) Misalnya, seseorang menjual sebuah barang pada pembeli dengan syarat pembeli tidak boleh menjualnya kepada orang tertentu, atau pembeli tidak boleh mewakafkan atau meng-hibahkannya. Ulama Syafi'i dan Hambali menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah batal. Sedangkan Imam Malik me¬nyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak khiyar (pilihan). Jual beli seperti ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip dasar kontrak berupa ke-bebasan (hurriyah) bagi salah satu pihak yang melakukan tran-
saksi.
(9) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisah-kan dari satuannya. seperti menjual daging yang diambilkan dari kambing yang masih hidup, dan sebelah sepatu.16
(10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Jumhur ulama mengatakan mem-perjualbelikan buah-buahan yang belum layak panen hukum-nya batal akan tetapi, apabila buah-buahan itu telah matang tapi belum layak panen, maka jual beli sah, sekalipun diisyarat-kan menunggu sampai benar-benar layak panen atau diisyarat-kan harus panen ketika itu juga. Alasan mereka adalah Hadits Rasulullah SAW melarang memperjualbelikan buah-buahan
dipohonnya sampai buah-buahan itu masak. (HR. al-Bukhari
dan Muslim)17
b. Jual beli dalam bentuk khusus 1) Murabahah (jual beli di atas harga pokok)
a) Pengertian
Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap satu barang dengan ke-untungan atau tambahan harga yang transparan. Murabahah
adalah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syari'ah dan merupakan implementasi muamalat tijariyah (interaksi bisnis).
b) Rukun dan Syarat
Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi mumbahah meli-puti hal-hal berikut:
(1) Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan itu terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
(2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditi, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan salah satu syarat sah murabahah.
(3) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.
(4) Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetap-kan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban pen¬jual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.
2. As Salami As Salaf (jual beli dengan pembayaran di muka) a) Pengertian
As Salam atau disebut juga dengan as Salaf merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka.18 Jadi, salam merupakan jual beli utang dari pihak penjual, dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud utang di sini adalah utang salam.
Transaksi salam merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi kebiasaan di berbagai masyarakat. Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang untuk kebutuhan perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaannya terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan si pembeli, selain akan mendapat barang yang sesuai dengan yang diinginkannya, ia pun sudah menolong kemajuan perusahaan saudaranya. Maka, untuk kepentingan tersebut Allah mengadakan peraturan salam.
b) Dasar Hukum
(1) QS. al-Baqarah (2): 282:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah in mengurangi sedikit pun daripada utangnya. ]ika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Juga tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil dis& Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepadct tidak (menimbulkan) keraguanmu (tulislah muamalahmu itu) kecuuli muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antciK kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. ]ika kamu lakukan (yang demMa.nl maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dun bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah mengetahui segalasesuatu".19
(2) Hadits:
yang diketahui." HR. Ibnu Majah:
Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAWdatang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untukjangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata "Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yangjelas dan tlmbangan yangjelas pula, untukjangka waktu yang diketahui."
Dari Shuhaib r.a, bahwa Rasulullah bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untukkeperluan rumah,bukanuntukdijual."
c) Rukun dan Syarat
Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus terpenuhi
rukun dan syaratnya. Hal terpenting dalam salam adalah
bahwa pembayaran atas harga harus dilakukan pada saat akad
dibuat.
Syarat-syarat salam adalah sebagai berikut:20
(1) Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
(2) Barangnya menjadi utang bagi si penjual.
(3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, men-salam buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
(4) Barang tersebu.t hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
(5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
(6) Disebutkan tempat menerimanya.
c. Al Istishna' (Jual beli dengan pesanan)
Istishna' merupakan salah satu bentuk dari jual beli salam, hanya saja objek yang diperjanjikanberupa manufacture order atau kontrak produksi. Istishna' didefinisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (shani') menerima pesanan dari pembeli (mustashni') untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, yaitu di-lakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.21
Menurut ]umhur Fuqaha, bai' al istishna' merupakan jenis khusus dari akad bai' salam. Bedanya, istishna' dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan bai' al istishna' mengikuti ketentuan atau aturan akad bai' salam.
ad. b. 2) Ijarah (Sewa Menyewa)22
1) Pengertian
Ijarah menurut Ulama Hanafi adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut Ulama Syafi'i adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan dapat dimanf aatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan, menurut Ulama Maliki dan Hambali adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Ber-dasarkan beberapa definisi tersebut, akad Ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad Ijarah itu hanya ditujukan kepada adanya man¬faat pada barang maupun bersifat jasa.
2) Dasar Hukum
Dasar dibolehkannya akad Ijarah terdapat pada: a) Al-Qur'an •
QS. az-Zukhruf (43): 32:
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? Kami teMi
menentukan antaramerekapenghidupan mereka dalamkehidupan dunia, . dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.23
QS. at-Thalaq (65): 6:
Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu danjanganlah kamu menyusahkan mereka untukmenyempitkan (hati) mereka. Danjika mereka (istri-istriyang sudah ditalak) iiu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudianjika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik dan jika kamu menemuikesulitan, makaperempuan lain boleh menyusukan-nya (anak itu) untuknya.24
QS. al-Qashash (28): 26:
Salah seorang darikedua wanita itu berkata: Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untukbekerja (padakita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya25
QS. al-Baqarah (2): 233:
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu kepada yangmakruf. Seseorang tidakdibebani menurut kadarkesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.26
QS. an-Nisaa' (4): 29:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada-mw.27
b) Hadits:
HR. Bukhari, Muslim dari Ibnu Abbas:
Berbekamlah kamu, lalu berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.
c) Ijtihad:
Para ulama fiqih tidak membolehkan ijarah terhadap nilai tukar uang karena menyewakan itu menghabiskan materinya. Sedangkan dalam ijarah yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. Selain itu menyewakan uang berarti adanya kelebihan pada barang ribawi yang cenderung kepada riba yang jelas diharamkan.
3) Rukun Syarat
Sebagai sebuah transaksi umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:
a) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannyal untuk melakukan akad ijarah.
b) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secaral sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudianj hari.
c) Orang yang menyewa barang berhak memanfaatkannya unti menggunakan manfaat tersebut, ia boleh memanfaatkan untukl dirinya sendiri atau untuk orang lain, baik dengan cara me-' nyewa atau meminjamkan. Artinya, barang yang disewa dapat " disewakan lagi pada orang lain, misalnya seseorang menyewa rumah dapat digunakan untuk dirinya atau disewakan i pada orang lain. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwaj pemilikan tidak hanya terbatas pada pembelian tetapi juga sewa
dan terhadap barang yang telah dimiliki (ownership) ataupun hak kepemilikannya telah dikuasai (posession) dapat diperjual-belikan, dipinjamkan ataupun disewakan.
d) Pada ijarah yang bersifat jasa atas pekerjaan seseorang (ijarah 'da al-a'mal), objek ijarah bukan merupakan suatu kewajiban bagi orang tersebut. Misalnya, menyewa orang untuk melak-sanakan shalat, menyewa orang yang belum haji untuk meng-gantikan hajinya. Mengenai fee atau gaji pada suatu pekerjaan yang bukan fardhu 'ain tetapi kewajiban kolektif (kifayah) seperti mengajar ngaji, ulama umumnya membolehkan ber-dasarkan Hadits Rasul: "Upah yang lebih berhak kamu ambil adalah dari mengajarkan kitab Allah (HR. Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Daud, at-Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Abi Said al-Khudri). Pada Hadits lain juga dijelaskan kebolehan mengambil upah (al-'umulah) pada petugas amil zakat. Dengan demikian pemberian upah/fee atas jasa seseorang dalam suatu pekerjaan dibolehkan.
Objek ijarah merupakan suatu yang bisa disewakan.
f)
g)
Upah/sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai.
Ulama Hanafi mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Bisa saja sewa menyewa pada barang yang sama tetapi jika berbeda dalam nilai dan manfaat diboleh¬kan. Dengan demikian ijarah bisa dikenakan atas manfaat barang atau jasa yang dibutuhkan dan terhadap jasa tersebut dapat diambilkan fee atau upahnya.
2. Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha (Syirkah) a. Pengertian
Secara etimologi, asy-syirkah berarti pencampuran, yaitu pen-campuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit di-bedakan. Secara terminology pada dasarnya definisi yang di-kemukakan oleh para ulama fiqih hanya berbeda secara redaksi-onal sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya sama, yaitu ikatan kerja sama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.
b. Dasar Hukum
Akad syirkah dibolehkan, menurut Ulama Fiqih, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.
1) Al-Qur'an
QS. Shaad (38): 24
Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan minta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, Dan sesungsuhnya kebanyakan dari orang-orang nans berserikat itu
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang
yang beriman dan mereka yang mengerjakan amal yang shaleh dan
amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui, bahwa kami meng-ujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.™
QS. an Nisaa' (4): 12
Merupakan ayat hukum kewarisan yang menunjukkan adanya persekutuan milik antara para ahli ivaris terhadap harta warisun sebelum dibagi.
2) Hadits Rasul
Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipraktikkan selama masa Rasulullah. Para sahabat terlatih dan mematuhi-nya dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang j bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini.29
a) Imam Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abu Hurairah dari i Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: "Aku adalah { pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dan mereka (tidak melindungi)."30
b) HR. Abu Daud: "Umat Islam bersekutu dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api ..."
c) HR. Nasa'i: Dari Abdullah: "....... Aku, Ammar, dan Sa'ad
bersyirkah dalam perolehan perang Badar. Lalu Sa'ad mendapat dua ekor kuda sedangkan Aku dan Ammar tidak mendapat-kan apa pun.
c. Rukun dan Syarat31
Syirkah mempunyai syarat umum yaitu:
1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masirig pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
3) Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba perserikatan bukan dari harta lain.
Syarat umum ini juga berlaku bagi syirkah man dan wujuh. Sedangkan syarat khusus untuk masing-masing syirkah amlak dibahas dalam bab wasiat, hibah, wakaf, dan waris.
Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad syirkah secara umum dan secara khusus. Adapun hal-hal yang menye¬babkan berakhirnya akad perserikatan secara umum adalah sama dengan berakhirnya akad pada umumnya. Jika dilihat dari bentuk perserikatan secara khusus, ada beberapa hal berakhirnya akad, yaitu sebagai berikut:
a) Pada syirkah anwal, akad dinyatakan batal bila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena objek perscrikat an ini adalah harta.
b) Pada syirkah mufawadhah, perserikatan dinyatakan batal bila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya, karena
mufawadhah berarti persamaan, baik dalam modal, kerja, mau-pun keuntungan yang dibagi.
d. Bentuk Syirkah
Syirkah secara umum terbagi dalam tiga bentuk, yaitu syirkah ibahah, syirkah amlak, dan syirkah uqud.32
1) Syirkah Ibahah, yaitu: Persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada di bawah kekuasaan seseorang.
2) Syirkah Amlak (Milik), yaitu: Persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. Syirkah Amlak (Milik) , terbagi dua yaitu:
a) Syirkah Milik Jabriyah yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.
b) Syirkah Milik Ikhtiyariyah yang terjadi atas keinginan para pihak yang bersangkutan.
3) Syirkah Akad, yaitu: persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. Syirkah akad terbagi empat, yaitu: syirkah amwal, syirkah 'amal, syirkah wujuh, dan syirkah mudharabah.
a) Syirkah Amwal, yaitu persekutuan antara dua orang atau 1 dalam modal/harta. Syirkah Amwal terbagi dua yaitu:
(1) Syirkah al 'Inan, adalah persetujuan antara dua orang atau I lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntung- J an dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepaka-1 tan bersama, sedangkan modal masing-masing tidakj harus sama.
(2) Syirkah al Mufawadhah adalah persekutuan antara dual orang atau lebih dalam modal dan keuntungannyal dengan syarat besar modal masing-masing yang di-J sertakan harus sama, hak melakukan tindakan hukufflj
terhadap harta syirkah harus sama dan setiap anggota adalah penanggung dan wakil dari anggota lainnya.
b) Syirkah 'Amal/'Abdan (Persekutuan kerja/fisik), yaitu Perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi di antara para anggotanya sesuai dengan kesepakatan mereka. Dasar hukumnya Hadits RiwayatNasa'idariAbdullahIbnuMas'ud: "... Aku, Ammar, dan Sa'ad bersyirkah dalam perolehan perang Badar, lalu Sa'ad mendapat dua ekor kuda, dan Aku serta Ammar tidak men-dapatkan apa pun.
c) Syirkah Wujuh, yaitu Persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Syirkah ini berdasarkan kepercayaan yang bersifat kredibilitas.33
d) Syirkah Mudharabah (Qirah) (I) Pengertian
Perjanjian bagi hasil disebut juga syirkah mudharabah atau qiradh, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/ supplier/pemilik modal/mudharib) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/ pemakai/ pengelola/ dharib) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian maka ketentuannya berdasarkan syara' bahwa kerugian dalam mudharabah dibebankan kepada harta, dan tidak dibebankan sedikit pun kepada pengelola, yang bekerja.34
Bentuk mudharabah dan muqaradhah keduanya berarti peminjaman uang untuk keperluan bisnis. Orang Irak menyebut jenis kemitraan ini adalah mudharabah, yang berasal dari bahasa Arab dardh, yang berarti berjalan di atas atau bepergian di muka bumi. Dalam bahasa hukum,
mudharabah berarti suatu kontrak kerja sama, yang salah satu pihak (pemilik) berhak mendapatkan bagian ke-untungan, karena sebagai pemilik barang (rabbimal) dan mitra lainnya (dharib/pengelola) berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya sendiri. Orang Madinah menyebut kemitraan ini dengan Muqaradhah (qaradh/qirudh), yang berarti pemberian hak atas modal oleh pemilik modal kepada pemakai modal. Disebut pinjaman karena pemilik modal telah kehilangan hak untuk menggunakan modalnya dan menyerahkannya kepada pemakai modal (dharib)35 2) Dasar Hukum
a) Al-Qur'an
QS. al-Muzzammil (73): 20:
... Dia mengetahui, bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muki bumimencarisebagian karunia Allah, ...36
QS. al-Baqarah (2): 198:
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.. 37
b) Hadits Rasul HR. Thabrani:
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas tin Abdul Muthalibjika memberikan dana ke mitra usahanyt secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidakdi-bawa mengarungi lautan, menuruni lembah berbahaya,ata membeli ternak. Jika menyalfhiperaturan tersebut, makayang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Di-sampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullahdm Rasulullah membolehkannya.38
HR. Ibnu Majah:
Dari Shalih bin Suhaib r.a bahwa Rasulullah bersabda: Tip hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beliseca
tangguh, muqaradhah (rnudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untukkeperluan rumah bukan untuk dijual.
Bentuk kerja sama boleh dilakukan antara sesama muslim, atau antara sesama non-Muslim, termasuk antara Muslim dengan non-Muslim. Melakukan muamalah dengan mereka diperbolehkan, namun orang non-Muslim tidak boleh menjual yang haram (seperti, minuman keras, babi) ketika mereka me-lakukan kerja sama dengan orang Muslim. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan: "Rasulullah SAW telah mempekerjakan penduduk Khaibar (padahal mereka orang-orang Yahudi) dengan mendapat bagian dari hasil panen buah dan tanaman."
HR. Imam Bukhari, dengan sanad dari Aisyah:
Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi lalu beliau menggadaikan baju best kepada orang Yahudi tersebut.
Imam at-Tarmidzijuga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan: "Nabi SAW telah wafat, sedangkan baju best beliau tergadaikan dengan duapuluh sha'makanan (sama dengan 43,52 kg gandum), yang beliau ambil untuk meng-hidupi keluarga beliau."
Imam At-Tarmidzipernah meriwayatkan Hadits dengan sanad dari Aisyah: "Bahwa Rasulullah SAW telah mengutus kepada seorang Yahudi untuk meminta dua baju (untuk diserahkan) kepada Maisaroh ",39 c) Ijtihad
Para ulama beralasan, bahwa praktik rnudharabah dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantah. Bahkan, harta yang dilakukan secara mudharabah itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat, Hadits, dan praktik para sahabat, para Ulama Fiqih menetapkan, bahwa akad mudharabah bila telah memenuhi rukun dan syaratnya, hukumnya adalah boleh.
3) Rukun dan Syarat Sah Mudharabah:*0
Terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad mudharabah, yaitu sebagaiberikut:
(a) Pemodal dan Pengelola
1) Pemodal dan pengelola harus mampu melaku¬kan transaksi dan sah secara hukum.
2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
3) Ada tiga kategori tindakan bagi mudharib, yaitu sebagai berikut:
a) Tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kontrak, yaitu menyangkut seluruh pekerjaan utama dan sekunder yang diperlukan dalam pengelolaan usaha berdasarkan kontrak.
b) Tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum, yaitu tindakan yang tidak ada hu-bungannya dengan aktivitas utama tapi membantu melancarkan jalannya usaha.
c) Tindakan yang tidak berhak dilakukan mudharib tanpa izin eksplisit dari penyedia dana, misalnya meminjam atau mengguna-kan dana mudharabah untuk keperluan pri-badi.
4) Tindakan yang dilakukan shahibul rnaal dalam mudharabah antara lain adalah tindakan yangber-hubungan dengan pengambilan kebijakan teknis operasional, seperti membeli dan menjual.
(b) Sighat
1) Sighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, atau salah satu pihak meninggal-kan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
2) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau secara
tertulis dan ditandatangani atau dapat juga me-lalui korespondensi dan cara-cara komunikasi modern, seperti faksimile dan komputer (e-mail) menurut Akademi Fiqh Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI).
t
Harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu, mata uang).
2) Harus tunai.
Beberapa ulama membolehkan modal mud-harabah berbentuk aset perdagangan, misalnya inventaris. Pada waktu akad, nilai aset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (historical cost) harus dianggap sebagai modal mudharabah. Mazhab Hambali membolehkan pe-nyediaan asef-aset nonmoneter seperti pesawat, kapal, ^arflain-lain untuk modal mudharabah. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia aset dan pada akhir masa kontrak pengelola harus mengembalikan aset-aset tersebut.
(d) Nisbahkeuntungan
1) Harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.
2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misal¬nya, 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola.
3) Bila jangka waktu mudharabah relatif lama (tiga tahun ke atas), maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pe¬ngelola. Kesepakatan ini penting, karena biaya akan memengaruhi nilai keuntungan.
5) Untuk pengakuan keuntungan harus ditentu-kan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu mudharabah. Menurut Fiqh Islam OKI, keuntungan dapat dibayarkan ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi dan hanya dapat dibayarkan pada waktu dibagikan.
6) Menurut Mazhab I lanafi dan sebagian Mazhab Syafi'i, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan, Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hambali menyebut, bahwa keuntungan hanya dapat diakui ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.
7) Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan shahibul maal^jciamun ke-banyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengem¬balikan modal. Hal ini berlaku sepanjang kerja sama masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung, Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu usaha mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat, bahwa pengelola akan diminta menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.
4) Benruk Mudharabah
Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib), fasilitas pembiayaan bagi hasil mudharabah terbagi dua, yaitu al mudharabah mutlaqah dan al mudharabah muqayyadtih.
Pada mudharabah mutlaqah (mutlak) pengelola, yaitu mudharib diberi suatu kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan ke¬untungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak bolehber-tentangan dengan hukum syariah.
Pada mudharabah muqayyadah (terbatas), mudharib harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh shahibul maal, seperti berdagang barang tertentu, di daerah ter-
tentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh shahibul maal juga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum syariah. Dengan demikian perbedaan utama antara keduanya adalah terletak pada ada atau tidak adanya pembatasan dalam mengelola usaha yang mengakibatkan ada atau tidak adanya persyaratan yang ditentukan oleh shahibul maal pada mudharib.^
3. Pemberian Kepercayaan dalam Kegiatan Usaha a. Wadi'ah (Titipan)42
1) Pengertian Wadi'ah
Secara etimologi, kata wadi'ah berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukanpada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi, ada dua definisi wadi ah yang dikemukakan pakar fiqih. Pertama, menurut Ulama Hanafi, wadi'ah adalah mengikut-sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungka-pan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Kedua, menurut Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama) wadi'ah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi di atas secara esensi wadi'ah adalah menitipkan sesuatu harta atau barang pada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya. 2) Dasar Hukum
Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling me-nolong, para ulama fiqih sepakat untuk menyataka^ bahwa al-wadi'ah disyariatkan dan hukum menerimanya adalah sunnah. Dasar hukumnya adalah: a. Al-Qur'an
QS. an-Nisaa' (4): 58
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya • dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
QS. al- Baqarah (2): 283
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
b. Hadits Rasul
Serahkanlah amanat orang yang memercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianati engkau. (HR. Abu Daud, at-Tirmizi, dan al-Hakirrt)
c. Ijtihad
Berdasarkan ayat dan hadits ini, para ulama fiqih sepakat mengatakan, bahwa akad wadi'ah (titipan) boleh dan di-sunnahkan, dalam rangka saling meriolong antara sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah, pakar fiqih Hambali, menyatakan bahwa sejak zaman Nabi SAW hingga generasi-generasi berikutnya, akad wadi'ah telah menjadi ijma' amali (consensus dalam praktik) bagi umat dan tidak ada ulama yang mengingkarinya.
3) Ketentuan Wadi'ah
Dilihat dari segi sifat akad wadi'ah, para ulama fiqih sepakat menyatakan akadnya bersifat mengikat kedua belah pihak. Bila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini meme-nuhi rukun dan syarat wadi'ah, maka pihak yang dititipi bertang-gung jawab untuk memelihara barang titipan itu. Para ulama fiqih
sepakat menyatakan, bahwa status wadi'ah di tangan orang yang dititipi bersifat amanah, bukan adh-dhaman, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakannya di-sengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW yang mengatakaii: "Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan, tidak dikenakan ganti rugi." (HR. al-Baihaqi ad-Daruquthni). Dalam riwayat lain dikatakan: Orang yang dipercaya memegang amanah tidak boleh dituntut ganti rugi (HR. ad-Daruquthni dari Amr Ibnu Syu'aib).
Berdasarkan hadits-hadits ini, para ulama fiqih bersepakat apabila dalam akad wadi'ah disyaratkan, bahwa orang yang dititipi dikenai ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipan, sekalipun kerusakan barang itu bukan atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka akadnya batal. Akibat lain dari sifat amanah yang melekat pada akad wadi'ah adalah pihak yang dititipkan barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan itu.
Berkaitan dengan sifat akad al-Wadi'ah sebagai akad yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharap ridha Allah, para ulama fiqih juga membahas kemungkinan perubahan sifat akad al-Wadi'ah dari sifat amanah menjadi sifat adh-dhaman (ganti rugi) dalam hal berikut ini.
a) Barang itu tidak dipelihara secara semestinya oleh orang yang dititipi. Apabila seseorang merusak barang itu dan orang yang dititipi tidak berusaha mencegahnya, padahal ia mampu, maka ia dianggap melakukan kesalahan, karena memelihara barang itu merupakan kewajiban baginya. Atas kesalahan ini ia dikenakan ganti rugi (adh-dhaman).
b) Barang titipan itu dititipkan oleh penerima titipan kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula menjadi tanggung jawabnya. Risiko tetap ditanggung pihak kedua (penerima titipan) tersebut. Apabila barang itu hilang atau rusak, dalam kasus seperti ini, orang yang dititipi di¬kenakan ganti rugi.
c) Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Jika barang titipan tersebut rusak ketika digunakan/dimanfaatkan
oleh pihak yang dititipi, maka pihak yang dititipi tersebut wajib mengganti kerusakan yang ditimbulkan meskipun kerusakan-nya di luar kekuasaannya. Karena barang titipan itu dititipkan hanya untuk dipelihara saja, dengan demikian pemanfaatan barang titipan dianggap suatu penyelewengan.
d) Orang yang dititipi mengingkari wadi'ah itu. Para ulama sepakat, apabila pemilik barang meminta kembali barang titipannya pada orang yang ia titipi, lalu orang yang dititipi menolak tanpa alasan yang jelas, maka ia dikenakan ganti rugi.
e) Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan.
f) Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah di-tentukan, maka ia dikenakan ganti rugi, kecuali syarat seperti tempat pemindahannya sama dengan syarat-syarat yang di-kemukakan penitipan barang.
g) Barang titipan dibawa bepergian jauh (as-safar).
Dalam perkembangan konsep wadi'ah di dunia Islam dijumpai
berbagai bentuk dan variasi, serta pihak-pihak yang terlibat pun
semakin beragam. Misalnya, giro pos atau tabungan yang dikelola
oleh pihak bank. Pada dasarnya giro dan tabungan tersebut me-
rupakan titipan (wadi'ah) yang dapat diambil setiap saat oleh orang
yang menitipkannya. /
Jika barang titipan itu (umpamanya uang) dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan, kemudian dikembalikan lagi secara utuh, dan bahkan dilebihkan sebagai imbalan jasa, menurut Maliki dan Hanafi, hukumnya boleh, sekalipun dalam pemanfaatan imbalan jasa dari bank ini disedekahkan pada orang yang memerlukan atau bai al-mal. Akan tetapi menurut Ulama Syafi'i tidak boleh dan akadnya dinyatakan gugur.
b. Rahn (Barang Jaminan)43
Y) Yengertian
Secara etimologi, kata ar-rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan.
Akad rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan/agunan. Ada beberapa definisi rahn yang dikemukakan para ulama fiqih.
Ulama Maliki mendefinisikannya dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Hanafi mendefinisikannya dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikan rahn dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.
Definisi ini mengandung pengertian, bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanya bersifat materi; tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan Ulama Maliki. Barang jaminan itu boleh dijual apabila dalam waktu yang di-sepakati kedua belah pihak, utang tidak dilunasi. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.
Adapun yang dapat dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja yang bersifat materi, tetapi juga yang bersifat manfaat tertentu. Benda yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkain secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), sehingga yang diserahkannya adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).
2) Dasar Hukum a> Al-Qur'an
QS. al-Baqarah (2): 283
Hadits
Dari Aisyah r.a menjelaskan bahwa: Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau meng-gadaikan kepadanya baju besi beliau. (HR. Bukhari)
c) Ijtihad
Para ulama sepakat, bahwa rahn boleh dilakukan dalam per-jalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu bisa
langsung dikuasai (al-qabdh) secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (al-qabdh) adalah surat jaminan tanah itu. Rahn dibolehkan, karena banyak ke-maslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antarsesama manusia.
3) Rukun dan Syarat
Para ulama fiqih mengemukakan beberapa ketentuan (syarat) rahn sesuai dengan rukun rahn itu sendiri. Di antara ketentuan rahn yang penting dijelaskan di antaranya adalah sebagai berikut:
a) Syarat al-marhun bihi (utang):
(1) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berutang;
(2) boleh dilunasi dengan agunan itu; dan
(3) jelas dan tertentu.
b) Syarat al-marhun (barang yang dijadikah agunan):
(1) boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang;
(2) bernilai dan dapat dimanfaatkan;
(3) jelas dan tertentu;
(4) milik sah orang yang berutang;
(5) tidak terkait dengan hak orang lain;
(6) berupa harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; dan
(7) boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.
Di samping syarat-syarat di atas, para ul^ma fiqih sepakat menyatakan, bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-rohn-kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, danuang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang pemberi utang. Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan rahn ini oleh para ulama disebut sebagai barang jaminan yang dikuasai secara hukum. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat al-Baqarah (2): 283 me¬nyatakan "fa rihan maqbudhah" (barang jaminan itu dikuasai secara
Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad rahn mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.
Para ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu men-jadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menga-takan: "... pemilik barang jaminan (agunan) berhak segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu." (HR. asy-SyafTi dan Daruquthni)
Jumhur ulama fiqih, selain Ulama Hambali, berpendapat
bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan
barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara
penuh. Hak pemegang barang jaminan hanya sebagai jaminan
piutang, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi
utangnya, ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk
melunasi piutangnya. Alasan jumhur ulama adalah sabda
Rasulullah SAW yang berbunyi: "Barang jaminan tidak boleh
disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan)
dan risiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung
jawabnya". (HR. al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban dari Abu
Hurairah) \^
Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang
barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya,
maka sebagian Ulama Hanafi membolehkannya, karena dengan
adanya izin, tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan
untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi, sebagian Ulama
Hanafi lainnya, Ulama Maliki, Ulama Syafi'i berpendapat, sekalipun
pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan
tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena apabila
barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu
merupakan riba yang dilarang syariat sekalipun diizinkan pemilik
barang. Biasanya kondisi ini terjadi dalam keadaan terpaksa, karena
khawatir tidak akan mendapatkan uang yang dipinjam itu.
Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian Ulama Hanafi, al-murtahin boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Hambali berpendapat, bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan memper-gunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. Hal ini sejalan dengan Hadits Rasul yang mengatakan sebagai berikut:
Hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang dijadikan barang jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya. (HR. al-Bukhari, at-Tirmizi, dan AbuDaud dari Abu Hurairah)
Akan tetapi, menurut Ulama Hambali, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.
Di samping perbedaan pendapat di atas, para ulama fiqih juga berbeda pendapat dalam pemanf aatan barang jaminan itu oleh rahn. Ulama Hanafi dan Hambali menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika diizinkan al-murtahin. Mereka berprinsip, bahwa segala hasil dan risiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hiban dari Abu Hurairah di atas. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka'orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab mem-bayar ganti ruginya.
Ulama Syafi'i mengemukakan pendapat yang lebih longgar.; Apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan al-marhun, tidakj perlu ada izin dari pemegang al-marhun. Alasannya, barang ituj adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-hali
untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan al-marhun tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan al-Bukhari, at-Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah.
Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas Ulama Maliki berpendapat, bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan al-marhun, baik diizinkan oleh al-murtahin maupun tidak. Karena barang itu berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh.

c. Wakalah (Perwakilan)
1) Pengertian
, _ ^*.^»_A LlCUl
Secara etimologi wakalah berarti, al-hifdh (pemeliharaan) seperti, firman Allah QS. Ali Imran (3): 173: ... "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."45 Wakalah juga berarti Al-Tafwidh (penyerahan), pendelegasian, atau pem-berian mandat. (QS. Hud (11): 56: "Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu ..."46, al-Kahfi (18): 19.
Menurut para fuqaha, wakalah berarti: "Pemberian kewenang-an/kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar^i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan."
2) Dasar hukum fl) Al-Qur'an
QS. al-Kahfi (1.8): 19.
T~\ *
T\ T^
_^_ _ ^-.^AIAJ, ^JLLJI, jLyi
Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah sal ah seorang diantara mereka: "sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab:
"kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun".1"
QS. at-Taubah (9): 60:
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.™
QS. an-Nisaa' (4): 35: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam tersebut bermaksud meng-adakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.®
QS. Yusuf (12): 55: Berkata Yusuf:
"Jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir); Sesungguhnya aku
adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."50
b) Hadits
Dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW pernah mewakilkan kepada para sahabat untuk berbagai urusan. Di antaranya untuk membayarkan utangnya, menetapkan hukuman-hukuman dan melaksanakannya, dan lain-lain.
c) Ijtihad
Para Ulama telah sepakat ttima') atas diperbolehkannya wakalah karena kebutuhan umat terhadapnya. Wakalah ter-masuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar ke-baikan dan takwa. (QS. al-Maidah (5): 2)
3) Ketentuan
Wakalah boleh dilakukan dengan menerima bayaran atau tanpa bayaran. Nabi Muhammad SAW memberi komisi kepada para pe-tugas penarik zakat. Dari Bisr Ibnu Said dari Ibnu As-Sa'idi berkata, " Umar r.a pernah mempekerjakan aku untuk menarik zakat (shadaqah). Setelah pekerjaanku selesai Umar memberikanku upah, maka saya protes: "Saya bekerja ini hanya untuk Allah", Umar menjawab, "Ambil saja apa yang diberikan kepadamu. Sungguh aku pernah dipekerjakan oleh Rasulullah SAW dan beliau mem-beriku upah". Imam Abu Daud juga meriwayatkan tentang sahabat yang menerima pemberian (upah), pemberian dari kepala kampung yang telah disembuhkannya dari sengatan binatang (kalajengking) melalui bacaan surat al-Fatihah. Jika diperhatikan, dua kasus di atas adalah termasuk amal tabarru' (sukarela dan sosial) tetapi dalam kasus ini diperkenankan menerima fee. Seiring dengan perkem-bangan zaman, aktivitas yang terkait dengan jasa seperti mengajar, pengobatan, dan lain-lain dinilai sebuah pekerjaan yang dapat menghasilkan uang atau imbalan.
Secara umum wakalah ada dua macam, yaitu sebagai berikut: a) Wakalah Muqayadah (khusus), yaitu pendelegasian terhadap
pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh
keluar dari wakalah yang ditentukan. bj Wakalah Mutlaqah, yaitu pendelegasian secara mutlak, misalnya
sebagai wakil dalam berbagai pekerjaan. Maka, seorang wakil
dapat melaksanakan wakalah secara luas.
Ada beberapa hal yang membuat wakalah itu berakhir masa berlakunya di antaranya adalah sebagai berikut:
a) Muwakkil mencabut wakalahnya kepada wakil. Sebagian Ulama Hanafi dan Maliki berpendapat hendaklah wakil mengetahui pencabutan akad tersebut.
b) Wakil mengundurkan diri dari akad wakalah. Menurut Mazhab Maliki jika dalam akad wakalah tak ada kesepakatan/ee, maka wakil boleh mencabut atau mengundurkan diri dari akad itu.
c) 'Muwakkil meninggal dunia, maka akad wakalah itu berakhir ketika berita kematian itu sampai kepada wakil.
d) Waktu kesepakatannya sudah berakhir.
ii!>
e) Ketika tujuan wakalah terlaksana.
f) Ketika sesuatu atau barang yang menjadi objek wakalah tidak menjadi milik muwakkil. Misalnya, barang itu diambil alih oleh negara.
d. Kafalah (Tanggungan)51
1) Pengertian
Al-Kafalah menurut bahasa berarti al-dhaman (jaminan), hamalah (beban), dan za'amah (tanggungan). Sedangkan menurut istilah, para ulama mengemukakan definisi yang berbeda-beda, antara lain adalah: "Menggabungkan satu dzimah (tanggung jawab) kepada dzimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda".
Istilah kafalah menurut mazhab Hanafi adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum. Dengan kata lain menjadikan se¬seorang ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, utang, atau barang. Meskipun demikian, penjamin yang ikut bertanggung jawab tersebut tidak dianggap berutang, dan utang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak penjamin. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang, dan dengan demikian keduanya dipandang berutang. Ulama sepakat dengan bolehnya kafalah, karena sangat dibutuhkan dalam mu'amalah dan agar yang berpiutang tidak dirugikan karena ketidakmampuan yang berutang.
2) Dasar Hukum
a) Al-Qur'an
QS.Yusuf(12):66:
Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan tnelepaskannya (per$
bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janjiyang
teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecualijika kamu dikepung musuh. "Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini). "52
QS.Yusuf(12):72:
Penyeru-penyeru itu berkata: " Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.53
b) Hadits Rasul
(1) HR.AbuDaud:
Pinjaman hendaklah dikernbalikan dan yang menjamin hendaklah membayar:
(2) HR. Abu Daud, At-Tarmizi disahihkan Ibnu Hibban
... bahwapenjamin adalah orangyangberkewajiban membayar. c.) Ijtihad
Ulama sepakat dengan bolehnya kafalah, karena sangat di-butuhkan dalam mu'amalah dan agar yang berpiutang tidak dirugikan karena ketidakmampuan yang berutang.
3) Ketentuan
Secara umum kafalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu a) kafalah dengan jiwa; dan b) kafalah dengan harta.
ad. a) Kafalah dengan jiwa
Kafalah dengan jiwa dikenal dengan kafalah hi al-wajhi, yaitu adanya kesediaan pihak penjamin (al-kafil, al-dhmin, atau al-za'im) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janji-kan tanggungan (makful lah).
Penjaminan yang menyangkut masalah manusia boleh hukumnya. Orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui per-masalahan, karena kafalah menyangkut badan bukan harta. Pe-nanggungan tentang hak Allah, seperti had al khamar dan had me-nuduh zina adalah tidak sah, sebab Nabi Muhammad SAW ber-
sabda: "tidak ada kafalah dalarn had" (Riwayat al-Baihaqi). Alasan lainnya adalah karena menggugurkan dan menolak had adalah perkara syubhat, oleh karena itu tidak ada kekuatan jaminan yang dapat dipegang dan tidaklah mungkin had dapat dilakukan kecuali oleh orang yang bersangkutan.
Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa kafalah dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak manusia, seperti Qhisas dan Qazaf, karena kedua hal tersebut menurut Syafi'i termasuk hak yang pasti. Sedangkan, bila me¬nyangkut had yang telah ditentukan oleh Allah, maka hal itu tidak sah dengan kafalah.
Ibnu Hazm menolak pendapat tersebut, menjamin dengan menghadirkan badan pada dasarnya tidak boleh, baik menyangkut persoalan harta maupun menyangkut masalah had, karena syarat apa pun yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an adalah batil.
Namun demikian, sebagian ulama membenarkan adanya kafalah jiwa, karena Nabi Muhammad SAW pernah menjamin urus-an tuduhan, namun menurut Ibnu Hazm bahwa Hadits yang men-ceritakan tentang penjamin Nabi Muhammad SAW pada masalah tuduhan adalah batil, karena Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibrahim bin Khaitsam bin Arrak, dia adalah dha'ifdan tidak boleh diambil periwayatnya.
Jika seseorang menjamin akan menghadirkan seseorang, maka orang tersebut wajib menghadirkannya. Bila ia tidak dapat meng-hadirkannya, sedangkan penjamin itu masih hidup atau penjamin itu sendiri berhalangan hadir, menurut Mazhab Maliki penjamin wajib membayar utang orang yang ditanggungnya, dalam hal ini Rasulullah SAW, bersabda; "Penjamin adalah berkewajiban mem¬bayar" (Riwayat Abu Dawud).
Sementara itu Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa penjamin (kafil atau dhamin) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau sampai penjamin mengetahui, bahwa orang yang dijamin (ashil) telah meninggal dunia. Dalam keadaan demikian penjamin tidak berkewajiban membayar dengan harta, kecuali bila ketika menjamin mengisyaratkan demikian (akan mem-
K-^w
Menurut Mazhab Syafi'i, bila orang yang dijamin telah me-ninggal dunia, maka kafil tidak membayar kewajibannya, karena ia tidak menjamin harta, tapi menjamin orangnya dan kafil di-nyatakan bebas tanggung jawab.
ad. b) Kafalah dengan harta
Kafalah harta merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran atau (pemenuhan) be-rupa harta. Kafalah harta ada tiga macam yaitu; (1) Kafalah bi al-dayn, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Dalam Hadits Salamah bin Akwa disebutkan, bahwa Nabi SAW tidak mau menshalatkan jena-zah yang mempunyai kewajiban membayar utang, kemudian Qathadah ra., berkata; "Shalatkanlah ia dan saya akan mem¬bayar utangnya, Rasulullah kemudian menshalatkannya". Dalam kafalah utang disyaratkan sebagai berikut:
a) Utang tersebut bersifat mengikat/tetap (mustaqif) pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti utang qiradh, upah, dan mahar. Sementara Abu Hanifah, Malik dan Abu Yusuf ber-pendapat, bahwa seseorang boleh menjamin suatu utang yang belum mengikat.
b) Hendaklah barang yang dijamin diketahui. Menurut Mazhab Syafi'i dan Ibnu Hazm, seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui, sebab perbuatan tersebut adalah gharar, sementara Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak di¬ketahui.
(2) Kafalah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban me-nyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti menyerahkan barang jualan kepada pembeli. Dalam hal ini disyaratkan mated yang dijamin tersebut adalah untuk ashil. Namun bila bukan berbentuk jaminan, maka kafalah batal.
(3) Kafalah dengan 'nib, maksudnya adalah jaminan jika barang yang dijual ternyata mengandung cacat, karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka penjamin (pem-bawa barang) bersedia memberi jaminan kepada penjual untuk
memenuhi kepentingan pembeli (menggantibarang yang cacat
tersebut).
e. Hiwalah (Pengalihan Utang)
1) Pengertian
Hiwalah adalah akad pemindahan utang piutang satu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak yang terlibat; muhil atau madin, pihak yang memberi utang (muhal atau da'iri) dan pihak yang menerima pemindahan (muhal a'alih). Di pasar keuangan konvensional praktik hiwalah dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (factoring). Namun kebanyakan ulama tidak memper-bolehkan mengambil manfaat (imbalan) atas pemindahan utang atau piutang tersebut.54
Ditinjau dari segi objek akad, Mazhab Hanafi membagi dua
bentuk hiwalah, yaitu:55
a) Hiwalah al haq (pemindahan hak): apabila yang dipindahkan merupakan hak menuntut utang.
b) Hiwalah ad dain (pemindahan utang): jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayaf utang. Ditinjau dari sisi lain hiwalah terbagi dua pula yaitu:
a) Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak per-tama kepada pihak kedua, yang disebut hiwalah muqayyadah (pemindahan bersyarat),
b) Pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut hiwalah muthlaqah (pemindahan mutlak).
2) Dasar Hukum
Hiwalah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadits yang diriwayatkan oleh mayoritas jumhur ulama dengan lafal yangberbeda. "Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan

orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih". Di samping itu terdapat kesepakatan ulama (ijma*) yang menyatakan, bahwa tindakan hiwalah boleh di-lakukan.56
3) Ketentuan 57
Syarat yang diperlukan terhadap utang yang dialihkan (al muhal bih) yaitu sebagai berikut:
a) Sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang pasti. Jika yang dialihkan belum merupakan utang piutang yang pasti, misalnya, mengalihkan utang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa khiyar maka hiwalah tidak sah.
b) Apabila pengalihan utang dalam bentuk hiwalah mukayyadah semua ulama fiqih sepakat, bahwa baik utang pihak pertama kepada pihak kedua maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama, meskilah sama jumlah dan kualitasnya. Jika terdapat perbedaan jumlah atau kualitas, maka hiwalah tidak sah. Namun, jika pengalihan itu dalam bentuk hiwalah muthlaqah, maka kedua utang itu tidak mesti sama.
c) Ulama dari Mazhab Syafi'i menambahkan, bahwa kedua utang itu mesti sama waktu jatuh tempo pembayarannya. Jika terdapat perbedaan, maka hiwalah tidak sah.
Jika akad hiwalah telah terjadi, maka timbul akibat hukum yaitu sebagai berikut.
a) Jumhur ulama berpendapat, bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian ulama Mazhab Hanafi, kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak kedua. Hal ini karena mereka memandang, bahwa akad itu didasarkan atas prinsip saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.
b) Lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.
c) Menurut Mazhab Hanafi, jika akad hiwalah muthlaqah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama.
Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad hiwalah akan berakhir apabila terjadi hal di bawah ini:
a) Salah satu pihak yang sedang melakukan akad membatalkan akad hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Dengan demikian, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama. Demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga.
b) Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
c) Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
d) Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hiwalah itu kepada pihak ketiga.
e) Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu.
f) Hak pihak kedua, menurut ulama Hanafi, tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami bangkrut, wafat dalam keadaan bangkrut, atau dalam keadaan tidak ada bukti autentik tentang bukti hiwalah, sedangkan pihak ketiga mengingkari akad itu. Sedangkan menurut ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali selama akad hiwalah sudah berlaku tetap, karena persyaratan yang ditetapkan sudah terpenuhi, maka akad hiwalah tidak dapat berakhir karena hal-hal di atas.
/. Al-Ariyah (Pinjam-Meminjam)
1) Pengertian 58
Menurut etimologi, al-ariyah berarti sesuatu yang dipinjam, pergi, dan kembali atau beredar. Sedangkan menurut terminologi fiqih, ada dua definisi yang berbeda. Pertama, Ulama Maliki dan Hanafi mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Kedua, Ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisi¬kannya dengan kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi. Kedua definisi ini membawa akibat hukum yang ber¬beda. Definisi pertama membolehkan peminjam meminjamkan barang yang ia pinjam kepada pihak ketiga. Sedangkan definisi kedua tidak membolehkan. 'Ariyah merupakan sarana tolong-me-nolong antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu. 2) Dasar hukum
a) Al-Qur'dn
QS. al-Maidah (5): 2:
"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. "59
b) Hadits
HR. Bukhari dan Muslim:
Dari Shafwan Ibnu Umaiyah: Rasulullah SAW meminjam kuda
Abi Talhah dan mengendarainya.
HR. Abu Daud:
Dari Shafwan, "Rasulullah SAW meminjam baju perang Abu
Shafwan, lalu ia mengatakan: apakah hal ini merupakan pemakaian
tanpaizin wahaiMuhammad?Rasulrnenjawab: "tidak, inisayapinjam
dengan jaminan."
HR. Abu Daud dan At-Tirmizi:
Ariah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib di-kembalikan.
3) Ketentuan60
Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum asal akad. Apakah bersifat pemilikan terhadap manfaat atau hanya sekadar kebolehan memanfaatkannya. Ulama Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa 'ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjam memiliki akad yang dia pinjam. Peminjaman itu di-lakukan secara sukarela, tanpa imbalan dari pihak peminjam. Oleh sebab itu, peminjam berhak meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk dimanfaatkan, karena manfaat barang itu telah menjadi miliknya, kecuali pemilik barang membatasi pemanfaatannya untuk peminjam saja.
Sedangkan Ulama Syafi'i, Hambali, dan Abu al Hasan al Karkhi, pakar fiqih Hanafi, berpendapat, bahwa 'ariyah hanya ber¬sifat kebolehan memanfaatkan benda, sehingga pemanfaatannya hanya terbatas bagi pihak peminjam. Namun seluruh ulama fiqih sepakat, bahwa pihak peminjam tidak boleh menyewakannya kepada pihak lain.
Menurut jumhur ulama pemanfaatan barang oleh peminjam terbatas pada sejauh mana izin pemanfaatan yang diberikan oleh pemiliknya. Sedangkan, Ulama Hanafi membedakan antara 'ariyah yang bersifat mutlak dan yang bersifat terbatas. Apabila pe-minjaman dilakukan secara mutlak berarti peminjam berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keinginannya. Namun, bila pemanfaatan barang itu menurut adat kebiasaan setempat telah melampaui batas dan barang menjadi rusak, maka kerusakan harus ditanggung oleh peminjam, baik rusak disebabkan pemanfaatan¬nya sendiri maupun karena pemanfaatan oleh orang lain yang ia beri izin. Apabila peminjaman bersifat terbatas, maka peminjam terikat dengan syarat-syarat yang ditentukan pemilik itu. Apabila syarat-syarat itu tidak ia laksanakan, maka segala risiko kerugian barang pinjaman itu menjadi tanggungan peminjam.
Dalam hal pembatalan secara sepihak oleh pemilik barang terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ulama Hanafi

Syafi'i, dan Hambali, berpendapat bahwa akad 'ariyah sifatnya tidak mengikat bagi kedua belah pihak sehingga pemilik barang boleh saja membatalkan pinjaman itu kapan saja ia mau, dan pihak pe-minjam boleh saja memulangkan barang itu kapan saja ia kehen-daki tanpa membedakan peminjaman bersifat mutlak atau terbatas. Ulama Maliki berpendapat, bahwa pihak yang meminjamkan barang tidak dapat mengambil barangnya sebelum dimanfaatkan oleh peminjam. Apabila akad 'ariyah memiliki batas waktu pe-manfaatan, maka pemilik barang tidak dapat meminta kembali barangnya sebelum tenggang waktu peminjaman jatuh tempo.
Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai sifat akad 'ariyah. Menurut Ulama Hanafi, 'ariyah di tangan pe¬minjam bersifat amanah. Peminjam tidak dikenakan ganti rugi ter-hadap kerusakan barang yang bukan disebabkan perbuatannya atau kelalaiannya dalam memanfaatkan barang itu. Namun, apabila kerusakan disengaja atau karena kelalaian peminjam, maka ia di¬kenakan ganti rugi.
Ulama Hambali berpendapat, bahwa 'ariyah mempunyai risiko ganti rugi, baik disebabkan perbuatan peminjam maupun disebab¬kan hal lain. Namun, bila yang dipinjam adalah barang-barang yang sifatnya untuk kemaslahatan umum dan dalam pemanfaatan terjadi kerusakan tanpa sengaja dari peminjam, maka ia tidak di¬kenakan ganti rugi.
Ulama Maliki menyatakan apabila barang yang dipinjamkan itu dapat disembunyikan, lalu peminjam mengatakan barang itu hilang atau hancur sedangkan ia tidak dapat membuktikannya, maka ia dikenakan ganti rugi. Apabila barang itu tidak dapat di¬sembunyikan, maka tidak dikenakan ganti rugi atas kerusakan itu.
Menurut Ulama Syafi'i, apabila kerusakan barang disebabkan pemanfaatan yang tidak disetujui pemilik barang, maka peminjam dikenakan ganti rugi. Akan tetapi, apabila kerusakan terjadi dalam batas pemanfaatan yang diizinkan pemiliknya, maka peminjam Mak dikenakan ganti rugi.
Menurut Hanafi, akad 'ariyah yang semula bersifat amanah •eh berubah menjadi akad yang dikenakan ganti rugi dalam hal
sebagai berikut:
a. barang itu secara sengaja dimusnahkan atau dirusak;
b. barang itu disewakan atau tidak dipelihara sama sekali;
c. pemanfaatan barang pinjaman itu tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku atau tidak sesuai dengan syarat yang disepakati bersama; dan
d. pihak peminjam melakukan sesuatu yang berbeda dengan syarat yang ditentukan sejak semula dalam akad.
B. PENGGOLONGAN AKAD
Akad secara garis besar berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini berdasarkan asas (dasar), tujuan, ketentuan, sifat, dan hukum-hukum yang ada dalam akad-akad itu sendiri. Masing-masing golongan akad kadang-kadang dikumpulkan dalam satu kelompok, walaupun ada perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain. Para ulama fiqih mengemukakan, bahwa akad dapat diklasifikasikan dalam berbagai segi. Antara lain dilihat dari pen-jelasan berikut ini.
1. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi dua, akad sahih dan akad tidak sahih.61
a. Akad sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlaku selunih akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikatb pihak-pihak yang berakad. Akad yang sahih menurut Ulama Hanafi dan Maliki terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:
1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksana-kannya.
2) Akad mawquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasa-an untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu,
seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz. Dalam kasus seperti ini akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil itu. Contoh lain dari akad mawqufmi adalah yang disebut dalam fiqih dengan 'acjad al-fudhuli, yaitu akad yang keabsahannya berlaku bila telah mendapat persetujuan dari pemilik aslinya (yang diwakili). Misalnya, A memberi uang sebesar Rp 1.000.000 kepada B untuk membeli seekor kambing. Ter-nyata di tempat penjual kambing, jumlah uang tersebut dapat membeli dua ekor kambing, sehingga B membeli dua ekor kambing. Keabsahan akad jual beli dua ekor kambing ini amat terganrung kepada persetujuan, karena B diperintahkan hanya membeli seekor kambing. Apabila A menyetujui akad yang telah dilaksanakan B, maka jual beli itu menjadi sah. Jika tidak disetujui A, maka jual beli itu tidak sah. Akan tetapi, ulama Syafi'i dan Hambali menganggap jual beli mawquf itu sebagai jual beli yang batil.
. Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafi membagi akad yang tidak sahih itu menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:
1) Akad batil yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misal¬nya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
2) Akad fasid, adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, men¬jual rumah atau kendaraan yang tidak jelas tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dengan pembeli. Jual beli ini bisa dianggap sah jika unsur-unsur yang menyebabkan ke-/as/'rf-annya itu dihilangkan, misalnya dengan men-jelaskan tipe, jenis, bentuk rumah yang dijual. Akan tetapi, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa akad yang batil dan akad yang fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan akad hukum apa pun.
2. Dilihat dari segi penamaannya, para ulama fiqih membagi akad menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:62
a. Akad musammah, yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskanhukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perikatan, hibah, wakalah, wakaf, hiwalah, ji'alah, wasiat, dan perkawinan.
b. Akad ghair musammah, yaitu akad yang penamaannya di¬tentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti istishna', bai' al-wafa', dan lain-lain.
3. Dilihat dari segi disyariatkannya akad atau tidak, terbagi dua yaitu sebagai berikut:63
a. Akad musyara'ah, yaitu akad-akad yang dibenarkan syara', umpamanya jual beli, jual harta yang ada harganya dan ter-masuk juga hibah, dan rahn (gadai).
b. Akad mamnu'ah yaitu akad-akad yang dilarang syara', seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.
4. Dilihat dari sifat bendanya, akad dibagi dua, yaitu sebagai berikut:64
a. Akad 'ainiyah, yakni akad yang disyaratkan kesempurnaannya dengan melaksanakan apa yang diakadkan itu. Misalnya, benda yang dijual diserahkan kepada yang membeli.
b. Akad ghairu 'ainiyah, yaitu akad yang hasilnya semata-mata berdasarkan akad itu sendiri, Misalnya, benda yang sudah di wakafkan otomatis menjadi benda wakaf.
5. Dilihat dari bentuk atau cara melakukan akad. Dari sudut ini, dibagi dua pula:65
a. Akad-akad yang harus dilaksanakan dengan tata cara ter-tentu. Misalnya, pernikahan yang harus dilakukan di hadap-an para saksi, akad yang menimbulkan hak bagi seseorang atas tanah, yang oleh undang-undang mengharuskanhakitu dicatat di kantor agraria.
b. Akad-akad yang tidak memerlukan tata cara. Misalnya, jual beli yang tidak perlu di tempat yang ditentukan dan tidak perlu di hadapan pejabat.
6. Dilihat dari dapat tidaknya dibatalkan akad. Dari segi ini akad dibagi empat macam:66
a. Akad yang tidak dapat dibatalkan, yaitu 'aqduzziwaj. Akad nikah tak dapat dicabut, meskipun terjadinya dengan per-setujuan kedua belah pihak. Akad nikah hanya dapat diakhiri dengan jalan-jalan yang ditetapkan oleh syariat, seperti talak, khulu', atau karena keputusan hakim.
b. Akad yang dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak, seperti jual beli, shulh, dan akad-akad lainnya.
c. Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak pertama. Misal, rahn dan kafalah merupakan keharusan bagi si rahin dan si kafil, tidak merupakan keharusan oleh si murtahin (orang yang memegang gadai) atau si makful lahu (orang yang memegang tanggungan). Si murtahin boleh me-lepaskan rahn kapan saja dia kehendaki.
d. Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak yang kedua, yaitu seperti: wadi'ah, 'ariyah, dan wakalah.
7. Dilihat dari segi tukar-menukar hak. Dari segi ini akad dibagi
tiga:67
a. Akad mu'awadlah, yaitu: akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli, sewa menyewa, shulh terhadap harta dengan harta.
b. Akad tabarru 'at, yaitu akad-akad yang berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti hibah dan 'ariyah.
c. Akad yang mengandurig tabarru' pada permulaan tetapi menjadi mu'awadlah pada akhirnya, seperti qardl dan kafalah. Qardl dan kafalah ini permulaan adalah tabarru', tetapi pada akhirnya menjadi mu'awadlah ketika si kafil mcminta kcmbali uangnya kepada si madin.
8. Dilihat dari keharusan membayar ganti dan tidak. Maka dari segi ini dibagi tiga golongan:68
a. Akad dhamanah, yaitu tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya. Seperti jual beli, qardh men-jadi dlaman pihak yang kedua sesudah barang itu diterimanya. Kalau rusak sebelum diserahkannya, maka tanggung jawab dipikul oleh pihak yang pertama. Pihak pertama harus meng-ganti kerugian pihak yang kedua atau mengembalikan harga.
b. Akad amanah, yaitu tanggung jawab dipikul oleh yang em-punya, bukan oleh yang memegang barang. Misal, syirkah, wakalah.
c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, dari satu segi yang mengharuskan dhamanah, dan dari segi yang lain meru-pakan amanah, yaitu: ijarah, rahn, shulh.
9. Dilihat dari segi tujuan akad dibagi menjadi 4 golongan:69
a. Yang tujuannya tamlik (untuk memperoleh sesuatu), seperti jual beli, mudharabah.
b. Yang tujuannya mengokohkan kepercayaan saja, seperti rahn dan kafalah. Akad itu dilakukan untuk menambah kepercayaan si dain atau si murtahin.
c. Yang tujuannya menyerahkan kekuasaan, seperti wakakh, •wasiyat.
d. Yang tujuannya memelihara, yaitu: wadi'ah.
10. Dilihat dari segi waktu berlakunya, terbagi dua yaitu sebagai berikut:70
a. 'Akad fauriyah, yaitu akad-akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Misalnya, jual beli walaupun dengan harga yang ditangguhkan. Demikian pula shulh, qardiil, dan hibah. Semua akad ini dipandang telah selesai apabila masing-masing pihak telah menyempurnakan apa yang dikehendaki oleh akad.
b. 'Akad mustamirrah, dinamakanjuga 'akad zamaniyah, yaitu ak yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang menjadi, unsur asasi dalam pelaksanaannya. Contohnya: ijarah, 'arty wakalah, dan syirkah, Pelaksanaan akad-akad ini adalah dengan^ selesai digunakannya manfaat yang disewa, atau yang di-j pinjam, atau dilaksanakan tugas-tugas perkongsian.
11. Dilihat dari ketergantungan dengan yang lain. Akad dari segi ini dibagi dua juga, yaitu sebagai berikut. a. 'Akad asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri, tidak memer-lukan adanya sesuatu yang lain, misalnya juai beli, ijarah, wadi'ah, 'ariyah.
b. 'Akad tab'iyah, yaitu akad yang tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan sesuatu yang lain, seperti: rahn dan kafalah. Rahn tidak dilakukan apabila tidak ada utang.
12. Dilihat dari maksud dan tujuannya, akad terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut:71
a. Akad tabarru', yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah, sama sekali tidak ada unsur mencari "return" ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad. b. Akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan berdasarkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Murabahah, Salam, Istishna' dan Ijarah Muntahiya Bittamlik serta Mudharabah dan Musyarakah.
Bab 5
Kedudukan Hukum Perikatan Islam
dalam Lembaga-lembaga Syariah
di Indonesia
Pengkajian Hukum Islam secara ilmiah sebagai suatu bidang hukum tersendiri memang belum banyak dilakukan di Indonesia. Hal ini tidak sebanding dengan berkembangnya praktik kegiatan usaha dari lembaga-lembaga ekonomi syariah yang pada akhir-akhir ini begitu pesatnya. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama pada tahun 1992, membuat Hukum Muamalat yang berdasarkan syariat Islam ini dilirik oleh kaum intelektual dan praktisi. Tidak lama kemudian, bermunculanlah lembaga-lembaga keuangan lainnya yang ber¬dasarkan Hukum Islam, yang lebih umum disebut sebagai lembaga keuangan syariah atau lembaga perekonomian syariah.
Meskipun Islam telah lama mengatur Hukum Muamalat tampaknya aturan ini tidak terlalu mengakar dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Berbeda halnya dengan hukum keluarga yang sejak dahulu hingga kini terealisasi dalam praktik. Hal ini tidak lepas dari pengaruh politik penjajahan Belanda yang hanya menerapkan Hukum Perikatan Perdata Barat pada lembaga-lembaga hukum di wilayah Indonesia, yang kemudian berlangsung terus hingga kini. Penerapan itu dengan jalan mengeluarkan hukum-hukum tertulis yang diberlakukan secara positif bagi
t
masyarakat Indonesia.1 Hingga kini, hukum tertulis tersebut masih berlaku bagi masyarakat Indonesia, terutama di bidang Hukum Perdata melalui Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Perkembangan penerapan Hukum Muamalat dalam praktik kegiatan ekonomi di Indonesia ini, ternyata tidak dapat diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hampir tidak ada hukum positif tertulis yang mengatur khusus mengenai Hukum Muamalat ini. Sering kali Hukum Muamalat ini dilaksana-kan tanpa ada ketentuan yang mengaturnya secara khusus, melainkan hanya bergantung kepada fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia yang belum memiliki kedudukan hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, hal ini bukan berarti Hukum Muamalat tidak dapat di-terapkan di Indonesia. Dengan dasar hukum Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Hukum Muamalat tetap dapat dilaksanakan di Indonesia. Meski-pun perlahan, pemerintah tetap berupaya untuk membuat per¬aturan perundang-undangan yang diperlukan dalam pelaksanaan Hukum Muamalat.
Lembaga-lembaga yang kini telah menggunakan Prinsip Syariah. Islam di Indonesia dari tahun ke tahun semakin beragam jenisnya. Di antara lembaga-lembaga tersebut antara lain terdapat Bank Syariah, Asuransi Syariah, dan Pasar Modal Syariah. Pada bab ini akan dibahas kedudukan Hukum Perikatan Islam pada masing-masing lembaga tersebut. Kemudian, sebagai lembaga penyelesaian sengketa bidang muamalat di Indonesia, maka di sini akan dibahas juga kedudukan Hukum Perikatan Islam pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
A. PERBANKAN SYARIAH 1. Bank Umum Syariah
Sejak berdirinya Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1992, pemerintah telah membuat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Kini, kegiatan perbankan syariah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal 1 angka 3, disebutkan pengertian Bank Umum adalah "bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran." Sedangkan, yang dimaksud dengan prinsip syariah, disebutkan dalam Pasal 1 angka 13, yaitu "aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah." Di sini terlihat, bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu sistem kon¬vensional yang menggunakan sistem bunga dan sistem syariah yang berlandaskan pada ketentuan Islam.
Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004. Kegiatan-kegiatan itu antara lain adalah sebagai berikut:
a. Penghimpunan Dana
1) Giro berdasarkan prinsip wadi'ah
Giro adalah simpanan dana nasabah di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau alat sejenis lainnya. Pada dasarnya, wadi'ah merupakan akad titipan yang tidak memberikan wewenang kepada penerima , titipan untuk menggunakan benda yang dititipkan. Penerima titipan berhak untuk mendapatkan upah untuk itu. Dengan perkembangan sistem perekonomian yang semakin maju, khususnya di bidang perbankan, tidak mungkin bagi bank untuk mendiamkan dana yang dititipkan oleh nasabah kepadanya. Oleh karena itu, dengan seizin nasabahnya, bank dapat menggunakan dana milik nasabah dengan menjamin, bahwa bank akan mengembalikan dana itu secara utuh. Bank memiliki tanggung jawab atas segala risiko yang terjadi pada dana tersebut. Dalam kondisi titipan seperti ini, titipannya disebut dengan wadi'ah yad adh-dhamanah. Sedangkan untuk titipan yang penerima titipan tidak berhak untuk meng¬gunakan benda titipan disebut dengan wadi'ah yad al-amanah. Dari proses wadi'ah yad adh-dhamanah ini, tentunya bank tidak memperoleh upah dari nasabah atas jasa titipannya, tetapi ia berhak mendapatkan semua keuntungan yang diperoleh dari hasil penggunaan dana nasabah tersebut. Sedangkan bagi nasabah, selain ia mendapatkan jaminan keamanan terhadap dananya, biasanya ia memperoleh insentif dari bank. Pem-berian insentif oleh bank tidak diperjanjikan di awal akad dan jumlahnya tidak ditetapkan terlebih dulu.
2) Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan/atau mudharabah
Tabungan adalah simpanan dana nasabah di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dengan menggunakan buku tabungan atau alat lainnya tetapi tidak menggunakan cek. Produk tabungan pada bank syariah dapat menggunakan prinsip wadi'ah atau prinsip mudharabah. Prinsip wadi'ah pada tabungan digunakan sama halnya dengan produk giro yang telah diuraikan di atas, yaitu dengan prinsip wadi'ah yad adh-dhamanah. Bank sebagai penerima titipan berhak untuk meng¬gunakan dana nasabah dan berhak atas keuntungan dari hasil penggunaan dana tersebut. Dalam hal ini, bank memberi jaminan perlindungan atas dana nasabah tersebut. Nasabah, selain mendapat jaminan keamanan atas dananya, ia juga berhak atas insentif dari bank yang tidak diperjanjikan ter-lebih dulu pada awal akad. Hal ini dikarenakan untuk meng-hindari sifat bunga atau riba yang diharamkan oleh Allah SWT.
Prinsip mudharabah pada tabungan adalah antara nasabah dan bank mengadakan akad mudharabah, yaitu nasabah menyim-pan sejumlah dana kepada bank untuk dikelola oleh bank. Dalam hal ini, hasil yang diperoleh dari pengelolaan dananya akan dibagikan kepada nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Besar bagi • hasil (nisbah) tersebut telah disepakati di awal akad.
3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
Deposito berjangka merupakan penyimpanan dana oleh nasabah kepada bank dengan ketentuan waktu penarikan dana adalah dalam jangka waktu tertentu sejak penyetoran dananya, seperti 30 hari, 90 hari, dan sebagainya. Dalam hal ini, perikatan yang digunakan adalah mudharabah. Nasabah sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib saling terikat untuk melakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan di awal akad.
b. Penyaluran Dana 1) Prinsip jual beli
a) Murabahah
Dalam prinsip ini, antara bank dan nasabah dapat me-j lakukan perikatan jual beli dengan sistem rnurabahah, yaitu jual beli dengan adanya tambahan dari harga asal. Nasabah yang memiliki kebutuhan benda tertentu dapat
mengajukan permohonan kepada Bank Syariah untuk membeli benda tersebut. Benda yang telah dibeli oleh bank, kemudian akan dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal. Kelebihan harga ini tentunya didasarkan pada kesepakatan di antara keduanya. Pembayaran yang dilakukan oleh nasa¬bah biasanya dalam bentuk angsuran, meskipun tidak dilarang untuk memfoayar secara tunai. Sistem ini biasanya dilakukan untuk pembiayaan barang-barang investasi seperti melalui letter of credit (L/C) dan pembiaya¬an persediaan sebagai modal keria.
Perikatan jual beli yang dilakukan antara bank dan nasabah dapat juga dilakukan dengan istishna, yaitu bank sebagai penjual (shani') mendapat pesanan dari nasabah sebagai pembeli (mustashni') dengan cara pembayaran di muka, secara angsuran, atau ditangguhkan pada waktu tertentu. Dalam hal ini, barang yang dibutuhkan oleh nasabah tidak seketika itu ada, tetapi harus dilakukan proses pembuatannya terlebih dulu. Karena bank adalah lembaga keuangan, bukan perusahaan industri, maka bank (mustashni') akan melakukan pemesanan kembali kepada perusahaan industri (shani') untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam hal jual beli yang kedua ini, disebut juga dengan istishna paralel. Keuntungan yang diperoleh bank adalah berupa selisih harga dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli. Model perikatan istishna bisa dilakukan pada pembiayaan persediaan (inventory financing) sebagai modal kerja. c) Salam
Perikatan salam pada Bank Syariah sebenarnya tidak berbeda jauh dengan perikatan istishna yang telah di-uraikan sebelumnya. Perbedaannya terletak pada pem¬bayaran harga dan sifat akadnya. Pembayaran harga pada salam dilakukan pada saat akad dilakukan. Sifat akad dari salam adalah mengikat secara asli (thabi'i), yaitu meng-ikat semua pihak sejak awal, sedangkan sifat akad dari istishna adalah mengikat secara ikutan (taba'i), yaitu mengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di-tinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak ber-
tanggung jawab.2 Pada perikatan salam, nasabah berke-dudukan sebagai pembeli (muslam), sedangkan bank se-bagai penjual (muslam ilaih). Bank juga dapat melakukan salam parallel dengan produsen. Pada salam parallel bank adalah muslam dan produsen adalah muslam ilaih.
2) Prinsip bagi hasil
a) Mudharabah
Bank dan nasabah dapat melakukan kerja sama dalam mengadakan suatu usaha. Mudharabah merupakan salah satu upaya untuk membiayai usaha tersebut. Dalam hal ini, bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) menyediakan sejumlah dana untuk suatu usaha yang akan dikelola oleh nasabah (mudharib). Pada awal akad, keduanya telah me-nyepakati nisbah yang akan dibagikan dari hasil ke-untungan yang diperoleh dari usahanya. Jenis mudharabah yang dapat digunakan adalah baik mudharabah muthlaqah (pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak ditentukan) maupun mudharabah muqayyadah (pembiayaan untuk jenis usaha tertentu). Perikatan mudharabah ini dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan inves-tasi khusus.
b) Musyarakah
Jenis kerja sama lainnya yang dapat dilakukan antara bank dan nasabah adalah musyarakah, yaitu masing-masing pihak (bank dan nasabah) memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha tertentu dengan keuntungan dan risiko yang terjadi akan ditanggung bersama. Aplikasinya dalam perbankan, musyarakah dapat digunakan untuk pembiayaan proyek dan juga pembiayaan modal ventura.
3) Prinsip sewa menyewa a) Ijarah
Ijarah adalah perikatan sewa menyewa yang memberikan hak kepada muaajir (yang menyewakan) menerima upah dari mustajir (penyewa) atas manfaat yang diperolehnya. Dalam praktik, biasanya disebut dengan operational lease, yaitu bank menyewakan barang yang dibutuhkan
nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan usahanya. Nasabah memiliki kewajiban membayar harga sewa kepada bank.
b) Ijarah muntahiya bittamlik
Sering kali barang yang disewakan kepada nasabah akan merepotkan bank dalam hal pemeliharaannya. Oleh karena itu, bank dapat memberikan opsi kepada nasabah untuk menjadi pemilik atas barang setelah masa sewa telah berakhir. Hal ini disebut dengan ijarah muntahiya bittamlik yang diaplikasikan dalam bentuk financial lease with purchase option, baik dalam bentuk pembiayaan pro-duktif berupa investasi maupun pembiayaan konsumtif. 4) Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad qardh
Qardh merupakan pemberian pinjaman oleh Bank kepada nasabah tanpa adanya imbalan. Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari untung (komersil). Oleh karena itu, bank hanya akan men-dapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Bank Syariah dapat menyediakan fasilitas ini dalam bentuk berikut ini:3
a)
b)
Sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti compensating balance danfactoring (anjak piutang).4 Sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam deposito.
a) Wakalah
c) Sebagai fasilitas membantu usaha kecil atau sosial. 5) Jasa pelayanan
Bank Syariah dapat memberikan jasa wakalah, yaitu se¬bagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (muwakil) untuk melakukan sesuatu (taukil). Dalam hal ini, bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasanya tersebut. Sebagai contoh, bank dapat menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau telepon
kepada perusahaan listrik atau perusahaan telepon. Contoh lain adalah bank mewakili sekolah atau univer-sitas sebagai penerima biaya SPP dari para pelajar untuk biaya studi.
b) Hawalah
Pengalihan utang atau hawalah dapat juga dilakukan oleh Bank Syariah. Dalam praktiknya, perikatan ini biasanya dilakukan pada produk perbankan berikut ini:5
1) Factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memin-dahkan piutang itu kepada bank, bank lalu mem-bayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
"2) Post dated check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3) Bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah. Hanya saja, dalam bill discounting, nasabah harus membayar/ee, sedangkan pembahas-an/ee tidak didapati dalam kontrak hawalah.
c) Kafalah
Kafalah adalah akad pemberian jaminan (makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (kafiil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful). Pada perikatan ini, bank berkedudukan sebagai pemberi jaminan atas nasabahnya, kemudian nasabah akan mendapatkan upah atas jasanya tersebut selain harus mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh bank kepada penerima jaminan. Contohnya, kafalah dapat dilaksanakan pada performance bonds atau jaminan prestasi.
d) Rahn
Rahn merupakan perikatan pemberian jaminan yang diberikan oleh nasabah atas pinjamannya dari bank. Dalam Bank Syariah, rahn dapat digunakan sebagai produk pelengkap dan produk tersendiri.6 Produk
pelengkap, yaitu pada saat nasabah melakukan perikatan dalam bentuk lain (seperti mudharabah, murabahah, dan lainnya), maka bank dapat meminta nasabah untuk me-nyerahkan jaminan. Sebagai produk tersendiri, yaitu sering kali dikenal dengan istilah gadai. Nasabah yang membutuhkan biaya dapat menggadaikan barang milik-nya. Barang ini kemudian akan dinilai harganya, sehingga bank dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan nilai barang gadai tersebut. Dalam hal ini, bank akan memperoleh keuntungan berupa biaya penitipan dan pemeliharaan atas barang gadai tersebut. Apabila pinjaman telah lunas, maka barang gadai akan dikembali-kan kepada nasabah.
2. Banfe Perfcreditan Rafeyat Syariah
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, mengatur dua bentuk bank yang dapat beroperasional di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat ada-lah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 1998). Dari definisi tersebut maka Bank Per¬kreditan Rakyat dapat pula didirikan dengan sistem operasionalnya berdasarkan Hukum Islam, disebut dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (selanjutnya disebut dengan BPRS).
Jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS, diatur dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004, yaitu sebagai berikut:
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain:
1) Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah;
2) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; dan/atau
3) Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudhara¬bah.
b. Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain: 1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip.
a) Murabahah;
b) Istishna; dan/atau»
c) Salam.
ll) Miwhnhnl*-






2) Transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah.
3) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
a) Mudharabah; dan atau
b) Musyamkah.
4) Pembiayaan berdasarkan prinsip qardh.
Pada dasarnya, prinsip operasional yang dilakukan oleh BPRS adalah sama dengan Bank Umum syariah. Perbedaannya adalah Bank Umum syariah lebih banyak dan lebih Iwas dalam melakukan kegiatan usaha perbankannya. Pada BPRS, tidak semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum syariah dapat dilakukan oleh BPRS. Sebagai contoh, produk jasa seperti wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn tidak diatur dalam BPRS.
3. Baitul Mal wat-Tamwil
Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) berkembang seiring dengan perkembangan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1990-an. Lembaga ini adalah sebuah Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berbentuk pra-koperasi atau koperasi yang berdasarkan Prinsip Syariah.7 Dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:8
a. Berorientasi bisnis, yakni memiliki tujuan mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
b. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.
c. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara
swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat di sekitar-nya.
d. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT.
Produk-produk yang ditawarkan oleh BMT mencakup produk pengumpulan dana masyarakat dan produk penyaluran dana. Berikut penjelasannya:9
a. Pengumpul Dana Masyarakat
Dalam produk ini, bentuk simpanannya dapat terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Akad yang digunakan adalah akad wadi'ah dan akad mudharabah.
1) Simpanan wadi'ah adalah titipan dana yang dilakukan setiap waktu dan dapat ditarik pemilik atau nasabah dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan/ transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan wadi'ah ini dikenai biaya administrasi. Namun karena dana tersebut dititipkan dan dikelola, pihak-pihak penyimpan dana dapat menerima keuntungan bagi hasil yang sesuai dengan jumlah dana yang diinvestasikan di BMT.
2) Simpanan mudharabah adalah simpanan para pemilik dana yang penyetoran dan/atau penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan mudharabah ini tidak dikenai bunga, karena BMT bertujuan memperoleh laba dari BMT menurut prinsip bagi hasil. Jenis-jenis simpanan yang menggunakan akad mudharabah dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi simpanan. Di antara bentuk simpanan tersebut adalah:
a) Simpanan Idul Fitri;
b) Simpanan Idul Qurban;
c) Simpanan Haji dan Umrah;
d) Simpanan Pendidikan; dan
e) Simpanan Kesehatan, dan lain-lain. Selain hal tersebut di atas, BMT juga dapat mengelola zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat untuk kepentingan sosial dan agama.
b. Penyaluran Dana
Dalam rangka membangun dan meningkatkan sistem per-ekonomian umat, BMT juga melakukan penyaluran dana ke-pada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Akad yang diguna-kan adalah akad syirkah dan akad jual beli. Macam-macam pem-biayaan yang digunakan, antara lain sebagai berikut:
a) Pembiayaan bai' bitsaman ajil. Adalah suatu perjanjian pem-biayaan yang disepakati antara BMT dan anggotanya, berupa pembelian barang modal dari BMT untuk usaha anggotanya. Anggota akan mencicil pembayaran sejumlah harga barang modal dan mark-up yang telah disepakatinya.
b) Pembiayaan murabahah. Pembiayaan jenis ini memiliki prinsip yang sama dengan pembiayaan bai' bitsaman ajil. Perbedaan-nya terletak pada proses pembayarannya yang dilakukan pada saat jatuh tempo.
c) Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan dengan akad musyara-kah ini adalah perjanjian pembiayaan antara BMT yang menyediakan modal kerja dan anggota yang mengelola modal kerja untuk pengembangan usahanya.
d) Pembiayaan musyarakah. BMT sebagai pemilik modal diserta-kan dalam suatu kegiatan usaha anggota. Risiko dan ke-untungan yang terjadi akan ditanggung secara berimbang sesuai dengan nominal dana penyertaan.
e) Pembiayaan al-qardhul hasan. Pembiayaan ini lebih menekan-kan kepada sifat menolong, karena pembiayaan ini hanya diberikan kepada anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non-usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali dari kepailitan.
B. ASURANSI SYARIAH
Asuransi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang ber-tujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kegiatan asuransi di Indonesia sudah lama dilakukan. Sedangkan

kegiatan asuransi yang berdasar pada Hukum Islam belum lama
berkembang di Indonesia. Untuk itu, kegiatan asuransi syariah
masih berdasar pada peraturan perundang-undangan yang selama
ini berlaku sepanjang peraturan mengenai asuransi syariah ini
belum dibuat. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
adalah salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk
memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk syariah
di lembaga lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah.
Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuran-
sian, memberikan pengertian asuransi pada Pasal 1 angka 1, yaitu:
Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak
atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada
tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan.
Sedangkan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, mendefinisikan asuransi sebagai berikut:
Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah oranglpihak melalui investasi dalam bentuk aset danlatau tabarru'yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (penkatan) yang sesuai dengan syariah.
Prinsip asuransi syariah berbeda dengan prinsip asuransi konvensional. Prinsip-prinsip dalam asuransi syariah harus berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Islam. Tiga prinsip utama asuransi syariah yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi Islam adalah berikut ini:10
1. Saling bertanggung jaivab
Islam mengajarkan, bahwa sesama manusia harus memiliki tanggung jawab untuk saling membantu lainnya. Seperti dalam Hadits Riwayat Bukhari, bahwa "Seseorang tidak di-anggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagai-mana ia mengasihi dirinya sendiri."11 Hal ini diterapkan dalam asuransi syariah, bahwa para peserta asuransi memiliki tang¬gung jawab untuk menolong peserta lainnya.
2. Saling bekerja sama atau saling membantu
Dalam QS. al-Maidah (5) ayat 2, disebutkan bahwa "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, dan pelanggaran."12 Dengan menjadi peserta dalam asuransi syariah, tidaklah hanya bertujuan untuk melindungi dan mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi juga merupakan jalan untuk menolong orang lain yang dalam kesulitan.
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lainnya
Para peserta asuransi akan berperan sebagai pelindung bagi orang lain yang mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan Hadits Riwayat Ibnu Majah, bahwa "Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah sesiapa yang boleh memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia."13
Ketentuan-ketentuan dalam Islam yang berkaitan dengan asuransi adalah tidak boleh mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (perjudian), dan riba. Gharar dalam asuransi konvensional terletak pada bentuk akadnya, yaitu akad tabaduli' atau akad pertukaran. Syarat dari akad tabaduli' adalah harus jelas besar pembayaran premi yang harus dibayar oleh peserta dan besar uang pertanggungan yang akan diterima oleh peserta. Hal ini menjadi tidak jelas, karena kita tidak dapat menentukan jumlah premi yam:
akan dibayarkan secara tepat karena jumlah premi amat tergantung pada takdir. Solusi yang dilakukan dalam menghindari sifat gharar ini adalah dengan mengganti akad tabaduli' dengan akad takafuli' atau akad tabarru'. Dengan konsep ini, sejak awal pembayaran premi akan dibagi dua dan masing-masing dimasukkan ke dalam dua rekening, yaitu rekening peserta (pemegang polis) dan rekening tabarru'. Pada rekening tabarru', peserta telah mengetahui sejak awal bahwa rekening tersebut diniatkan sebagai dana kebajikan atau tolong-menolong.I4
Unsur maysir terkandung dalam asuransi konvensional pada saat peserta mengundurkan diri dari kepesertaan, ia tidak akan menerima kembali yang telah dibayarkan, kecuali sebagian kecil saja. Sehingga peserta mengalami kerugian, sedangkan perusahaan mengalami keuntungan. Pada asuransi syariah, hal ini tidak terjadi, karena rekening peserta beserta hasil investasinya akan dikembali-kan kepada peserta, kecuali dana yang ada pada rekening tabarru'.15
Unsur riba dieliminir dengan konsep mudharabah dalam menginvestasikan dana peserta. Kemudian, hasilnya akan dibagi-kan kepada peserta dan pengelola (perusahaan asuransi) sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Tentunya, inves-tasi harus dilakukan sesuai dengan Hukum Islam.16
Asuransi atau sering disebut dengan istilah takaful (saling menanggung) terbagi atas dua jenis produk, yaitu takaful jiwa (life insurance) dan takaful kerugian (general insurance).
1. Takaful Jiwa (Life Insurance) a. Takaful Dana Siswa
Perlindungan untuk perorangan yang bertujuan menyedia-kan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dollar untuk putra-putrinya sampai sarjana.17
b. Takaful Dana Investasi
Merupakan perlindungan untuk perorangan yang mengingin-kan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dollar scbagai dana investasi yang diper-uniukkan bagi ahli warisny a jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.18 c. Takaful Dana Haji
Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang meng-inginkan dan merencanakan pengumpulan dana untuk biaya menjalankan ibadah haji.19
d. Takaful Khairat
Merupakan suatu perlindungan kumpulan bagi perusahaan pemerintah atau swasta, organisasi yang berbadan hukum atau usaha yang bermaksud menyediakan santunan me¬ninggal untuk ahli waris bila peserta atau karyawan meng-alami musibah meninggal.20
2. Takaful Kerugian (General Insurance)
a. Takaful Kebakaran
Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan/atau ke-rusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebab-kan percikan api, sarribaran pei'rr, \edciV2fi\, dm ke^atuhan Pesawat terbang berikut risiko yang ditimbulkannya.21
b. Takaful Kendaman
Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan/atau ke-rusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan (sebagian atau keseluruhan), tindak pencurian, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, huru-hara, pemogokan umum, kerusuh-an, kecelakaan diri pengemudi, dan kecelakaan diri pe-numpang.22
c. Takaful Kecelakaan
Memberikan perlindungan terhadap risiko sebagai akibat kecelakaan yang dapat mengakibatkan kematian, cacat tetap keseluruhan, atau cacat tetap sebagian.23
C. PASAR MODAL SYARIAH
Pada tanggal 4 Oktober 2003, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa ini dikeluarkan mengingat Pasar Modal di Indonesia telah lama berlangsung dan perlu mendapat kajian dari perspektif Hukum Islam. Beberapa dasar hukum atas pelaksanaan pasar modal ini ad^lah sebagai berikut:
1. Al-Qur'an
a. QS. an-Nisaa (4): 29
Hai omng-orang yang beriman, janganlah kamu sating memakan harta sesamamu denganjalan yang batil, kecuali denganjalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.24
b. QS. al-Maidah (5): 1
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.25
c. QS. al-Jumu'ah (62): 10
Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.26
1. Hadits Nabi Muhammad SAW
Berikut merupakan Hadits-hadits yang diambil dari Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
a. HR. Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya.
Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula mem-bahayakan orang lain.
b. HR. Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam
Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu.
c. HR. Al Khomsah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya
Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatujual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu.
d. HR. al Baihaqi dari Ibnu Umar
Rasulullah SAW melarangjual beli (yang mengandung) gharar. e. Muttafaq 'alaih
Rasulullah SAWmelarang (untuk) melakukan penawaran palsu. f. HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i
Nabi SAW melarang pembelian ganda pada satu transaksi pembelian. g. HR. Baihaqi dari Hukaim bin Hizam
Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya.
Selain kedua sumber Hukum Islam tersebut di atas, di dalam fatwa tersebut dicantumkan pula pendapat para ulama mengenai pasar modal ini. Ibnu Qudamah berpendapat, bahwa "jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain." Wahbah al-Zuhaili berpendapat, bahwa "bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya."
Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga, dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ketentuan-ketentuan mengenai pasar modal syariah dalam fatwa tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal adalah sebagai berikut:
1. Prinsip-prinsip Syariah di bidang pasar modal.
Prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkanl
atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUL baik ditetapkan dalam fatwa tentang pasar modal ini maupun fatwa terkait lainnya. Pada Pasal 2, ditentukan bahwa pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan meka¬nisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah, apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah. Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluar-kan oleh DSN-MUI terhadap suatu efek syariah, bahwa efek tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dalam menerbitkan efek tersebut emiten wajib menjamin, bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer, yaitu pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat ser-tifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
Jenis kegiatan usaha.
Jenis kegiatan usaha dari emiten harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Disebutkan dalam Pasal 3, bahwa jenis ke¬giatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah sebagai berikut:
a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau per-dagangan yang dilarang.
b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk per-bankan, dan asuransi konvensional.
c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan, dan minum-an yang haram.
d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
'. Jenis efek syariah.
Pada Pasal 4, fatwa tentang Pasar Modal ditentukan bahwa efek syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksa
dana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. a. Saham syariah
Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu per-usahaan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Saham yang diperjuaibelikan di bursa telah mendapat ke-tentuan khusus oleh PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), yaitu ter-hitung sejak tanggal 3 Juli 2000 telah diluncurkan "Jakarta Islamic Index" (JII). Penerbitan JII ini digunakan sebagai tolok ukur kinerja suatu investasi saham yang berbasis syariah.27
b. Obligasi syariah
Obligasi syariah diatur dalam Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/ IX/2002 tentang Obligasi Syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk mcmbayar pen-dapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akad yang digurfekan dalam menerbitkan obligasi syariah ini dapat dilakukan dengan mudharabah (muqaradha)/qiradh, musyarakah, murabahah, salam, istishna, dan ijarah.
c. Reksa dana syariah
Reksa dana syariah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 20/ DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi se¬bagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. Jenis akad yang digunakan dalam reksa dana syariah adalah akad wakalah antara pemodal dengan Manajer Investasi dan akad
mudharabah antara Manajer Investasi dan pengguna investasi. Uraian lebih lanjut terdapat pada sub dalam bab ini.
d. Efek beragun aset syariah
Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerin-tah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset ke¬uangan setara, yang sesuai dengan prinsip syariah.
e. Surat berharga komersial syariah
Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.
D. REKSA DANA SYARIAH
Reksa darlS adalah wadah yang dipergunakan untuk rneng-
himpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di-
investasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.28 Dalam
perekonomian modern, reksa dana telah lama dipraktikkan di
Indonesia. Seiring perkembangan pelaksanaan ekonomi syariah,
reksa dana tidak luput dari kajian para pakar ekonomi syariah.
Dengan berdasar pada hasil keputusan dan rekomendasi Loka-
karya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah tanggal 24-25
Rabi'ul Awal 1417 H/29-30 Juli 1997 M, dan surat dari FT Danareksa
Investment Management No. S-09/01/DPS-DIM serta beberapa
sumber lainnya, diterbitkanlah fatwa oleh Dewan Syariah Nasional
No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi
untuk Reksa Dana Syariah pada tanggal 18 April 2001.
Fatwa tersebut pada Pasal 1 angka 6 mendefinisikan reksa dana syariah adalah sebagai berikut:
reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan Prinsip Syari'ah Islam, Iw'fc dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta (shaJiib al-
mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
Ketentuan-ketentuan reksa dana syariah yang diatur dalam fatwa tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah adalah berikut di bawah ini.
1. Mekanisme operasional dalam reksa dana syariah
Mekanisme operasional yang diatur dalam fatwa ini terdiri dari dua hal berikut ini seperti yang tercantum dalam Pasal 2.
a. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Dalam akad ini, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang ter¬cantum dalam prospektus (Pasal 3). Manajer Investasi berhak atas upah yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah (Pasal 4).
I
b. Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Karakteristik dari sistem mudha-rabah adalah sebagai berikut:
1) Pembagian keuntungan antara pemodal (shahibul maul) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah dise-pakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
2) Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
3) Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko' kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/'tofrith). Apa-bila ia lalai dalam menjalankan amanatnya, maka ia bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan ter-sebut (Pasal 4).
2. fenis dan instrumen investasi pada reksa dana syariah
Instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk investasi' pada reksa dana syariah harus sesuai dengan syariah Islam, diatur dalam Pasal 7, yaitu yang meliputi hal-hal berikut ini i
a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha.
b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah.
c. Surat utang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Jenis usaha emiten
Pada Pasal 8, ditentukan bahwa investasi hanya dapat di-lakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, yaitu hal-hal berikut ini:
a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan, dan asuransi konvensional.
c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta mem-perdagangkan makanan dan minuman yang haram.
d. Usaha yang memproduksi, • mendistribusi, dan/atau menye-diakan baraftg-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
4. Jenis transaksi yang dilarang
Transaksi investasi pada reksa dana syariah harus dipilih dan dilaksanakan dengan berdasar pada prinsip kehati-hatian (ihtiyath/prudential management), serta tidak diperbolehkan me-lakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar (Pasal 9). Tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan tersebut meliputi berikut ini: a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu.
b. Bai' al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling).
c. Insider trading, yaitu menyebarluaskan informasi yang menye-satkan atau memakai informasi orang dalam untuk memper-oleh keuntungan transaksi yang dilarang.
d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat tran¬saksi tingkat (nisbah) utangnya lebih dominan dari modalnya.
5. Kondisi emiten yang tidak layak.
Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk di-
tawarkan kepada publik. Pada Pasal 10, disebutkan bahwa emiten dianggap tidak layak untuk diinvestasikan oleh reksa dana syariah apabila meliputi hal-hal berikut ini:
a. Struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba.
b. Suatu emiten memiliki nisbah utang, terhadap modal lebih dari 82% (utang 45%, modal 55%).
c. Manajemen suatu emiten diketahui telah bertindak me-langgar prinsip usaha yang islami.
E. BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)
Di Indonesia, lembaga penyelesaian sengketa yang dapat menerapkan Hukum Islam adalah Pengadilan Agama. Ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama sangat terbatas, seperti yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.29 Melihat perkem-bangan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia, khususnya di bidang perekonomian, tentunya diperlukan lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa di bidang ini. Walaupun sebenarnya lembaga Peradilan Agama dapat menyelesaikan sengketa ini, yaitu dengan berdasar pada Pasal 52 Ayat (2), yaitu "Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang [huruf miring dari penulis]." Dengan demikian, Pengadilan Agama baru akan dapat memiliki kewenang¬an untuk menyelesaikan perkara muamalat di bidang perekonomi¬an apabila didasarkan pada undang-undang.
Sementara undang-undang yang dimaksud di atas belum ada, pada tahun 1993 Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dibentuk
sebagai salah satu upaya untuk melakukan penyelesaian sengketa di bidang muamalat (khususnya perekonomian syariah). Ber-dirinya BAMUI ini dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap per-masalahan hukum yang mungkin timbul akibat penerapan hukum muamalah oleh lembaga-lembaga keuangan syariah yang pada waktu itu telah berdiri.
Meskipun telah ada lembaga peradilan, sering kali lembaga arbitrase menjadi alternatif untuk menyelesaikan suatu sengketa. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badrul-zaman adalah sebagai berikut:30
1. Kepercayaan dan keamanan
Pada arbitrase, para pihak yang bersengketa diberikan ke~ bebasan dan otonomi yang sangat luas. Dan juga mereka merasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan ketidak-pastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda.
2. Keahlian (expertise?)
Para arbiter adalah orang-orang yang memiliki keahlian me-ngenai hal yang disengketakan. Para pihak yang bersengketa pun dapat menunjuk arbiter untuk menyelesaikan sengketa-nya.
3. Cepat dan hemat biaya
Proses penyelesaian sengketa di arbitrase sering kali lebih cepat, tidak terlalu formal dan, lebih murah daripada di pengadilan. Selain itu juga tidak ada kemungkinan kasasi terhadap putusan arbitrase.
4. Bersifat rahasia
Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di arbitrase bersifat tertutup untuk melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan akibat penying-kapan informasi bisnis kepada umum.
5. Bersifat nonpreseden
Keputusan arbitrase terdahulu tidak dapat memengaruhi ke-putusan arbitrase yang akan diputuskan (nonpreseden). Se-hingga dimungkinkan untuk perkara yang serupa dihasilkan keputusan arbitrase yang berbeda.
6. Kepekaan arbiter
Ciri penting lainnya adalah kepekaan atau kearif an dari arbiter terhadap perangkat aturan yang akan diterapkan oleh arbiter pada perkara-perkara yang ditanganinya.
t
7. Pelaksanaan keputusan
Keputusan arbitrase bersifat final, sehingga mungkin akan lebih mudah dilaksanakan daripada keputusan pengadilan
Pada Pasal 1 Peraturan Prosedur BAMUI, disebutkafi me-ngenai yurisdiksi BAMUI yang meliputi:
1. Penyelesaian sengketa yaqg timbul dalam hubungan per dagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian-nya kepada BAMUI sesuai dengan Peraturan Prosedur BAMUI.
2. Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanyi suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.
BAMUI merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang meng-gunakan Hukum Islam dalam menentukan menyelesaikan seng-ketanya. Oleh karena itu, apabila para pihak yang bersengketa ingin menyelesaikan sengketa di BAMUI, mereka harus mengetahui lebih dulu bahwa hukum yang akan diterapkan dalam pe™p-lesaiannya adalah Hukum Islam. Seperti yang diatur dalam ! 9 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alter Penyelesaian Sengketa dan Pasal 5 Peraturan Prosedur BAMU bahwa para pihak yang bersengketa harus membuat suatu surat perjanjian tertulis yang menyatakan, bahwa para pihak sepakat Untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di BAMUI. Dengan demikian, kesepakatan tersebut menjadi suatu perikatan bagi pan pihak yang bersengketa, bahwa otomatis sengketa tersebut akan diselesaikan menurut Hukum Islam. Pada perkembangannyi
kemudian, BAMUI yang berkedudukan di Ibu Kota Jakarta ini kemudian dijadikan sebagai cikal bakal berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dengan semakin banyak didirikannya lembaga-lembaga keuangan syariah di seluruh pelosok tanah air, maka untuk ke depannya nanti akan berdiri BASYARNAS lainnya di seluruh pelosok nusantara sebagai lem-baga penyelesaian sengketa bagi tiap transaksi yang menggunakan Hukum Perikatan Islam dan sebagai badan yang akan mengeluarkan legal opinion di bidang Hukum Muamalat.
Bab 6
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bisnis Modern
Ijtihad sebagai sumber Hukum Islam ketiga member! peluang
untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi
segala permasalahan di era globalisasi ini. Berbagai jenis transaksi
telah muncul dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk
ke negeri kita Indonesia. Banyak jenis transaksi baru yang di-
tawarkan yang juga menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda.
Di samping itu, terdapat pula-ketentuan-ketentuan hukum yang
dikeluarkan oleh otoritas pemtrintah untuk menertibkan kegiatan-
kegiatan bisnis modern tersebut secara konvensional. Di sisi lain,
untuk melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas ber-
agama Islam, perlu dikaji kejelasan hukum dari transaksi tersebut
dipandang dari sudut hukum Islam. Oleh karena itu, di bawah ini
akan ditinjau beberapa jenis transaksi di zaman modern dan bagai-
mana pandangan Hukum Islam terhadap masing-masing bisnis
tersebut.
*
A. Mum LEVEL MARKETING
1. Pengertian
Multi Level Marketing (MLM) berasal dari bahasa Inggris, multi berarti banyak, level berarti jenjang atau tingkat, sedangkan marketing artinya pemasaran. Jadi, multi level marketing adalah pe-masaran yang berjenjang banyak.1 Disebut multi level, karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan pen-jualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat.
MLM ini disebut juga sebagai network marketing. Disebut demi-kian karena anggota kelompok tersebut semakin banyak, sehingga membentuk sebuah jaringan kerja (network) yang merupakan suatu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja berupa se-kumpulan banyak orang yang kerjanya melakukan pemasaran.
Kadang-kadang ada juga yang menyebut MLM sebagai bisnis penjualan langsung atau direct selling. Pendapat ini didasari oleh pelaksanaan penjualan MLM yang memang dilakukan secara langsung oleh wiraniaga kepada konsumen. Tidak melalui pe-rantara lagi, tidak melalui toko swalayan, kedai atau warung, tetapi langsung kepada pembeli. Di Indonesia, saat ini penjualan langsung atau direct selling, baik yang single level maupun multi level bergabung dalam suatu asosiasi, yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). Organisasi ini merupakan anggota KADIN, bagian dari World Federation Direct Selling Association (WFDSA).
/
2. Konsep Dasar Multi Level Marbetin^(MLM)
i
MLM adalah menjual atau memasarlian langsung suatu produk, baik berupa barang atau jasa konsumen, sehingga biaya distribusi dari barang yang dijual atau dipasarkan tersebut sangat minim atau bahkan sampai ke titik nol yang artinya, bahwa dalam bisnis MLM ini tidak diperlukan biaya distribusi.2 MLM juga meng-hilangkan biaya promosi dari barang yang hendak dijual, karena distribusi dan promosi ditangani langsung oleh distributor dengan sistem berjenjang.
Mekanisme operasional pada MLM ini yaitu, seorang distri¬butor dapat mengajak orang lain untuk ikut juga sebagai distri¬butor. Kemudian, orang lain itu dapat pula mengajak orang lain lagi untuk ikut bergabung. Begitu seterusnya, semua yang diajak dan ikut merupakan suatu kelompok distributor yang bebas meng¬ajak orang lain lagi sampai level yang tanpa batas. Inilah salah satu perbedaan MLM dengan pendistribusian secara konvensional
yang bersifat single level.3 Pada pendistribusian konvensional, seorang agen mengajak beberapa orang bergabung ke dalam kelompoknya menjadi penjual atau sales atau disebut juga dengan "wiraniaga". Pada sistem single level, para wiraniaga tersebut meski-pun mengajak temannya, hanya sekadar pemberi referensi yang secara organisasi tidak di bawah koordinasinya melainkan terlepas. Mereka berada sejajar sama-sama sebagai distributor.
Dalam MLM terdapat unsur jasa. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya seorang distributor yang menjualkan barang yang bukan miliknya dan ia mendapatkan upah dari presentase harga barang. Selain itu, jika ia dapat menjual barang tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka ia mendapatkan bonus yang ditetapkan perusahaan.
3. MLM Menurut Hufcum Islam /
/
Dalam literatur Hukum Islam, system MLM ini dapat di-kategorikan pembahasan fiqih muamalah dalam kitab Al-Buyu' mengenai perdagangan atau jual beli. Oleh karena itu, dasar hukum yang dapat dijadikan panduan bagi umat Islam terhadap bisnis MLM ini antara lain adalah konsep jual beli, dan tolong-menolong, dan kerja sama (taaivuri). Dalam Al-Qur'an, dasar hukum jual beli di antaranya terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 275 yang menegas-kan halalnya jual beli, yang berbunyi: "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Sedangkan dasar hukum taawun, di antaranya QS. al-Maidah (5): 2, yang berbunyi: "Tolong-menolonglah atas kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong atas dosa dan permusuhan." Selain itu, terdapat pula Ha'dits Rasulullah SAW riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah, yang berbunyi: "Perdagangan itu atas dasar sama-sama ridha" dan Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan al-Hakim yang berbunyi: "Umat Islam terikat dengan persyaratan mereka."
Jadi, pada dasarnya, hukum dari MLM adalah mubah (boleh), asalkan tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Riba;
b. Gharar atau ketidakjelasan;
c. Dharar atau merugikan/menzalimi pihak lain; dan
d. Jahalah atau tidak transparan.
Karena MLM merupakan perdagangan, oleh karena itu juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perikatan.
4. MLMSyariah \
\,
Secara realitas, kini perusahaan MLM sudah oanyak tumbuh di dalam dan luar negeri. Bahkan, di Indonesia sudah\ada yang secara terang-terangan menyatakan bahwa MLM tersebiit sesuai syariat, seperti Ahad-Net, MQ-Net, dan lain-lain. Produk dan usaha MLM yang menjalankan prinsip syariah, memperoleh sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Untuk MLM yang berdasarkan prinsip syariah ini, hingga sejauh ini memang diperlukan akuntabilitas*dari MUI.
Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis MLM itu sesuai dengan syariah atau tidak, yaitu:4
a. Aspek produk atau jasa yang dijual; b. Sistem dari MLM itu sendiri.
Dari aspek produk yang dijual, dalam hal ini objek dari MLM harus merupakan produk-produk yang halal dan jelas. Bukan produk-produk yang dilarang oleh a^ama. Syarat-syarat objek dalam MLM adalah pada prinsipnya selain objeknya harus barang halal, produk itu juga harus bermanfaat, dapat diserahterimakan, dati mempunyai harga yang jelas. Oleh karena itu, meskipun MLM tersebut dikelola atau memiliki jaringan distribusi yang dijalankan oleh muslim, namun apabila objeknya tidak jelas bentuk, harga atau manfaatnya, maka tidaklah sah.
Dari sudut sistem MLM itu sendiri, pada dasarnya, MLM syariah tidak jauh berbeda dengan MLM konvensional. Namun, yang membedakan adalah bahwa bentuk usaha atau jasa yang
dijalankan MLM berdasarkan syariat Islam. Sebagai contoh, dalam menjalankan usahanya, MLM syariah harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:5
1) Sistem distribusi pendapatan, haruslah dilakukan secara pro-fesional dan seimbang. Dengan kata lain tidak terjadi eks-ploitasi antarsesama.
2) Apresiasi distributor, haruslah apresiasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mitealnya tidak melakukan pemaksaan, tidak berdusta, jujur, damtidak merugikan pihak lain, serta berakhlak mulia (akhlakul karitmh).
3) Penetapan harga, kalaupun keuntungan (komisi dan bonus) yang akan diberikan kepada para anggota berasal dari ke¬untungan penjualan barang, bukan berarti harga barang yang dipasarkan harus tinggi. Hendaknya semakin besar jumlah anggota dan distributor, maka tingkat harga makin menurun, yang pada akhirnya kaitm muslimin dapat merasakan sistem pemasaran tersebut.
4) Jenis produk, yang ditawarkan haruslah produk yang benar-benar terjamin kehalalan dan kesuciannya sehingga kaum muslimin merasa aman untuk menggunakan/mengonsumsi produk yang dipasarkan.
Selain iru, MLM syariah juga memiliki sifat inovatif, sebagai ilustrasi, MLM syariah yang dilaksanakan oleh PT Ahad-Net Internasional di samping menawarkan jenis produk yang beragam, juga menawarkan bagi setiap mitra niaganya keuntungan finansial RAHMAT, yang meliputi:6
1) Rabat (potongan harga);
2) Asuransi (takaful);
3) Hari Tua (pensiun);
4) Mudharabah (sistem bagi hasil tahunan); dan
5) Andil (saham perusahaan).
Serta keuntungan nonfinansial KAWAN, yang terdiri atas:
1) Kegotongroyongan;
2) Asistensi usaha;
3) Waktu usaha yang fleksibel;
4) Akhlak yang lebih baik; dan
5) Nilai ibadah dan persaudaraan.
5. Kesimpulan
Multi Level Marketing tidakbertentangan dengan Hukum Perikatan Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat-syarat perikatan menurut Hukum Islam serta tidak mengandung unsur-unsur riba, gharar, dharar dan jahalah. Selain itu, menyangkut keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak mitra kerja dalam sistem MLM yang berjenjang ini dapat disepadankan dengan ungkapan dalam QS. al-Baqarah (2): 261, yang berbunyi: "Perumpamaan orang yang memanfaatkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tmlir, dan pada tiap-tiap bulir tumbuh seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".7
B. WARALABA (FRANCHISING)
1. Pengertian
Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba tanggal 18 Juni 1997 dan Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/ 1977 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Waralaba, pengertian Waralaba (Franchisee) adalah:
"perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memcin-faatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual tituu penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suat
imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang atau jasa".8
Sedangkan secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian Francisee (Franchising) adalah pemberMn hak olehfranchisor kepada franchisee untuk menggunakan keknasan usaha atau ciri pengenal bisnis di bidang perdagangan/jasa berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan termasuk identitas perusahaan (logo, merek, dan desain perusahaan, penggunaan rencana pemasaran serta pem-berian bantuan yang luas, waktu/saat/jam operasional, pakaian, dan penampilan karyawan) sehingga kekhasan usaha atau ciri pe-ngenal bisnis dagang/jasa milik franchisee sama dengan kekhasan usaha atau bisnis dagang/jasa milik dagang franchisor.9
Dari kedua pengertian di atas tampak adanya dua pihak dalam Perjanjian Waralaba ini, yaitu Pemberi Waralaba (Franchisor) dan Penerima Waralaba (Franchisee). Yang dimaksud dengan franchisor adalah pihak atau para gjhak yang memberikan izin kepada pihak lain (Frachisee) untuk menggunakan kekhasan usaha dan spesifikasi (ciri pengenal) bisnis miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan Franchisee adalah pihak atau para pihak yang mendapat izin atau lisensifranchisee dari pihakfrenchisor untuk menggunakan kekhasan usaha atau spesifikasi usaha franchisor tersebut.
Pada dasarnya Franchise adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Franchisor dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada franchisee untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa dibawah nama identitas franchisor dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan franchisor. Franchisor memberikan bantuan (assistance) terhadap franchisee. Sebagai imbalannya franchisee membayar jumlah uang berupa innitialfee dan royalty.
2. Konsep Dasar Bisnis Waralaba/Franchi "\
Pada dasarnya dalam sistem franchise terdapat tiga Kbmponen pokok, yaitu: Pertama, franchisor, yaitu pihak yang mcmiliki sistem atau cara-cara dalam berbisnis. Kedua, franchisee, yaitu pihak yang membeli franchise atau sistem dari franchisor sehingga memiliki hak untuk menjalankan bisnis dengan cara-cara yang dikembangkan oleh franchisor. Ketiga adalah franchise, yaitu sistem dan cara-cara bisnis itu sendiri. Ini merupakan pengetahuan atau spesifikasi usaha dari franchisor yang dijual kepada franchise.
Waralaba dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu Waralaba Produk dan Merek Dagang (product and trade franchise) dan Waralaba Format Bisnis (business format franchise).10 Waralaba Produk dan Merek Dagang adalah bentuk waralaba yang paling sederhana. Dalam Waralaba Produk dan Merek Dagang, Pemberi Waralaba memberikan hak kepada Penerima Waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh Pemberi Waralaba yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagang milik Pemberi Waralaba. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut biasanya Pemberi Waralaba mendhpatkan suatu bentuk pem-bayaran royalty di muka, dan selanjutnya Pemberi Waralaba mem-peroleh keunrungan melalui penjualan produk yang diwaralabakan kepada Penerima Waralaba. Dalam bentuknya yang sangat sederha¬na ini, Waralaba Produk dan Merek Dagang sering kali mengambil bentuk keagenan, distributor, atau lisensi penjualan. Contoh dari bentuk ini, misalnya dealer mobil (Auto 2000 dari Toyota) dan stasiun pompa bensin (Pertamina).
Sedangkan, Waralaba Format Bisnis adalah pemberian sebuah lisensi oleh seseorang kepada pihak lain, lisensi tersebut mem¬berikan hak kepada Penerima Waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang Pemberi Waralaba, dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih menjadi terampil dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar-
dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Waralaba Format Bisnis ini terdiri atas:
a. konsep bisnis yang menyeluruh dari Pemberi Waralaba;
b. adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, sesuai dengan konsep Pemberi Waralaba;
c. proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus dari pihak Pemberi Waralaba.
Dalam bisnis franchise ini, yang dapat diminta dari franchisor oleh franchisee adalah:
1) brand name yang meliputi logo, peralatan, dan lain-lain. Franchisor yang baik juga memiliki aturan mengenai tampilan /display perwakilan toko (shopfront) dengan baik dan detail.
2) sistem dan manual operasional bisnis. Setiap franchisor memiliki standar operasi yang sistematis, praktis serta mudah untuk diterapkan, dan mestinya juga tertuang dalam bentuk tertulis.
3) dukungan dalam beroperasi. Karena franchisor memiliki pengalaman yang lebih luas serta sudah membina banyak franchisees, dia seharusnya memiliki kemampuan untuk mem-beri dukungan bagi franchisee yang baru.
4) pengawasan (monitoring). Franchisor yang baik melakukan peng-awasan terhadap franchise untuk memastikan, bahwa sistem yang disediakan dijalankan dengan baik dan benar serta secara konsisten.
5) penggabungan promosi/joint promotion. Ini berkaitan dengan unsur pertama yaitu masalah sosialisasi brand name.
6) pemasokan. Ini berlaku bagi franchise tertentu, misalnya bagi franchise makanan dan minuman di mana franchisor juga me-rupakan supplier bahan makanan/minuman. Kadang-kadang franchisor juga memasok mesin-mesin atau peralatan yang diperlukan. Franchisor yang baik biasanya ikut membantu franchisee untuk mendapatkan sumber dana modal dari investor (fund supply) seperti bank misalnya, meskipun itu jarang sekali.
Pada umumnya, franchisee perlu membayar initial fee yang sifat-nya sekali bayar, atau kadang-kadang sekali untuk sekali periode
tertentu, misalnya 5 tahun. Di atas itu, biasanya franchisee mem-bayar royalti atau membayar sebagian dari hasil penjualan. Variasi lainnya adalah franchisee perlu membeli bahan pokok atau peralatan (capital goods) dari franchisor.
Pada dasarnya perjanjian bersifat konsensuil, namun demikian ada perjanjian-perjanjian tertentu yang mewajibkan dilakukan se-suatu tindakan yang lebih dari hanya sekadar kesepakatan, se-belum pada akhirnya perjanjian tersebut dapat dianggap sah.
Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal. Hal tersebut dikarenakan Perjanjian Waralaba memang disyaratkan dalam Pasal 2 PP No. 16 Tahun 1997 untuk dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Hal ini diperlukan sebagai perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam Perjanjian Waralaba tersebut.
Secara umum dikenal adanya dua macam atau dua jenis kom-pensasi yang dapat diminta oleh Pemberi Waralaba dari Penerima Waralaba. Yang pertama adalah kompensasi langsung dalam bentuk nilai moneter (direct monetary compensation), dan yang kedua adalah kompensasi tidak langsung y^ng dalam bentuk nilai mone¬ter atau kompensasi yang diberikan dalam bentuk nilai moneter (indirect and nonmonetary compensation).
Yang termasuk dalam Direct Monetary Compensation adalah lump sum payment, dan royalty. Lump sum payment adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu yang wajib dibayarkan oleh Penerima Waralaba pada saat persetujuan pemberian waralaba disepakati untuk diberikan oleh Penerima Waralaba. Sedangkan, royalty adalah jumlah pembayaran yang dikaitkan dengan suatu presentasi tertentu yang dihitung dari jumlah produksi dan/atau penjualan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dijual ber-dasarkan Perjanjian Waralaba, baik yang disertai dengan ikatan suatu jumlah minimum atau maksimum jumlah royalty tertentu •! atau tidak.
Yang termasuk dalam indirect and nonmonetary compensation, meliputi antara lain keuntungan sebagai akibat dari penjualan. barang modal atau bahan mentah, yang merupakan satu pakeu dengan pemberian waralaba, pembayaran dalam bentuk divid ataupun bungan pinjaman dalam hal Pemberi Waralaba juga I
memberikan bantuan finansial, baik dalam bentuk ekuitas atau dalam wujud pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, cost shifting atau pengalihan atas sebagian biaya yang harus di-keluarkan oleh Pemberi Waralaba, perolehan data pasar dari ke-giatan usaha yang dilakukan oleh penerima lisensi, dan lain se-bagainya.
Dengan persyaratan pernyataan, "berdasarkan persyaratan dan/atau penjualan-penjualan barang dan/atau jasa, jelas kompen-sasi yang diizinkan dalam pemberian waralaba menurut PP No. 16 Tahun 1997, hanyalah imbalan dalam bentuk direct monetary compensation.
Ketentuan Pasal 2 PP No. 16 Tahun 1997, menegaskan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, dengan ketentuan bahwa Perjanjian Waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
Pasal 3 Ayat IrPP No. 16 Tahun 1997 selanjutnya menentukan bahwa sebelum membuat perjanjian, Pemberi Waralaba wajib me-nyampaikan keterangan kepada Penerima Waralaba secara tertulis dan benar, sekurang-kurangnya mengenai:
a. Nama pihak Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya;
Keterangan mengenai Pemberi Waralaba menyangkut iden-titasnya, antara lain nama dan/atau alamat tempat usaha, nama dan alamat Pemberi Waralaba, pengalaman mengenai keber-hasilan atau kegagalan selama menjalankan waralaba, ke¬terangan mengenai Penerima Waralaba yang pernah dan masih melakukan perikatan, dan kondisi keuangan. b. Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek waralaba;
c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba;
Persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba, antara lain mengenai cara pembayaran, ganti rugi, wilayah pemasar-an, dan pengawasan mutu.
d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima;
Keterangan mengenai prospek kegiatan waralaba, meliputi juga dasar yang dipergunakan dalam pemberian keterangan tentang proyek yang dimaksud. e. Hak dan kewajiban pemberi dan Penerima Waralaba;
Bantuan atau fasilitas yang diberikan, antara lain berupa pe-latihan, bantuan keuangan, bantuan pemasaran, bantuan pem-bukuan, dan pedoman kerja.
f. Pengakhiran, pembatalan, dan perpanjangan Perjanjian Wara¬laba, serta hal-hal lain yang perlu diketahui Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Waralaba.
Selanjutnya Pemberi Waralaba oleh Peraturan Pemerintah ini diwajibkan memberikan waktu yang cukup kepada Penerima Waralaba untuk meneliti dan mempelajari informasi-informasi yang disampaikan tersebut secara lebih laniut.
3. Waralaba Menurut Hubum Islam
Bila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan dalam waralaba (Franchising) dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerja sama (syarikah). Hal ini disebabkan oleh karena dengan adanya per¬janjian Franchising itu, maka secara otomatis antara franchisor dengan franchisee terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian). Kerja sama tersebut dimaksud-kan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.
Suatu waralaba adalah suatu bentuk perjanjian, yang isinya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak Penerima Waralaba. Waralaba merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena baik Pemberi Waralaba, maupun Penerima Waralaba, keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Dalam waralaba diperlukan adanya prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. Hal ini sangat sesuai dengan rukun dan syarat akad me-nurut hukum Islam dan larangan transaksi "Gharar" (ketidak-
Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal. Hal tersebut di-karenakan Perjanjian Waralaba memang disyaratkan untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam Perjanjian Waralaba. Hal ini sesuai dengan Asas Tertulis (kitabah) yang terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 282.
Waralaba melibatkan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha ataupun waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan/atau penjualan barang dan/atau jasa. Hal ini sesuai dengan asas penghargaan terhadap kerja dalam Asas Hukum Perdata Islam.
Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sistem Waralaba (Franchising) ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama objek Perjanjian Waralaba tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam (misalnya: bisnis penjualan makanan atau minuman yang haram), maka perjanjian tersebut otomatis batal menurut Hukum Islam dikarenakan bertentangan dengan syariat Islam.
Selain itu, bisnis waralaba ini pun mempunyai manfaat yang cukup berperan dalam meningkatkan pengembangan usaha kecil dan menengah di negara kita, apabila kegiatan waralaba tersebut hingga pada derajat tertentu dapat menggunakan barang-barang hasil produksi dalam negeri maupun untuk melaksanakan kegiatan yang tidak akan merugikan kepentingan dari pengusaha kecil dan menengah tersebut. Sehingga dari segi kemaslahatan usaha waralaba ini juga bernilai positif sehingga dapat dibenarkan menurut Hukum Islam. Pada dasarnya, sistem franchise (waralaba) merupakan sistem yang baik untuk belajar bagi franchisee, jika suatu saat berhasil dapat melepaskan diri dari franchisor karena biaya yang dibayar cukup mahal dan selanjutnya dapat mendirikan usaha sendiri atau bahkan membangun bisnis franchise baru yang islami.
Untuk menciptakan sistem bisnis waralaba yang islami, di¬perlukan sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang ber-tujuan untuk menghindari berbagai periyimpangan moral bisnis
(moral hazard). Filter tersebut adalah dengan komitmen menjauhi 7 (tujuh) pantangan MAGHRIB (barat), yakni:
1) Maysir, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif.
2) Asusila, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
3) Gharar, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
4) Haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharam-kan syariah.
5) Riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komo-ditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antarbarang ribawi sejenis.
6) Ihktikar, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.
7) Berbahaya, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang mem-bahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan kemaslahatan.
4. Kesimpulan
Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum bisnis waralaba (franchise) sangat tergantung kepada kesesuaian bidang usaha bisnis/ra«c/n'se dan sistem serta mekanisme kerja samanya dengan prinsip syariah dan ketiadaan dari segala pantangan syariah dalam bisnis tersebut. Namun secara umum, berbisnis melalui waralaba adalah suatu jalan yang baik untuk dicoba, karena metode ini selain membawa keuntungan bagi para pihak, juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai islami.
C. PERNIAGAAN SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC COM¬MERCE)
1. Pengertian
Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi ko-munikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir ke seluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai Internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan kerja komunikasi (network) yang bersifat global yang tercipta dari saling terkoneksinya perangkat-perangkat komputer, baik yang berbentuk personal komputer maupun superkomputer.11 Aktivitas bisnis dengan teknologi Internet disebut sebagai electronic commerce (e-commerce) dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah "Perniagaan Elektronik".
Bagi banyak kalangan, e-commerce merupakan suatu teknologi baru yang belum cukup dikenal. Terdapat berbagai pengertian mengenai e-commerce yang dapat kita peroleh dari berbagai sumber, antara lain:
"The term electronic commerce refers generally to commercial transactions involving both organisations and individuals, that are based upon the processing and transmission of digitize data, including text, sound, and visual images, and that are carried out over open networks (like the Internet) or dosed networks (HkeOALorminitel) that have a gateway onto an open network. "u
Sedangkan referensi lainnya memberikan pengertian e-commerce sebagai: "Any form of business transactions in which the parties interact electronically rather than by physical exchange or direct physical contact. "13
Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa aktivitas e-commerce adalah suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya per-niagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media Internet.
2. Konsep Dasar E-Commerce
E-Commerce merupakan perjanjian melalui online contract yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Per-bedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Walaupun dalam beberapa jenis online contract tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elek-tronika, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses Internet. Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI (Electronic Data Interchange), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelola-nya.14 Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar se-hingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer penerima.
Pada suatu pertukaran data elektronik (Electronic Data Inter¬changes) lazimnya para pihak mengikuti suatu metode pertukaran data bisnis yang bersifat standar dengan format yang lazim telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut, seperti yang diatur dalam konsep Electronics data Interchanges Agreement di Eropa.15 Beberapa pokok dari konsep EDI masyarakat Eropa yang mengacu pada UNCITRAL model Law on Electronic Commerce (1996/1998) telah menjadi pedoman dalam proses transaksi EDI.
Dalam e-commerce seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu Internet dengan memasukkan penawaran tersebut
dalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan per-dagangan atau memasukkannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari. Dalam menjelajah situs dalam Internet, pembeli layak-nya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemu-kan sesuatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional. Untuk melengkapi uraian tersebut, akan disajikan sebuah ilustrasi sebagai berikut:
Misalnya, A membuka website atau situs dari sebuah provider dan dia membaca:
"welcome to xfx.com. we are delighted you have visited our site. By visiting here, you have been entered as a subscriber to our newsletter 'xxxNews', which will be sent to you electronically every week at a cost of$ 5.00 per week. We will send you an invoice every month. 'You may cancel your subscription at any time..." "... For a subscription, click the "OK! "button, or for subscription call 1-800-345-444 and give your name and address at the tone, or send an e-mail with the words 'aaa' to subscribe@xxx.com. ":6
Pesan di atas jelas berisikan suatu penawaran, yaitu pihak XXX.Com dengan ketentuan tertentu yang tercantum di dalam-nya. Jika penerima penawaran setuju dengan penawaran, maka ia dapat melanjutkan transaksi dengan cara yang tercantum dalam penawaran itu.
3. Perniagaan Secara Elefetronife Ditinjau dari Hukum Perikatan Islam
Dalam bidang muamalah, dikenal suatu asas Hukum Islam, yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan keboleh-an melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al-
Qur'an dan As-Sunnah. Ini berarti, bahwa Islam member! kesem-patan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata (baru) sesuai dengan per-kembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Tuhan me-mudahkan dan tidak menyempitkan kehidupan manusia seperti yang dinyatakan dalam QS. al-Baqarah (2): 185, 286. Berdasarkan asas kebolehan tersebut, sekarang ini telah berkembang suatu cara dalam mengadakan suatu perdagangan atau perniagaan atau jual beli melalui media elektronik yang lebih dikenal dengan e-commerce.
Sekalipun online contract merupakan fenomena yang baru, tetapi
semua negara tetap memberlakukan asas-asas dan peraturan
hukum kontrak yang telah dianutnya. Dikenal asas-asas universal
tentang pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu asas
konsensual, asas kebebasan berkontrak, prinsip iktikad baik, syarat
sahnya perjanjian, dan lain-lain. x
Untuk mengetahui apakah e-commerce bertentangan atau tidak dari segi Hukum Perikatan Islam, maka e-commerce harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut Hukum Perikatan Islam sebagaimana diuraikan pada Bab III Buku ini. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam suatu akad, pada intinya subjek perikatan harus telah akil baligh (dewasa dan berakal sehat) serta bebas dari tekanan atau paksaan (mukhtar) dari pihak lain (sukarela). Hal-hal tersebut merupakan syarat utama yang mutlak harus terpenuhi bagi para pihak yang akan melakukan perikatan Islam.
Mengenai syarat dewasa, dalam e-commerce, sulit untuk menen-tukan apakah para pihak yang melakukan perikatan tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini karena para pihak tidak bertemu secara fisik melainkan melalui Internet sehingga para pihak tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi fisik pihak yang lain. Oleh karena itu, apabila pihak yang melakukan e-commerce telah dewasa, mampu bertindak sendiri (tidak berada di bawah peng-ampuan, maka perikatan yang terjadi pada e-commerce itu adalah sah. Di samping itu, permasalahan perwakilan pun menjadi masalah untuk diketahui. Apakah orang yang menawarkan barang itu benar-benar orang yang berwenang menjual barang. Apabila orang tersebut tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan sesuatu perjanjian atau ternyata barang tersebut tidak
dimiliki sendiri oleh orang yang melakukan online contract dan tidak memiliki kuasa dari pihak pemilik barang tersebut, dalam e-commerce hal ini sulit diketahui.
Mengenai objek e-commerce harus memenuhi syarat objek akad, yaitu: a. telah ada pada waktu akad diadakan; b. dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat); c. harus jelas dan diketahui; d. dapat diserahterimakan. Apabila dikaji objek e-commerce ini, maka dapat kita ketahui hal-hal sebagai berikut:
ad. a. telah ada pada waktu akad diadakan
Barang yang ditransaksikan dalam e-commerce ada yang memang telah ada (siap kirim) atau yang bersifat pesanan. Jadi, pengertian ada dalam transaksi ini lebih diutamakan bentuk tampilan benda tersebut dalam layar Internet. Mengenai jual beli baraffig yang tidak ada di tempat akad jual beli yang untuk melihat barangnya mengalami kesulitan melihatnya, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang diperjual-belikan itu terurai dengan jelas. Jika barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah. Namun, apabila ternyata berbeda, maka pihak yang tidak menyaksikan boleh memilih untuk menerima atau tidak dengan mengguna-kan hak "khiyar".
ad. b. dibenarkan oleh syariah
Objek akad yang dibenarkan oleh syariat tidak hanya yang zatnya halal, namun juga harus bermanfaat. Mengenai syarat halalnya, objek yang ditransaksikan dalam online contract terdiri dari berbagai macam jenis barang atau jasa yang jika dilihat dari ukuran halal atau haramnya barang tersebut akan me-nyebabkan kerancuan. Selain itu, transaksi melalui online contract tidak hanya dilakukan antardaerah di Indonesia, tetapi kebanyakan dilakukan antarnegara di dunia. Oleh karena itu, wajar jika terjadi ketidaksamaan persepsi mengenai halal atau haramnya barang yang diperdagangkan. Bagi rnereka yang penting adalah terdapatnya kesepakatan tentang objek tersebut dan oleh karenanya menurut hukum transaksi itu menjadi sah. Dalam hal ini rnenjadi suatu permasalahan apabila kita menerapkannya dalam konsep Islam. Halalnya suatu barang
dalam transaksi lintas negara tergantung dari fatwa halal atau haramnya suatu barang di negara yang bersangkutan. Misal-nya, minuman keras di Amerika tidak dalam label haram, sedangkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam adalah haram, dan hal ini di dalam online contract tidak diper-masalahkan sama sekali.
Dalam online contract tidak dipermasalahkan apakah objek per-ikatan adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya, karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam online contract. Sedangkan, dalam konsep perikatan Islam hal ini dapat menjadi permasalahan, karena objek perikatan harus bermanfaat. Benda yang dibeli tidak untuk dimanfaatkan merupakan tindakan mubazir, atau menimbun harta, kecuali barang dagangan atau persiapan yang penggunaannya telah diperhitungkan untuk jangka waktu tertentu. Selain itu pe-manfaatannya pun harus positif. Misalnya, objek perikatan tersebut adalah senjata. Terdapat dua sisi, pertama barang tersebut akan bermanfaat jika senjata tersebut digunakan untuk membela diri atau berjaga-jaga, namun di sisi lain men¬jadi merugikan atau membahayakan jika senjata tersebut di-gunakan untuk kejahatan. Hal ini kembali kepada pihak yang terkait dan dalam online contract tidak dipermasalahkan tujuan dari para pihak untuk bertransaksi. Hal ini sampai sekarang tetap menjadi permasalahan apabila diterapkan melalui per¬ikatan melalui konsep Islam.
ad. c. harus jelas dan diketahui
Sebagaimana telah dibahas pada Bab 3 buku ini, bahwa objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak, maka jika barang atau harga tidak diketahui, jual beli tidak sah karena dimungkinkan mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat "diketahui", cukup dengan penyaksian bara¬ng dan ukurannya sekalipun tidak diketahui wujud nyatanya. Dan harga satuan barang tersebut haruslah jelas diketahui oleh pembeli.
Dalam e-commerce, para pihak yang melakukan akad tidak ber-temu secara fisik. Hal tersebut mengakibatkan barang yang menjadi objek akad tidak dapat dilihat secara langsung.
Dalam perjanjian dcngan menggunakan media elektronika terdapat bebcrapa kemungkinan terjadinya kesalahan dalam komunikasi atau masuknya penipu atau "hackers" yang me-ngacaukan transaksi dan kemudian hari baru diketahui ter-nyata barang yang dimaksud oleh penjual disalahtafsirkan oleh pembeli. Hal ini tentunya menjadi masalah dalam per-ikatan menurut Hukum Islam.
Kemungkinan terjadi kesalahan harga dalam sistem komuni¬kasi secara elektronik sangat besar terjadi. Hal tersebut mungkin karena kesalahan dalam mengetik satu angka yang akan membuat salah satu pihak sangat dirugikan, dan biasa-nya pemberian persetujuan dalam perikatan tersebut dilakukan berdasarkan harga yang tercantum di dalam online contract ter¬sebut. Hal ini tentunya menjadi masalah juga bagi objek dalam perikatan menurut Islam dan jika semua kesalahan tersebut terjadi, maka hendaknya hal ini dimasukkan unsur kekhilafan serta penipuan dan menjadi syarat untuk meminta pembatalan terhadap perjanjian atau perikatan tersebut. Selain dengan harga, biasanya juga terjadi kesalahan dalam deskripsi barang yang akan diperdagangkan. Hal ini juga dapat menjadi syarat pembatalan perikatan tersebut.
ad. d. dapat diserahterimakan
Dalam online contract berbagai masalah fisik dalam jaringan kerja atau sistem komunikasi lainnya, misalnya barang yang akan ditransaksikan berupa informasi bisnis, maka hal ini menjadi suatu permasalahan. Apakah barang tersebut dapat diserah¬terimakan secara nyata/ langsung diserahkan dari tangan ke tangan, karena informasi tersebut hanyalah berubah tempat dari data base penjual kepada data base pembeli. Oleh karena itu, pengertian konsep serah terima dalam e-commerce ini perlu diperluas tidak hanya dalam pengertian fisik saja. Sebab, dalam konsep perikatan Islam, syarat dapat diserahterimakan menjadi hal yang esensial karena hal ini menjamin, bahwa perikatan tersebut benar-benar terjadi dan tidak akan ada pihak yang dirugikan.
Mengenai Maudhu'ul Aqdi atau tujuan dari akad, jika e-commerce dilihat dari sudut pandang Hukum Perikatan Islam terutama
dari segi tujuan diadakannya akad, maka harus dilihat apakah e-commerce memenuhi ketiga poin yang terkandung dalam tujuan suatu akad menurut perikatan Islam.17 Sebagaimana diterangkan dalam Bab III yang lalu, ketiga poin yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:
a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
Dalam hal ini, penjualan barang yang akan dilakukan oleh
pihak merchant yang menjual barangnya di Internet ini adalah
suatu prestasi yang akan dilakukannya, dan bukan hal yang
telah ada sebelumnya. ,
b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pe-laksanaan akad.
Suatu prestasi dalam e-commerce baru berakhir apabila telah dilakukan penyerahan barang yang dipesan. Sehingga tujuan dari transaksi e-commerce akan berlangsung sejak adanya kata sepakat melalui pemesanan barang yang dilakukan oleh pembeli hingga penyerahan barang yang dimaksud.
c. Tujuan akad harus dibenarkan syarak.
Seperti pada syarat objek akad, dalam online contract juga terdiri dari berbagai macam jenis jasa yang jika dilihat dari ukuran halal atau haramnya jasa tersebiit akan menyebabkan ke-rancuan. Hanya transaksi yang jelas-jelas ditujukan untuk melakukan hal-hal yang dihalalkan syariat yang sah menurut Hukum Perikatan Islam.
Mengenai syarat Ijab Kabul yang harus menggambarkan ada¬nya kesepakatan para pihak hal ini juga dapat mengalami per-masalahan. Dalam e-commerce, kesepakatan para pihak lahir dengan jalan adanya penawaran suatu barang dengan harga tertentu dari pihak penjual yang tertera di dalam Internet, begitu pihak pembeli merasa tertarik dengan yang ditawarkan oleh penjual, ia kemudian memberikan persetujuannya dengan mengklik "simbol" barang
yang ada di layar komputer, lalu memesannya. Maka, ketika itu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perikatan. Perbedaannya adalah bahwa pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik, tetapi hanya melalui perantara, yaitu media Internet. Persyaratan mengenai ijab kabul dalam e-commerce ini adalah:
a. Jala'ul ma'na (jelasnya ijab dan kabul).
Akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting adalah antara ijab dengan kabulnya jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan.
Dari uraian di atas jelas, bahwa transaksi perniagaan secara elektronik m^menuhi poin pertama ini. Karena, dalam e-commerce ijab kabul dari suatu akad yang mencerminkan tujuan dari diadakannya akad tersebut dilakukan dengan cara tulisan yang pengirimannya dilakukan melalui pertukaran data elektronik yang mana format dari ijab kabulnya dalam bentuk tulisan tentu saja dapat dengan jelas dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi, jika kedua belah pihak saling setuju dengan penawaran dan penerimaan yang ada.
b. Ittishal al qabul bil ijab/tawafuq (kesesuaian antara ijab dan kabul).
Pada dasarnya jual beli harus dilakukan jika pembeli dan pen¬jual berada dalam satu majelis atau tempat. Jika syarat barang itu terperinci dengan jelas dan sesuai dengan informasi yang diberikan penjual kepada pembeli, maka jual beli dapat di¬lakukan dalam satu "majelis" yang maya dan jual beli tersebut adalah sah. Dalam transaksi e-commerce, pembeli dan penjual tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dengan berbagai negara yang berbeda. Seperti uraian dalam poin sebelumnya, bahwa pe¬nawaran dalam e-commerce dilakukan melalui situs-situs atau melalui provider, yang dalam penawaran tersebut diberitahukan informasi mengenai objek dari transaksi secara jelas dan ter¬perinci. Jika ada suatu perbedaan antara informasi yang diberi¬kan dalam situs dengan barang yang dijual dan telah dilakukan
pembayaran terhadap barang tersebut, maka pembeli dapat memberitahukan kepada pihak pemberi penawaran atau pen-jual dan pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah ia bayarkan. Jadi, e-commerce juga memenuhi poin ketiga yang harus terkandung dalam rukun suatu akad menurut Hukum Perikatan Islam.
c. Jazmul Iradataini (menunjukkan kehendak para pihak).
Dapat diartikan dengan pernyataan mengungkapkan ke¬hendak para pihak yang harus mencerminkan sukarela. atau jika penerima penawaran tidak menyetujui penawaran tersebut ia tidak perlu melakukan transaksi melalui cara yang disebut-kan di atas. Hal ini mencerminkan suatu kesukarelaan dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik.
Bagaimana dipastikan, bahwa pihak penerima tawaran telah menerima suatu penawaran dan melakukan transaksi secara sukarela, adalah dari kenyataan bahwa pembeli melakukan suatu transaksi tanpa ada paksaan karena ia membuka situs dengan keinginannya sendiri atau dengan kesukarelaan.
Secara keseluruhan, perdagangan elektronik atau e-commerce tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama telah memenuhi hal-hal yang harus terkandung di dalam suatu akad menurut Hukum Perikatan Islam. Dengan kata lain, e-commerce dapat disahkan transaksinya selama rukun dan syaratnya telah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Perikatan Islam.
4. Kesimpulan
Perdagangan yang dilakukan melalui Internet (e-commerce), pada dasarnya tidak berbeda dengan perdagangan (jual beli) pada umumnya yang dilakukan menurut Hukum Perdata. Dalam ajar-an Islam, jual beli diperbolehkan. E-commerce tidak bertentangan dengan perdagangan menurut Hukum Perikatan Islam karena per-ikatan dalam e-commerce juga memenuhi unsur-unsur atau rukun perikatan menurut Hukum Perikatan Islam. Sama halnya seperti pada perikatan jual beli secara konvensional, apabila seluruh syarat-syarat pada setiap rukun tersebut terpenuhi, maka perikatan jual beli (e-commerce) dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
D. ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT) l. Pengertian
EFT adalah pemindahbukuan sejumlah dana dari suatu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik.18 EFT dalam dunia perbankan saat ini sudah menjadi jasa pelayanan yang pokok bagi para nasabahnya. Para nasabah dapat memanfaatkan tek-nologi EFT untuk memindahbukukan rekening yang dimilikinya pada bank kepada pihak lain yang diruju dengan cepat dan biaya yang relatif murah. Dalam penerapannya pada Bank Syariah, jasa pelayanan yang memanfaatkan teknologi EFT haruslah selalu di-sesuaikan dengan prinsip Hukum Islam.
2. Konsep Dasar EFT
EFT terdiri atas berbagai macam sesuai dengan fungsinya masing-masing. Macam dan fungsi EFT yang digunakan oleh tiap-tiap bank bervariasi sesuai dengan kebutuhan bank tersebut. Di antara EFT yang sering digunakan oleh lembaga bank adalah se-bagai berikut:
a. Automated Funds Transfer (ATM), yaitu proses pengiriman uang secara otomatis dan teratur dari satu rekening ke rekening lainnya di suatu bank berdasarkan instruksi tetap dari nasabah yang rekeningnya didebit.
b. Debit Card, yaitu pelayanan kartu debit yang dikeluarkan oleh suatu bank bagi nasabahnya, di mana dengan menggunakan kartu tersebut nasabah dapat melakukan transaksi pembelian di "Point of Sale" tertentu yang ditunjuk oleh pihak bank dengan mendebit langsung rekening nasabah yang ber-sangkutan.
c. Direct Banking, yaitu layanan bank melalui telepon dengan pesan terekam, di mana nasabah hanya perlu waktu beberapa menit untuk melakukan transaksi dari rekeningnya ke seluruh dunia selama 24 jam sehari.
d. Automated Teller Machine, yaitu terminal online yang diaktifkan nasabah untuk menarik ataupun mendepositkan uang tunai ke rekeningnya.
e. SWIFT (Society for World Interbank Financial Telecommunication), yaitu suatu sistem transfer dana secara elektronik, di mana pengiriman pesan transfer dilakukan melalui jaringan kom-puter, yang proses perpindahannya hanya membutuhkan waktu beberapa detik.
f. BACH, yaitu terhubungnya suatu bank dengan lembaga kliring secara otomatis yang mempercepat proses setlement (penyelesaian transaksi perbankan).
Teknologi EFT digunakan pada saat ada instruksi dari nasabah kepada pihak bank untuk memindahbukukan sejumlah dana yang dimilikinya pada rekening bank kepada pihak lain. Sejak adanya instruksi tersebut, maka sebagai konsekuensinya timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Komposisi hak dan kewajib-an dalam perikatan antara nasabah dan bank pada pemanfaatan teknologi EFT adalah sebagai berikut: a. Hak dan kewajiban pihak nasabah:
Kewajiban pihak nasabah antara lain yaitu:
1) Menyetor uang untuk membuka rekening pada bank.
2) Menyetor uang untuk biaya transfer. Sedangkan hak nasabah adalah:
1) Terjaga uang untuk membuka pada rekening bank.
2) Dana dipindahbukukan sesuai dengan perjanjian. b. Hak dan kewajiban pihak Bank: Hak pihak Bank:
1) Menerima uang untuk membuka rekening bank.
2) Menerima uang untuk biaya transfer. Dan kewajiban pihak Bank adalah:
1) Menjaga uang yang ada pada rekening bank.
2) Mengirimkan dana nasabah pada pihak yang dituju sesuai dengan perjanjian.
3. Pandangan Hufeum Islam Terhadap Pemanfaatan EFT
Jasa transfer dengan EFT pada Bank Syariah dapat mengguna-kan sistem wakalah atau pemberian kuasa. Dalam hal ini pihak nasabah merupakan pihak pemberi kuasa, sedangkan pihak bank adalah pihak yang menerima kuasa untuk nielakukan proses transfer. Dasar hukurn pemberian kuasa atau al-wakalah adalah sebagai berikut:
a. Al-Qur'an
QS. al-Kahfi (18): 19 yang artinya: "... Maka serulah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini."
b. Al- Hadits
Dalam sejarah kehidupan pribadi Nabi Muhammad SAW
banyak melakukan pemberian kuasa kepada sahabat-sahabat beliau
untuk melaksanakan urusan yang semestinya urusan pribadi Nabi
SAW sendiri (untuk dan atas nama Nabi SAW). Praktik pemberian
kuasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW antara lain
adalah pemberian kuasa membayar utang. Praktik pemberian kuasa
(al-wakalah} dalam EFT terjadi pada saat nasabah memberikan
instruksi pada pihak bank untuk melakukan proses pemindah-
bukuan. Kemudian pihak nasabah diberikan tanda bukti. Pihak
bank sebagai penerima kuasa dari pihak nasabah mempunyai
kewajiban untuk memindahbukukan sejumlah dana milik nasabah
sesuai instruksi dari pihak nasabah. Pihak bank juga mempunyai
kewajiban untuk menjaga keamanan pemanfaatan teknologi EFT
tersebut.
Namun demikian, walaupun EFT memiliki berbagai ke-unggulan dan kelebihan teknologi, terdapat permasalahan apabila EFT di perbankan tersebut dijalankan secara Internet. Dalam Internet Banking sering dihadapkan pada permasalahan keamanan.19 Akan tetapi, tidak ada yang dapat menjamin teknologi tersebut aman
Dari beberapa keterangan prosedur dan mekanisme proses pengadaan dan penggunaan kartu kredit di atas, maka terdapat beberapa perjanjian yang dikenal dalam sistem manajemen opera-sional perbankan syariah, yaitu:25
a. Al-Ariah (perjanjian kredit)
Al-Ariah merupakan perjanjian yang mengadakan suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang atau jasa yang pembayaran harga atau jasa tersebut dilakukan ber-angsur-angsur dalam jangka waktu tertentu yang telah di-sepakati oleh kedua belah pihak. Dalam penggunaan kartu kredit, pembayaran dilakukan pada waktu terjadinya transaksi jual beli adalah dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit untuk kemudian diadakan penagihan dalam jangka waktu tertentu kepada pemegang kartu kredit yang mempunyai saldo minimal dalam rekeningnya. Dari sudut syariah, per¬janjian ini dibolehkan karena mengandung unsur tolong-menolong yang menguntungkan, di antara para ulama yang membolehkan perjanjian kredit ini antara lain Imam Thawus, al-Hakam, Hammad, dan Yusuf al-Qardhawi. b. Al-Wakalah (perjanjian pemberian kuasa)
Pengertian wakalah atau deputyship adalah penyerahan, pen-delegasian, atau pemberian mandat. Islam mensyariatkan a/-ivakalah karena manusia membutuhkannya. Dasar hukumnya adalah QS. Al-Kahfi (18): 19. Konsep ini dalam penggunaan kartu kredit merupakan prinsip perwakilan pembiayaan tunai dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak penerbit kartu (bank), c. Al-Kafalah (perjanjian penanggungan)
Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada • pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (pengalihan tanggung jawab). Dasar hukumnya adalah QS. Yusuf (12): 12. Bentuk jaminan yang
diberikan dalam mekanisme kartu kredit adalah kafalah al mu'alaqah yang merupakan bentuk jaminan yang biasanya digunakan dalam industri perbankan maupun asuransi.
4. Kartu Kredit Syariah
Di Indonesia saat ini telah dipraktikkan penerbitan Kartu Kredit Syariah oleh Bank Syariah. Mengenai Kartu Kredit Syariah ini dapat kita lihat dasar hukum operasionalnya di Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. a. Dasar Hukum Penerbitan Kartu Kredit Syariah
1) Peraturan Bank Indonesia No: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.
Pasal 36 huruf m menyatakan bank dapat melakukan kegiatan usaha kartu debit, charge card berdasarkan Prinsip Syariah.
2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 42/DSN-MUI/V/2004.
Pada fatwa tersebut telah ditetapkan, bahwa penggunaan charge card (salah satu dari macam kartu kredit) secara syariah dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:26 ). Ketentuan-ketentuan dalam Operasional Kartu Kredit Syariah 1) Ketentuan umum:
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
a) Syariah Charge Card adalah Fasilitas kartu talangan yang digunakan oleh pemegang kartu (hamil al-bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (musdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan;
b) Membership fee (rusum al-udhuwiyah) adalah iuran keanggota-an, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pe¬megang kartu sebagai imbalan izin menggunakan fa-silitas kartu;
c) Merchant Fee adalah/ee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah samsarah), pemasaran (taswiq), dan penagihan (tahsil al-dayn);
d) Fee penarikan uang tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud);
e) Denda keterlambatan (Late Charge) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial;
- f) Denda karena melampaui pagu (overlimit charge) adalah denda yang dikenakan karena melampaui pagu yang diberikan (overlimit charge) tanpa persetujuan penerbit kartu akan diakui sebagai dana sosial.
2) Ketentuan Akad
Akad yang dapat dipergunakan untuk Syariah Charge Card adalah:
a) Untuk transaksi pemegang kartu (hamil al-bithaqah) melalui merchant (Qabil al-bithaqah/penerima kartu), yang akan digunakan adalah Kafalah wal Ijarah.
b) Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad al-Qardh wal Ijarah.
3) Ketentuan dan batasan (dhawabith wa hudud) Syariah Charge Card:
a) Tidak boleh menimbulkan riba;
b) Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat;
c) Tidak mendorong israf (pengeluaran yang berlebihan antara lain dengan cara menetapkan pagu;
d) Tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas (ghalabah al-dayn): dan
e) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
4) Ketentuan Fee (uang administrasi):
a) luran Keanggotaan (Membership Fee)
Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (rusum Al-udwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas kartu.
b) Ujrah (Merchant Fee)
Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/ imbalan (ujrah samsarah), pemasaran (taswiq), dan pe-nagihan (tahsil al-dayn).
c) Fee Penarikan Uang Tunai
Penerbit kartu bolch menerima fee penarikan uang tunai (Rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. 5) Ketentuan Denda:
a) Denda keterlambatan {Late Charge)
Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.
b) Denda karena melampaui pagu (Overlimit Charge)
Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pe-megang kartu melampaui pagu yang diberikan (overlimit charge) tanpa persetujuan penerbit kartu dan diakui sebagai dana sosial.
Hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu kredit dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dibuat di bawah tangan dan klausul-klausulnya ditentukan secara sepihak oleh penerbit bersangkutan dalam bentuk yang standar. Hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang kartu tidak dirumuskan dalam suatu perjanjian. Aturan main kedua belah pihak tersebut terdapat dalam formulir aplikasi, petunjuk layanan dan tagihan tiap bulan yang mana ketiganya dibuat oleh penerbit secara baku. Secara tidak langsung dapat dikatakan hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya juga dibuat secara baku dan sepihak oleh penerbit, yang biasanya disebut juga perjanjian baku sepihak.
Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentu¬kan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditor yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitor. Dengan adanya perjanjian baku ini, apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain untuk memenuhi asas kebebasan berkontrak yang bertanggung
jawab. Hal ini perlu disesuaikan berdasarkan kemaslahatan. Pada masa saat sekarang ini sebagai akibat globalisasi, perjanjian baku dengan bentuk formulir secara luas menguasai dunia bisnis di Indonesia dengan alasan lebih efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu.
Apalagi dengan menggunakan sistem EFT, hal ini menjadi suatu keharusan dalam kelancaran transaksi.
5. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, pelaksanaan proses transfer dan jasa lainnya yang memanfaatkan EFT dengan prinsip wakalah adalah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Tanda bukti instruksi transfer dalam proses tersebut adalah telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam yang menganjurkan untuk membuat suatu bukti tertulis atas suatu perjanjian. Dengan bukti tertulis tersebut memberi keamanan bagi para pihak dan memberi tanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum.
E PRAKTIK PERSAINGAN USAHA
l. Pendahuluan
Dalam suatu sistem ekonomi terdapat beberapa subsistem yaitu produksi, konsumsi, distribusi, dan penunjang/perantara. Di kalartgan umat Islam, sudah sepantasnya hukum dan norma syariah Islam mewarnai interaksi dan transaksi dalam dan antar-subsistem tersebut sehingga terbentuklah suatu sistem ekonomi Islam. Hukum dan norma dimaksud di atas dapat ditarik dari dua prinsip utama yang digali dari ketentuan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:
a. Pandangan Islam Terhadap Harta dan Ekonomi:.
1) Ajaran syariah Islam memandang harta sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai perhiasan hidup, sebagai ujian keimanan, dan sebagai bekal ibadah.
2) Harta harus diperoleh dari usaha yang halal dan dengan cara yang halal pula. Islam melarang usaha untuk mencari harta yang dapat melupakan kematian, dzikrullah, shalat, dan zakat,
serta memusatkan kekayaan hanya kepada sekelompok orang kaya saja.
3) Islam juga melarang usaha yang haram, seperti melalui ke-giatan riba, perjudian, berjual beli barang haram, mencuri, merampok, curang dalam takaran dan timbangan, melalui cara-cara yang batil dan merugikan, dan melalui suap me-nyuap.
b. Nilai-nilai Perekonomian Islam:
1) Islam mendorong penganutnya untuk berjuang mendapat-kan harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu dimaksud antara lain adalah carilah harta yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan, tidak men-zalimi maupun dizalimi, menjauhkan dari unsur riba, maisir (spekulasi), gharar (manipulasi), serta tidak melupakan kewa-jiban sosial berupa zakat, infak, dan sedekah.
2) Islam mendorong penganutnya untuk bekerja dan melarang untuk meminta-minta atau mengemis.
3) Setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusinya masing-masing dan tidak mengambil hak orang lain.
4) Kesenjangan ekonomi harus diatasi melalui antara lain, peng-hapusan monopoli, menjamin hak dan kesempatan untuk aktif dalam proses ekonomi, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup setiap anggota masyarakat, melaksanakan amanah social economy insurance yang mampu menanggung, dan membantu yang tidak mampu.
5) Kebebasan individu diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.
Sistem ekonomi Islam memiliki pengertian dasar sebagai suatu sistem ekonomi yang berdasarkan hukum dan norma syariah Islam. Berbagai definisi telah diberikan mengenai ekonomi Islam yang satu dan lainnya pada prinsipnya tidak berbeda. Salah satu di antaranya yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Abdullah Al-Arabi, yaitu:
"Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yangkita simpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan merupaka
bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa".27
Kelebihan dari sistem ekonomi Islam adalah bahwa landasan spiritual selalu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik interaksi dan transaksi antarindividu dan institusi pelaku ekonomi. Permasalahan dari sistem ini akari terjadi apabila nilai dan norma Islam tidak dilaksanakan sepenuhnya atau hanya di-laksanakan sebagian saja.
Mekanisme atau cara kerja dari sistem ini diserahkan kepada para pelaku ekonomi. Hal ini didasarkan kepada prinsip ber-muamalah, yaitu sepanjang tidak dilarang secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW maka diperbolehkan. Prinsip bidang muamalah tidak seperti bidang ibadah yang apabila tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka merupa¬kan suatu bid'ah yang dilarang. Melalui prinsip inilah, maka akan tersaring praktik-praktik kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana diatur ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Monopoli dan Oligopoli
Monopoli dan Oligopoli merupakan praktik kegiatan ekonomi yang banyak dijumpai pada era globalisasi ini. Keduanya memiliki ciri yang sama, yaitu merupakan bentuk penguasaan terhadap penawaran dan harga. Apabila penguasaan itu dilaksanakan oleh sebuah perusahaan tertentu maka hal itu disebut Monopoli, sedangkan apabila penguasaan tersebut dilaksanakan oleh sekelompok perusahaan tertentu disebut sebagai Oligopoli. Pada intinya, yang dimaksudkan dengan monopoli adalah menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya. Se-makin besar dosa orang yang melakukannya jika praktik monopoli tersebut dilakukan secara kolektif, di mana para pedagang barang-


barang jenis tertentu dari barang dagangan untuk keuntungan mereka sendiri dan menguasai pasar sekehendaknya.28 Monopoli sempurna terlihat bila sebuah perusahaan tunggal memproduksi suatu komoditi yang tidak dikeluarkan oleh perusahaan lain. Dengan demikian, elastisitas permintaan silang sebuah perusahaan monopoli adalah kecil. Perbedaan antara monopoli dengan bentuk persaingan usaha lain adalah bahwa monopoli dapat menetapkan harga pasar untuk hasil produksinya, karena ia merupakan pro-dusen tunggal untuk jenis barang tersebut. Karena muncul motif untuk memaksimumkan keuntungan, dia akan menetapkan harga barang menurut kehendaknya dan menentukan agar penjualan suatu jumlah barang dengan harga tertentu. Dalam hal ini dapat mengakibatkan timbulnya suatu pasar yang tidak sempurna.29
Apabila suatu perusahaan bergerak dengan dipengaruhi oleh ekonomi Islam, maka ia tidak akan mencari peluang untuk me¬lakukan eksploitasi. Sebagaimana diketahui bahwa sebenarnya tidak terdapat satu pun unsur yang dapat memaksa sebuah per¬usahaan untuk melakukan eksploitasi. Bahkan jika perusahaan ini tidak menjalankan dasar eksploitasi, ia tetap akan mendapat-kan keuntungan normal, sama halnya dengan apa yang didapat dalam pasar persaingan yang sehat. Walaupun pengaruh pasar mungkin saja memberi pengaruh yang besar maupun kecil ter¬hadap pengusaha dalam mengeksploitasi konsumen guna men-dapatkan keuntungan maksimum, tetapi apabila diterapkan sistem ekonomi Islam, maka akan ada suatu kontrol terhadap pengusaha untuk melakukan tindakan manipulasi yang mengarah pada eksploitasi ini.30
Permasalahan terhadap sistem monopoli dalam bisnis me¬nurut Hukum Islam dikarenakan sistem monopoli ini bertentang-an dengan prinsip kasih sayang menurut Islam. Agama Islam mem-punyai banyak nilai-nilai yang patut diikuti oleh umat manusia
Di antara nilai-nilai yang penting itu adalah sifat "kasih sayang" yang telah dijadikan Allah sebagai risalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam QS. al-Anbiya (21): 107, Allah berfirman: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." Demikian pula Nabi Muhammad SAW me-nyebutkan sifat dirinya sendiri dengan sifat ini sebagaimana sabdanya: "Orang-orang yang belas kasih akan dirahmati (di-kasihi) oleh Ar-Rahman (Tuhan Yang Maha Pengasih), kasihilah orang yang di muka bumi niscaya yang berada di langit akan mengasihimu." (HR. Abu Dawud (4941) dan at-Tarmidzi, ia mengatakan: hasan shahih (1925) dari Abdullah bin 'Amr).
Dari ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW di atas Islam me-wajibkan sikap kasih sayang kepada setiap makhluk. Karena itu seorang pedagang tidak boleh menjadikan obsesi terbesarnya dan tujuan usahanya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, demi memenuhi laci atau saldonya di bank, meskipun di atas jerih payah orang lain, khususnya orang-orang lemah di antara mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pihak yang kuat dan mampu. Pedagang tidak boleh me-naikkan atau menenrukan harga yang tinggi dengan semena-mena sehingga masyarakat sulit untuk membelinya. Pada dasarnya pem-berian harga dalam Islam harus adil. Dengan kata lain hanya men-dapatkan keuntungan semata, tetapi harus berdasarkan untuk menolong. Selain itu ketika memerhatikan pesaing bukan ber-tujuan untuk memonopoli, tetapi terjadi persaingan yang sehat.31 Islam melarang monopoli juga dikarenakan akibat yang di-timbulkan oleh monopoli tersebut. Akibat dari praktik monopoli yang ada dalam masyarakat antara lain adalah: a. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Barang dan jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka meng-inginkan barang tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat apa pun di dalam menentukannya syarat jual beli.
b. Barang yang dihasilkan di pasar monopoli tidak dapat di-gantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang dan tidak ter-dapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. c. Tidak terdapat kemungkinan perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri monopoli. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan sebuah perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini perusahaan monopoli tidak akan terwujud, karena pada akhirnya akan terdapat beberapa per¬usahaan di dalam satu industri.
d. Perusahaan monopoli akan menentukan harga. Karena per¬usahaan monopoli merupakan satu-satunya penjualan di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya melalui pengendalian terhadap lajunya produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya.
Dari uraian di atas jelas, bahwa Islam telah mengharamkan "monopoli", yang merupakan salah satu dari dua unsur penopang kapitalisme yang merupakan salah satu dari dua unsur penopang kapitalisme yang rakus dan otoriter.32 Unsur penopang kapitalisme yang lainnya adalah riba. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa memonopoli maka ia berdosa." (HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tarmidzi, ia menyahihkannya, dan Ibnu Majah, al-Muntaqa: 999). Dalam Hadits lain disebutkan: "Barang¬siapa memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari, maka sesungguhnya ia telah terlepas diri dari Allah dan Allah pun ber-
lepas darinya." (HR. Ahmad dalam Musnad Ibnu Umar, disahihkan Ahmad Syakir (No. 448), dan al'Iraqi dalam Takhrij al-ihya'(II/ 72).
3. Pandangan Umat Islam Terhadap Praktife "Price Fixing"
Price Fixing adalah istilah yang pada urrmrnnya diterapkan kepada berbagai variasi tindakan yang dilakukan oleh para pesaing yang mempunyai akibat langsung pada harga. Para pelaku usaha pada prinsipnya dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggannya pada pasar yang sama yang dengan kata lain berarti para produsen dilarang "berkomplot" melawan para konsumen untuk memasti-kan keuntungan.33
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang untuk me¬lakukan tindakan penetapan harga atau yang sering disebut se-bagai Price Fixing. Larangan ini tampak dari bunyi Pasal 5 Ayat (1) undang-undang ini yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang mem-buat untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama".
Larangan yang termuat pada pasal tersebut meskipun hanya berlaku untuk suatu pelaku usaha, namun secara tidak eksplisit hal ini berarti pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya. Hal ini dapat disimpulkan dari sistematis undang-undang tersebut. Dalam keterituan umum Pasal 1 (7) di-tetapkan, bahwa cukup adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.34
Penetapan harga, berdasarkan hukum persaingan (competition Law) atau antitrust law, tergolong sebagai suatu perbuatan yang perse ilegal. Istilah Perse ilegal adalah terminologi yang menyatakan suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, namun tidak diperlukan pembuktian apa pun apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap pesaing atau tidak. Dalam berbagai Undang-Undang Hukum Persaingan di seluruh dunia, maka penetapan harga secara universal dinyatakan sebagai perbuatan yang perse ilegal.
Tujuan dari semua kesepakatan penetapan harga, jika efektif, adalah penghapusan salah satu bentuk persaingan. Kekuatan untuk menetapkan harga, apakah dilakukan secara beralasan atau tidak, akan berakibat terhadap pasar. Penetapan harga yang tidak masuk akal dan secara sewenang-wenang ini bisa berupa harga minimum maupun maksimum akan berdampak negatif. Penetap¬an harga yang beralasan sekalipun yang dilakukan hari ini mungkin besok sudah menjadi harga yang tidak beralasan dengan adanya perubahan ekonomi dan usaha. Bentuk yang paling sederhana dari Price Fixing ini adalah perjanjian penetapan harga untuk barang pokok. Pada komoditi ini, setiap orang membutuh-kan barang tersebut, dan konsumen tidak mempunyai pilihan lain dari produk tersebut serta tidak mudah mengurangi konsumsinya. Akibat dari penetapan harga di sini akan menyebabkan harga akan naik sangat tinggi.
Menurut Prof. Erman Rajagukguk, di samping perjanjian sederhana dalam penetapan harga, perjanjian-perjanjian berikut ini dianggap juga sebagai Price Fixing:35
a. b.
Perjanjian untuk menaikkan harga;
Perjanjian untuk menetapkan rasio tetap antarharga barang-
barang yang bersaing tetapi barang-barang tersebut tidak
identik satu dengan lainnya;
Perjanjian yang mengurangi rasio tetap antarharga barang-
barang yang bersaing, tetapi barang tersebut tidak identik satu dengan lainnya;
d. Perjanjian yang mengurangi diskon harga atau penetapan diskon yang seragam;
e. Perjanjian mengenai syarat-syarat kredit yang akan diterap-kan kepada konsumen;
f. Perjanjian untuk menggeser produk yang ditawarkan harga rendah dari pasar, dengan demikian membatasi suplai dan membuat harga tetap tinggi;
g. Perjanjian untuk tidak menurunkan harga tanpa memberi tahu anggota kartel lainnya;
h. Perjanjian untuk mengikuti harga yang diumumkan;
i. Perjanjian untuk tidak menjual kecuali, sepakat dengan syarat-syarat harga yang telah ditetapkan; dan
j. Perjanjian untuk memakai harga yang seragam sebagai titik tolak bagi negosiasi.
Perjanjian Price Fixing ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tujuannya adalah untuk meraih keuntungan yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha, dapat meniadakan per-saingan dari segi harga terhadap produk yang mereka jual. Hal ini mengakibat customer's surplus yang dimiliki oleh konsumen beralih ke produsen.36 Perjanjian ini dikenal juga sebagai perjanjian horizontal yang dibuat oleh beberapa pelaku usaha dalam upaya secara bersama-sama untuk melakukan praktik monopoli.
Menurut pandangan Hukum Islam penetapan harga dalam bentuk apa pun dan dengan alasan apa pun jelas akan meng-hancurkan persaingan. Karena, harga yang ditetapkan hari ini belum tentu merupakan harga yang wajar untuk hari selanjutnya. Dan dalam sistem ekonomi pasar, harga harus ditentukan oleh pasar, bukan ditentukan bersama. Interpretasi luas ini tidak di-
landasi kenyataan, bahwa pembayaran sebagai imbalan untuk barang atau jasa sepenuhnya harus ditentukan oleh persaingan usaha yang bebas. Dalam ajaran Islam terdapat larangan pe-nentuan harga sebagaimana dapat dilihat dari Hadits berikut:
Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Anas ra., berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah: "wahai Rasulullah SAW harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah lain menjawab:"Allahlah yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang, dan pemberi rezeki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah, tidak ada seorang pun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta".37
Para ulama mengambil istinbath dari Hadits ini, haramnya intervensi pengusaha di dalam menentukan harga barang, karena hal ini dianggap sebagai kezaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya. Membatasi mereka berarti melanggar kebebasan ini.
Dalam menjalankan kebebasan itu penjual harus juga memer-hatikan kemaslahatan pembeli. Dalam perdagangan menurut syariat Islam kemaslahatan kedua belah pihak harus dilindungi. Oleh karen itu, wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka. Imam as-Syaukani berkata: "Sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka". Pembatasan harga berarti penjegalan terhadap mereka. Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap kemurahan harga bukanlah hal yang lebih utama daripada memerhatikan penjualan dengan cara meninggikan harga. Jika dua hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad untuk kemaslahatan diri mereka masing-masing.
Pemaksaan terhadap penjual barang untuk menjual kepada yang tidak ia relakan bertentangan dengan firman Allah dalam QS. an-Nisaa (4) ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman jangan-lah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu".
Fedagang tidak boleh menaikkan atau menentukan harga yang tinggi dengan semena-mena sehingga masyarakat sulit untuk membelinya. Pada dasarnya pemberian harga dalam Islam harus adil. Dengan kata lain hanya mendapatkan keuntungan semata, tetapi harus berdasarkan untuk menolong. Selain itu ketika me-mandang pesaing bukan tujuan untuk monopoli tetapi harus ter-jadi persaingan yang sehat. Sesungguhnya Islam ingin men-dirikan di bawah naungan sejumlah nilai luhur suatu pasar yang manusiawi, di mana orang-orang yang besar mengasihi orang yang kecil, orang yang kuat membimbing yang lemah, orang yang bodoh belajar dari yang pintar, dan orang-orang yang bebas me-negur orang yang nakal dan zalim.
4. Pandangan Hukum Islam tentang Kartel (Cartel) a. Pengertian dan Ruang Lingkup Kartel
Pada dasarnya, kartel merupakan suatu asosiasi berdasarkan kontrak di antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai ke-pentingan yang sama. Hal ini dirancang untuk mencegah adanya suatu kompetisi yang tajam, untuk mengalokasi pasar, untuk mem-promosikan pertukaran pengetahuan hasil dari riset tertentu, serta mempertukarkan hak paten, dan standarisasi produk tertentu. Pada umumnya banyak literatur yang mendefinisikan kartel se-bagai kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.38
Kartel adalah suatu perjanjian kolusi sesama produsen sejenis untuk menentukan harga, membagi pasar, dan membatasi produksi pada situasi yang sangat luas untuk meraih laba yang sebesar-besarnya. Pembagian-pembagian pasar, meskipun dilakukan secara informal, bisa ditafsirkan sebagai upaya mereka untuk saling men-
jaga, agar tidak terjadi peperangan harga hebat di pasar dan harga sementara tetap menarik buat mereka. Aspek yang destruktif lain-nya dari kartel adalah bahwa kartel dapat mengontrol atau menge-kang masuknya pesaing dalam bisnis yang bersangkutan.
Sir Alfred Mond, organiser dari Imperial Chemical Industries, Ltd., mendefinisikan kartel sebagai "fusion, pooling arrangement, quota arrangement and price convention and as a combination of producers for the purpose of regulating, as a rule, production, and'frequently prices.39Sedang-kan menurut Black's Law Dictionary, yang dimaksud dengan kartel adalah "a combination of producers of any product joined together to control its production, sale and price, so as to obtain a monopoly and restrict com¬petition in any particular industry on commodity.®
Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kartel dikategorikan sebagai salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat. Perumus-an kartel secara Rule of Reason oleh pembentukan undang-undang dapat diartikan sebagai kegiatan pelaku usaha yang membuat per-janjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa.
Pada hakikatnya tidak semua perjanjian kartel dapat menye-babkan persaingan usaha tidak sehat. Misalnya, perjanjian kartel yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak layak dan tujuannya tidak menghambat persaingan, dapat ditolerir Undang-Undang Persaingan Usaha. Sehingga, praktik kartel ini tidak dilarang dilakukan selama tidak merugikan konsumen dan tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di antara para produsen. Namun pada umumnya, dengan adanya praktik kartel ini konsumen jadi sulit untuk mendapatkan barang-barang berkualitas dengan harga yang wajar, karena sering dalam praktik kartel, produsen yang tergabung dalam kartel itu mengurangi mutu produksi dan menjual barang-barang mereka
dengan harga tetap, atau tetap memproduksi barang dengan kualitas yang sama, namun dengan harga yang lebih tinggi. Se-hingga, produsen lain yang masuk dalam pasar yang sama namun tidak ikut dalam perjanjian kartel menjadi sulit untuk bersaing dengan para pelaku kartel.
Pada umumnya persaingan usaha tidak sehat akan membawa dampak yang tidak diharapkan, yakni adanya kesenjangan dalam kesempatan dan peranan antara golongan ekonomi kuat, me-nengah, dan ekonomi lemah. Selain itu, pengusaha sumber daya ekonomi dan kesempatan berusaha akan tersebar tidak merata, sehingga kalau tidak segera dicegah dan ditanggulangi akan me-rugikan rakyat.
Larangan kartel di Indonesia diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan, bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Pasal ini dirumuskan secara rule of reason, di mana pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan jasa sepanjang tidak mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Praktik kartel tidak hanya merupakan penyesuaian atas permintaan dan penawaran saja, namun juga mencakup penetapan harga, membatasi produksi atau pasokan atau teknologi yang mengakibatkan terganggunya persaingan. Hampir semua negara menghukum praktik kartel secara perse illegal. Artinya, perbuatan tersebut melawan hukum dan merupakan perbuatan yang ter-larang. Namun, ketentuan kartel dalam Pasal 11 Undang-Undang Persaingan Usaha menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang mem¬buat perjanjian dengan para pesaingnya untuk memengaruhi harga hanya jika perjanjian tersebut bisa mengakibatkan terjadi¬nya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.
Praktik kartel sebenarnya sangat sulit untuk dibuktikan ke-beradaannya, karena sifatnya selalu terselubung dengan adanya unsur konspirasi atau persekongkolan jahat dalam perjanjian pem-bentukannya, karena itu biasanya perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha yang selevel ini selalu bersifat rahasia. Sehingga dengan dirumuskannya perihal kartel secara rule of reason meng-akibatkan sulitnya penyelidikan atas kasus-kasus kartel yang ter-jadi.
Dengan demikian, agar suatu perjanjian kartel dapat dikenakan larangan menurut Pasal 11 dari Undang-Undang Persaingan Usaha, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: adanya suatu perjanjian, perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usaha pesaing, tujuannya untuk memengaruhi harga, tindakan memengaruhi harga dilakukan dengan jalan mengatur produksi atau pemasaran barang dan jasa tertentu. Dan tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau per-saingan curang.41
Perjanjian yang dimaksud harus bertujuan untuk melakukan kegiatan koordinasi produksi atau pemasaran yang bertujuan untuk memengaruhi harga. Yang dimaksud produksi adalah produksi barang atau jasa komersial, sedangkan yang dimaksud dengan pemasaran adalah segala sesuatu yang dari sudut ekonorni dianggap sebagai pemasaran dalam arti yang paling luas, khusus-nya penjualan, distribusi, dan periklanan.
Unsur yang bertujuan untuk memengaruhi harga tidak memiliki arti tersendiri, karena kegiatan koordinasi produk atau pemasaran tidak hanya meniadakan persaingan usaha antara ang-gota kartel, melainkan juga bertujuan untuk menaikkan tingkat harga dari barang-barang atau jasa-jasa komersial yang diproduksi atau dijual oleh para anggota kartel akibat hilangnya tekanan per¬saingan usaha. Koordinasi produksi atau pemasaran yang murni terjadi apabila perjanjian tersebut tidak memuat ketentuan lain-lain kegiatan koordinasi produksi atau pemasaran.
Selanjutnya menurut Thee Kian Wie, cara-cara untuk mengen-dalikan pasar tersebut dapat dilakukan dengan cara: menetapkan harga pada suatu tingkat tertentu (price fixing), pembagian pangsa pasar (market division), dan konspirasi dalam penawaran barang/ jasa (bid-rigging). Penetapan harga pada suatu tingkat tertentu (price fixing) oleh beberapa perusahaan yang saling bersaing, berbeda dengan tingkat harga yang terbentuk di pasar kompetitif. Melalui penetapan harga, dapat dihasilkan laba yang jauh lebih besar di-bandingkan melalui pasar kompetitif. Pembagian pangsa pasar (market division), yaitu persetujuan rahasia di antara beberapa per¬usahaan yang saling bersaing untuk membagi pangsa pasar di antara mereka. Konspirasi dalam penawaran barang/jasa (bid-rigging) adalah suatu persetujuan rahasia di antara beberapa per¬usahaan yang saling bersaing untuk tidak bersaing dalam me-nawarkan barang atau jasa kepada pihak pembeli (sering instansi pemerintah) tetapi menetapkan suatu penawaran yang lebih tinggi tingkat harga yang terbentuk di pasar kompetitif.
Praktik kartel yang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha dirumuskan secara rule of reason, ternyata dalam pandangan Hukum Perikatan Islam juga serupa. Karena akibat praktik kartel ini dapat tidak sesuai dengan syariah atau landasan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, khususnya dengan Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 29-30 yang menyebutkan:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Barangsiapa yang melakukan hal itu dengan melampaui batas yang lazim, maka kami akan mengirimnya ke dalam neraka yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*2
Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman me¬makan harta sesama mereka secara batil, yakni melalui aneka jenis usaha yang tidak disyariatkan, seperti kartel yang merupakan salah
satu persaingan usaha yang tidak sehat. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas ihwal seseorang yang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, "Jika kamu suka, ambillah. Jika kamu tidak suka, kembalilah disertai satu dirham." Ibnu Abbas berkata, Itulah praktik yang karenanya Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan batil". Sehubungan dengan ayat itu, Ibnu Abi Hatirri meriwayatkan dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, "Ayat itu muhkam. la tidak di-nasakh dan me-nasakh hingga hari kiamat." Allah SWT berfirman, di antara kamu." Maksudnya, jangalah karnu lakukan praktik-praktik yang diharamkan dengan memperoleh harta ke kayaan, namun harus melalui perdagangan yang diisyaratkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dengan pernbeli. Kerjakanlah perdagangan yang demikian dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperoleh harta kekayaan.
Dalam konsep perikatan Islam, terdapat kebebasan untuk me-lakukan perikatan. Namun, hal tersebut dibatasi sepanjang tidak menyimpang ketentuan dari ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini, praktik kartel memungkinkan adanya peluang ke-rugian bagi pihak ketiga di luar perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yaitu masyarakat luas. Dampaknya bagi masyarakat dengan adanya praktik kartel adalah bahwa masyarakat tidak mendapat-kan banyak pilihan dalam menentukan produk yang akan di-konsumsinya. Dengan demikian praktik kartel tidak sesuai dengan asas kebebasan dalam Hukum Perikatan Mam karena praktik ini melanggar hak-hak masyarakat luas. Sehingga seyogianya praktik yang demikian tidak dilakukan.
Selain itu dalam surat al-Hasyr ayat 7 antara lain menyata-kan bahwa "Apa saja harta rampasan (Fai- i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terima-lah dia. Dan apa yang dilarang-Nya, maka tinggalkanlah, dan ber-takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras
hukumannya.43 Dalam praktik kartel, terdapat kecenderungan adanya kesenjangan dalam kesempatan dan peranan antara golongan ekonomi kuat, menengah, dan ekonomi lemah. Selain itu, pengusaha sumber daya ekonomi dan kesempatan berusaha akan tersebar tidak merata. Hal ini dikarenakan dalam praktik kartel terkandung unsur price fixing, pembagian pangsa pasar yang bersifat rahasia, serta adanya konspirasi dalam penawaran barang atau jasa (bid-rigging) yang bersifat rahasia di antara perusahaan yang saling bersaing.
Pada praktik kartel, terdapat benturan antara kepentingan produsen dan konsumen. Hal ini menyalahi tujuan dasar di-lakukannya akad dalam perikatan Islam, di mana suatu akad mem-punyai dua tujuan, yaitu tujuan dunia dan akhirat. Tujuan dunia menekankan pada didapatkannya keuntungan (profit oriented). Sedangkan, tujuan akhirat menekankan pada keridhaan Allah SWT. Dalam praktik kartel tujuan utamanya adalah meraih ke¬untungan yang sebesar-besarnya (profit'oriented) dengan meng-abaikan kepentingan pihak konsumen. Penekanan yang salah pada tujuan duniawi akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan akhirat. Karena upaya meraih keuntungan yang sebesar-besarnya akan cenderung mengabaikan syariat, yang pada akhirnya meng¬akibatkan tidak diperolehnya ridha Allah SWT.
Dari berbagai bentuk praktik persaingan usaha yang ada dewasa ini, dapat kita simpulkan, bahwa pada hakikamya tidak semua perjanjian antara pelaku usaha dapat menyebabkan per¬saingan usaha tidak sehat. Sehingga praktik-praktik ini tidak di-larang dilakukan selama tidak merugikan konsumen dan tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di antara para produsen. Namun pada umumnya, dengan adanya praktik mono poli, oligopoli, price fixing maupun kartel di atas ini konsumen menjadi sulit untuk mendapatkan barang-barang berkualitas dengan harga yang wajar, karena sering dalam praktik tersebut, produsen yang tergabung dalam suatu konspirasi tersebut mengu-rangi mutu produksi dan menjual barang-barang mereka dengan
harga tetap, atau tetap memproduksi barang dengan kualitas yang sama namun dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga, produsen lain yang masuk dalam pasar sayang sama namun tidak ikut dalam perjanjian kartel menjadi sulit untuk bersaing.
Praktik persaingan usaha yang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dirumuskan secara rule of reason, maupun perse ilegal, ternyata dalam pandangan Hukum Perikatan Islam juga serupa, karena akibat praktik-praktik tersebut dapat tidak sesuai dengan syariah atau landasan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, khususnya dengan Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 29-30 serta dalam surat al-Hasyr ayat 7. Pada prinsipnya dalam konsep perikatan Islam, terdapat kebebasan untuk melakukan perikatan. Namun, hal tersebut dibatasi sepanjang tidak menyimpang ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini, praktik-praktik tersebut memungkinkan adanya peluang kerugian bagi pihak ketiga di luar perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yaitu masyarakat luas.

Related Articles :


Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Facebook

0 komentar:

Poskan Komentar

 



"slamat berkunjung gaaannn...!!!"

KUMPULAN ARTIKEL & HADIS-HADIS ROSULULLOH Copyright © 2010 LKart Theme is Designed by Lasantha